Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman, Minggu (23/2/2020).
"Apa-apa perlu penyesuaian.
Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak.
Mohon sedikit dimaafkan dulu," kata Fadjroel dikutip oleh Tribunnews.com.
Menurut Fadjroel Rachman, dalam silaturahmi dengan pegiat media sosial di Istana Bogor, Jawa Barat, Selasa (18/2/2020), Jokowi memerintahkan semua anggota kabinet untuk fokus terhadap fungsi kementeriannya masing-masing dan segera dapat beradaptasi.
Baca: Menuju Pilkada Kota Medan 2020, Bobby Nasution Dapat Wejangan dari Jokowi
Baca: Megawati Singgung Soal Anak yang Dipaksa Ikut Pilkada, Gibran: Saya Tidak Dipaksa, Keinginan Sendiri
Pernyataan Jokowi tersebut merespons pertanyaan tentang kinerja menteri baru-baru ini.
Menurut Jubir Presiden, dalam kesempatan itu Jokowi menegaskan tujuan pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia.
Program tersebut dapat tercapai melalui prioritas Panca Kerja Kabinet Indonesia Maju.
Panca kerja berupa pembangunan Sumber Daya Manusia, melanjutkan pembangunan infrastruktur, penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi.
Selain itu, ada transformasi ekonomi modern bernilai tambah, yang berpihak pada kemajuan lingkungan hidup dan kehidupan sosial-budaya yang berkemajuan secara efektif dan efisien.
Karenanya, presiden menyebut perlunya anggota kabinet yang dapat menyesuaikan diri atau beradaptasi dengan fungsi kementeriannya.
"Kalau terus (tidak dapat beradaptasi), pasti saya ganti," kata Jokowi saat itu.
Baca: Nadiem Makarim Jawab Tuduhan Pakai Wewenang Soal Bayar SPP via GoPay : Saya Sudah Tinggalkan Go-Jek
Baca: Nadiem Persilakan 50 Persen Dana BOS untuk Gaji Guru Honerer, Tapi dengan Syarat Ini
Terlepas dari bantahan pihak pemerintah, siapa saja sosok menteri yang layak diganti?
Baru-baru ini, muncul survei kepuasan publik terkait kinerja para pembantu Jokowi yang dilakukan Indonesia Political Opinion (IPO).
IPO merilis hasil survei daftar menteri Jokowi yang patut diganti walau mereka baru menjabat dalam hitungan bulan.
Setidaknya ada lima nama menteri yang menurut masyarakat pantas diganti karena dinilai memiliki kinerja buruk.
Selain itu, isu korupsi, membuat kegaduhan di publik, dan ada konflik kepentingan juga memengaruhi penilaian publik.
Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah menjelaskan, munculnya nama menteri itu merujuk kepada respons 42 persen responden yang menyatakan perlu ada perombakan kabinet Jokowi-Ma'ruf.