Dalam forum di Dewan Keamanan PBB, Danny Danon menjawab pernyataan Mahmud Abbas dengan menyebut bahwa (Abbas) menghalangi jalannya solusi (yang sedang digalakkan Trump).
Danny Danon meminta Abbas untuk menurunkan egonya dan mengikuti upaya perdamaian yang sedang dijalankan.
"Saat ia (Abbas) mengalah, maka Israel dan Palestina dapat bergerak maju," kata Danon, dilansir AFP, Selasa (11/2/2020).
Danny juga menganggap Abbas justru menyalahkan 'kurangnya kemajuan' di Israel.
"Dia (Abbas) mencoba untuk menyalahkan kurangnya kemajuan di Israel. Mengeluh daripada menginisiasi bukanlah bentuk pemimpin," kata Danny sembari menyerukan orang-orang Palestina agar menemukan solusi yang realistis.
Baca: Desak PBB Batalkan Rencana Damai Palestina-Israel Versi Trump, Mahmud Abbas : Itu Tak Bertahan Lama
Upaya perdamaian Israel-Palestina yang dikeluarkan Presiden AS, Donald Trump ini sempat menimbulkan polemik di Palestina.
Kendati Danny Danon menganggap Abbas menghalangi upaya perdamaian, Presiden Palestina ini memperoleh dukungan dari mantan Perdana Menteri Israel, Ehud Olmert.
Ehud Olmert menyebut bahwa setiap negosiasi (Israel-Palestina) perlu melibatkan pemimpin Palesina.
Menilai Abbas, Ehud Olmert menyebut, "Dia adalah orang yang damai, dia menentang teror, itulah mengapa dia satu-satunya mitra yang dapat kita ajak kerjasama," kata Olmert, seorang politikus berorientasi 'tengah' yang menjabat perdana menteri Israel tahun 2006-2009.
Baca: Donald Trump Umumkan Perdamaian Palestina Israel, Netanyahu Sebut AS Teman Baik, Abbas Menolak
Presiden Palestina, Mahmud Abbas mendesak Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK-PBB) untuk menolak rencana perdamaian di Timur Tengah yang dikeluarkan Presiden Donald Trump.
Penolakan Mahmud Abbas pada Selasa (11/2) beranggapan bahwa cara Donald Trump dapat memecah tanah Palestina dan tidak akan pernah membawa perdamaian yang sesungguhnya.
Di hadapan DK PBB, Mahmud Abbas terlihat mengangkat sebuah peta besar masa depan Palestina seperti yang dikeluarkan Trump.
Diwartakan AFP, Abbas menyatakan bahwa pembagian wilayah tersebut hanya merupakan kesepakatan 'swiss cheese' semata yang hanya akan membuat Palestina menjadi 'negara terfragmentasi' belaka tanpa kendali atas wilayah udara, teritorial lautan atau di Yerusalem Timur.
"Siapa di antara kalian yang mau menerima keadaan seperti itu?" tanya Abbas.
Abbas juga memperingatkan bahwa Israel dapat menciptakan situasi 'apartheid' jika terus melangkah dengan proses aneksasi.
"Saya ingin mengatakan kepada Donald Trump bahwa apa yang ia rencanakan tidak dapat mencapai perdamaian dan keamanan karena membatalkan legitimasi internasional," kata Abbas.
"Jika kamu memaksakan perdamaian, maka itu tidak akan bertahan lama, itu tidak bisa bertahan lama," tambah Abbas.
"Kesepakatan ini bukanlah (melalui) kemitraan internasional. Proposal ini (hanya) dari satu negara, didukung oleh negara lain, untuk (kemudian) diberlakukan," terang Abbas.
Baca: Liga Arab Tolak Usulan Perdamaian Israel-Palestina : Yerusalem Harus Jadi Ibu Kota Palestina
Sebelumnya, Palestina telah berusaha menggalang dukungan internasional untuk membatalkan rencana Donald Trump.
Pada 28 Januari lalu, bersama dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Donald Trump sempat mengungkapkan rencana perdamaian konflik Israel dan Palestina.
Sebagai bagian dari perdamaian Timur Tengah, Donald Trump menegaskan bahwa Kota Yerusalem akan menjadi ibukota Israel, sementara Palestina akan diberikan hak untuk mengelola Yerusalem Timur sebagai ibu kota, apabila diakui sebagai negara.
"Yerusalem akan tetap menjadi milik Israel sebagai ibu kota dan tidak dapat dipisahkan," kata Trump.
Dilansir CNN, usulan Trump ini diyakininya dapat menguntungkan kedua belah pihak baik Israel maupun Palestina.
Solusi dua negara ini diklaim Trump dapat menjadi jawaban atas permasalahan kedua negara.
Palestina tampaknya akan mengambil jalan lain, setelah sebelumnya membatalkan rencana pemungutan suara pada Selasa, (11/2) yang akan menutup jalan bagi bagi rencana Trump.
Baca: Usai Menyerang Militan Palestina di Jalur Gaza, Kini Israel Gempur Hamas
Sementara itu para diplomat menilai bahwa rencana AS telah memberikan tekanan besar, termasuk dampak finansial terhadap anggota Dewan Keamanan PBB.
Beberapa negara di Eropa dilaporkan juga ragu-ragu atas rencana Trump.
Di lain hal, seorang pejabat senior AS memuji respons dari negara-negara di dunia dengan menyatakan, "Dengan tidak menghadirkan resolusi yang dapat memecah belah, maka Dewan Keamanan PBB menunjukkan bahwa sudah berakhir gunakan cara lama dalam melakukan sesuatu,"
--