Hal tersebut disampaikan oleh Pimpinan DPR yang merespons Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) Tjahjo Kumolo.
Saat ini pemerintah memang yang sedang mengkaji pemberian dana pensiun kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) sebesar Rp1 miliar.
Wakil Ketua DPR RI fraksi Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyambut baik usulan itu.
Ia setuju jika anggaran atau dana tersebut tersedia.
"Kalau saya setuju, kalau uangnya ada pasti setuju," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2020) dikutip dari Kompas.com.
Baca: Klarifikasi Pemberitaan Soal PNS Pensiun Dapat Rp 1 Miliar, Menpan RB: Salah Kutip
Baca: Fakta Penipuan Berkedok Bisa Jadikan PNS di Kebumen: Mengaku Anggota BIN, Korban Capai 800 Orang
Meski usulan itu direspons positif, Dasco mengatakan perlu pertimbangan yang matang untuk merealisasikannya.
Kata Dasco, pemberian dana pensiun ASN sebesar Rp1 miliar juga perlu melihat kondisi keuangan negara.
"Itu sebenarnya usul yang bagus, tapi nanti kita lihat perimbangan keuangan bagaimana."
"Itu mesti dikaji dengan kajian yang lebih matang," kata dia.
Sebelumnya, MenPAN-RB Tjahjo Kumolo tengah mengkaji pemberian anggaran kepada aparatur sipil negara (ASN) yang memasuki masa pensiun sebesar Rp1 miliar.
Wacana tersebut sudah dikomunikasikannya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Tjahjo juga telah bertemu dengan pihak PT Bank Tabungan Negara (Persero) (BTN) terkait wacana ini.
"Kita kemarin juga sudah mengundang BTN. BTN clear bisa menggaji dan kami juga sudah meminta begitu ASN pensiun, minimal bisa dapat Rp 1 miliar. Bisa dihitung dengan baik," ujar Tjahjo dalam forum diskusi di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (17/2/2020) sebagaimana dikutip dari Kompas.com.
Tjahjo Kumolo mengatakan, pemberian tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan pensiunan ASN.
Sebab, menurut Tjahjo Kumolo, uang pensiun yang didapat para ASN belum sesuai dengan jabatan mereka terakhir.
Tjahjo Kumolo pun mengutarakan ide lainnya, yakni agar dana pensiunan yang tersimpan di PT Asabri (Persero) sebaiknya berpindah ke PT Taspen (Persero).
Terlebih, saat ini timbul polemik adanya dugaan 60 persen dana asuransi TNI-Polri hilang di PT Asabri.
"Kalau boleh Asabri pindah saja ke Taspen karena sekarang 60 persen menguap, uang TNI dan Polri. Saya kira itu contoh kecil yang harus ada konsolidasi," kata dia.
Di luar itu, Tjahjo Kumolo mengusulkan adanya tunjangan kinerja bagi ASN kendati saat ini sudah terdapat gaji ke-13 dan ke-14 dalam setahun.
Tjahjo Kumolo menyebut, Sri Mulyani setuju akan ide tersebut.
Bahkan, menurut dia, akuntabilitas masing-masing kementerian tengah dicek guna melaksanakan reformasi birokrasi.
"Ini sedang disesuaikan. Kalau semua bisa di atas 80 persen, kan lumayan karena ada daerah yang Rp 500.000 kenaikannya, ada yang Rp 5 juta kenaikannya. Saya kira ini penataan dalam konteks reformasi birokrasi," kata dia.
Baca: Karena Lakukan Kesalahan Fatal Ini, Seorang Peserta Tes SKD CPNS 2019 Dapat Nilai Nol
Baca: Gegara Nunggu Teman, Peserta Tes SKD CPNS 2020 Ini Telat, Teman yang Ditunggu Justru Datang On Time