Melalui catatan yang diunggah melalui akun Facebook-nya, SBY mengatakan jika dirinya awalnya tidak merasa terusik dengan keberadaan kasus Jiwasraya.
Termasuk, ketika Presiden Jokowi mengeluarkan pernyataan bahwa permasalahan Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu.
“Kementerian BUMN secara eksplisit mengatakan bahwa masalah Jiwasraya bermula di tahun 2006, saya juga tak merasa terganggu. Apalagi, di tahun 2006 dulu saya tak pernah dilapori bahwa terjadi krisis keuangan yang serius di PT Jiwasraya,” kata SBY seperti dikutip dalam catatan yang diunggah melalui akun Facebook-nya, Senin (27/1/2020).
Kemudian SBY mengungkapkan jika dirinya mulai terusik ketika muncul upaya membangun opini bahwa kasus Jiwasraya terjadi di pemerintahannya.
“Namun, ketika mulai dibangun opini, dan makin kencang, bahwa seolah tidak ada kesalahan pada masa pemerintahan sekarang ini, dan yang salah adalah pemerintahan SBY, saya mulai bertanya... apa yang terjadi? Kenapa isunya dibelokkan? Kenapa dengan cepat dan mudah menyalahkan pemerintahan saya lagi?" ujarnya.
Baca: Tidak Hanya Jiwasraya dan Asabri, Ini Deretan Asuransi di Indonesia yang Pernah Terseret Kasus
Baca: SBY Dikaitkan Soal Kasus Jiwasraya, Wasekjen Partai Demokrat : Itu kebohongan Bodoh!
Ketua Umum Partai Demokrat ini juga mengungkapkan jika dirinya mengetahui jebolnya keuangan Jiwasraya itu sudah terjadi tiga tahun lalu.
Karena itu, SBY heran mengapa pemerintahannya yang disalahkan.
"Saya tahu bahwa krisis besar, atau jebolnya keuangan Jiwasraya ini terjadi tiga tahun terakhir," tuturnya.
Ia juga menceritakan bahwa banyak orang terdekatnya yang tidak suka apabila dia terus disalahkan.
Namun, SBY menegaskan, jika tidak ada lagi pihak yang merasa bersalah dan bertanggungjawab, maka tidak masalah pemerintahannya disalahkan.
"Intinya, kalau memang tak satupun di negeri ini yang merasa bersalah dan tak ada pula yang mau bertanggung jawab, ya salahkan saja masa lampau," ucapnya.
Terkait kasus Jiwasraya ini, SBY juga tak mau ikut-ikutan berkata sembarangan karena itu bukanlah karakter Presiden keenam RI ini.
“Di samping itu, saya juga percaya bahwa pada saatnya kebenaran dan keadilan akan datang. Datangnya mungkin lambat, tapi pasti,” ujarnya.
Sedangkan terkait tuduhan adanya aliran dana yang besar ke Tim Sukses SBY, ia lantas mendorong BPK untuk melakukan audit.
“Silahkan dicek apakah memang ada aliran dana ke situ,” kata SBY.
Baca: Deretan Fakta Terbaru Kasus Jiwasraya, Laba Semu sejak 2006 hingga Investasi di Saham Gorengan
Baca: Babak Baru Kasus Gagal Polis Asuransi Jiwasraya, Kejagung Kantongi Nama Pelaku
7 Saran SBY untuk selesaikan kasus Jiwasraya
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyarankan pemerintah agar fokus terhadap tujuh hal berikut dalam melakukan penyelidikan dan penyelesaian kasus asuransi Jiwasraya.
Pertama, pemerintah harus dapat memastikan berapa besaran kerugian negara yang ditimbulkan akibat hal tersebut.
Meski sejumlah pihak termasuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memperkirakan bahwa kerugian negara mencapai Rp 13,7 triliun, namun investigasi atas kerugian negara harus dilakukan secara akurat.
Kedua, aparat penegak hukum perlu memastikan penyebab utama jebolnya keuangan di BUMN asuransi ini.
“Benarkah jebolnya keuangan di BUMN ini karena penempatan (placement) dana investasi perusahaan pada saham-saham yang berkinerja buruk? Penempatan dana perusahaan yang ceroboh dan keliru ini disengaja atau tidak?” tulis SBY dalam catatan yang diunggah melalui akun Facebook pribadinya, Senin (27/1/2020).
“Apakah memang penempatan dana korporat yang salah ini disengaja karena ada yang ingin mengambil keuntungan secara pribadi?” lanjutnya.
Ketiga, harus dipastikan siapa yang membobol Jiwasraya.
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus ini.
Mereka adalah mantan Direktur Utama Jiwasraya Hendrisman, mantan Direktur Keuangan Hary Prasetyo, dan mantan Kepala Divisi Investasi dan Keuangan Syahmirwan.
Baca: Terkait Kasus Dugaan Korupsi di Asabri, Mahfud MD: Modus Operandinya Sama dengan Jiwasraya
Baca: Fakta Penetapan Tersangka Jiwasraya, Benny Tjokro Cs Langsung Ditahan, Negara Rugi Rp 13,7 Triliun
Kemudian, bos PT Hanson International Benny Tjokrosaputro, dan Presiden Komisaris PT Trada Alam Minera Heru Hidayat.
“Benarkah hanya 5 orang sebagaimana yang diduga oleh kejaksaan agung kita? Adakah aktor intelektual yang bekerja 'di belakang'?” katanya
“Hal ini sangat penting agar negara tidak salah mengadili dan menghukum seseorang,” imbuhnya.
Selanjutnya, aparat penegak hukum juga harus memastikan apakah ada aliran dana dari kasus ini yang digunakan sebagai dana politik.
SBY menyatakan, investigasi ini perlu dilakukan untuk menjawab dugaan masyarakat yang menduga ada aliran dana yang masuk ke tim sukses Pilpres 2019 lalu.
Menurut dia, tuduhan seperti ini sama seperti kasus bail-out Bank Century terjadi pada masa kepemimpinannya.
Keenam, SBY menyarankan, agar investigasi juga diarahkan untuk mencari kaitan modus kejahatan yang terjadi di Jiwasraya dengan BUMN lain.
Jika dalam investigasi ditemukan adanya kaitan, maka pemerintah harus melakukan bersih-bersih total.
Hal itu disebabkan tidak menutup kemungkinan terjadinya kejahatan yang terorganisasi yang dilakukan oleh aktor intelektual di belakangnya.
Terakhir, pemerintah juga harus mencari solusi dan penyelesaian ke depan secara menyeluruh.
Misalnya, dengan memperbaiki pemberian sanksi kepada para pelakunya, menyehatkan kembali keuangan korporat serta memberikan jaminan dan pengembalian uang milik nasabah.
“Ke depan harus ditingkatkan kepatuhan kepada undang-undang, sistem dan aturan; ‘judgement’ jajaran manajemen yang jauh lebih baik; serta pengawasan yang lebih seksama dari otoritas jasa keuangan, parlemen dan pemerintah terhadap jajaran BUMN,” ungkapnya.
Khusus pemberian jaminan dan pengembalian uang nasabah, SBY menyarankan agar dibentuk Lembaga Penjamin Polis melalui sebuah undang-undang, agar didapat kepastian hukum untuk itu.