Hal ini disampaikan saat bersama Wakil Presiden Ma'aruf Amin seperti dilansir Kompas.com.
Jokowi menegaskan bahwa sama sekali belum terpikir untuk melakukan reshuffle kabinet.
Baca: Pemerintah Bantah Reshuffle, IPO Rilis Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Layak Diganti
"Sampai detik ini saya dan Pak Wapres belum terpikir ke sana. Sudah, cukup," ujar Jokowi sembari tersenyum di Jakarta Conventin Center, Senayan, Jakarta, Rabu (26/2/2020).
Awalnya, kabar reshuffle kabinet Jokowi ini muncul dari cuitan Dede Budhyarto melalui akun Twitter pribadinya @kangdede78.
Ia mengunggah cuitan yang berisi tentang pertemuannya bersama para pegiat media sosial dengan Jokowi di Istana Kepresidenan Bogor.
Dede melalui cuitannya mengatakan bakal ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.
"Pengin cerita hasil pertemuan dengan Presiden @ jokowi, eh pulang dari Istana Bogor malah sakit.
Intinya bakal ada resafel (reshuffle) tunggu saja yah. Menteri yang kinerjanya endak bagus kalian bakalan dicukupkan," kata Dede melalui cuitannya tersebut.
Baca: Soal Wacana Reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Bakal Ganti Menteri yang Kerjanya Lambat
Baca: Terungkap Isi Chat Grup WA Menteri Kabinet Jokowi, Wishnutama Grogi Diundang ke Mata Najwa
Namun, isu tersebut kemudian dibantah oleh Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
Fadjroel Rachman mengatakan bahwa tidak ada renana perombakan kabinet.
Dikutip dari Kompas.com, dalam pertemuan itu, Jokowi menyinggung kinerja menteri yang dinilai kurang cepat dan kurang mampu beradaptasi.
Fadjroel bahkan menyampaikan pernyataan Jokowi yang tak segan mencopot menteri yang kerjanya lamban dan tidak bisa beradaptasi.
"Presiden Joko Widodo menyatakan, 'Apa-apa perlu penyesuaian. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak. Mohon sedikit dimaafkan dulu'," kata Fadjroel menirukan ucapan Jokowi kepada para pegiat media sosial.
"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," lanjut Fadjroel menirukan ucapan Jokowi.
Beberapa waktu lalu, muncul survei kepuasan publik terkait kinerja para menteri kabinet Jokowi yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).
IPO merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.
Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.
Baca: Pemerintah Bantah Reshuffle, IPO Rilis Daftar Menteri Kabinet Indonesia Maju yang Layak Diganti
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.
Dilansir Kompas.com, berikut lima menteri Jokowi yang layak diganti versi IPO.
Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.
Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.
Baca: Yasonna Laoly
Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.
Terdapat sebanyak 32 persen responden yang menilai Fachrul Razi layak untuk diganti.
Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.
Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.
Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).
Johnny G Plate mendapatkan 29 persen respon yang dianggap layak untuk diganti.
Johnny G Plate adalah politikus Partai NasDem yang diangkat menjadi menteri oleh Jokowi di Kabinet Indonesia Maju.
Baca: Johnny G Plate
Ia menuai sorortan saat mengkritik Netflix yang dinilai lebih menyediakan konten asing dibanding film dalam negeri.
Edhy Prabowo menjadi dua nama menteri terakhir yang layak diganti setidaknya menurut 24 persen responden.
Edhy Prabowo adalah politikus Partai Gerindra yang dilantik Jokowi sebagai Menteri KKP menggantikan Susi Pudjiastuti.
Baca: Edhy Prabowo
Sejak awal menjabat, kinerja dua menteri ini selalu dibandingkan.
Bahkan Susi dan Edhy pernah beda pendapat terkait ekspor benih lobster.
Di masa Susi, ekspor benih lobster sangat dilarang keras, sedangkan Edhy membuka kemungkinan keran ekspor bibit lobster.
Selain itu, sejumlah kebijakan Susi saat di KKP juga direvisi oleh Edhy.
Nadiem Makarim mendapatkan respon 22 persen.
Satu kebijakan Nadiem Makarim yang sempat membuat gaduh adalah menghapus ujian nasional (UN) pada 2021.
Baca: Nadiem Makarim
Walau akan menghapusnya, Nadiem Makarim telah menyiapkan pengganti UN yaitu dengan sistem penilaian baru.
"UN diganti jadi asesmen kompetensi," kata Nadiem dalam rapat bersama Komisi X DPR di DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Selain dengan asesmen kompetensi, UN juga akan diganti dengan survei karakter.
Menurut Nadiem, kedua penilaian itu merupakan penyederhanaan dari UN.