Penayangan Liga Inggris Senilai Rp 126 Miliar Disebut Berpotensi Utang Mirip Kasus Jiwasraya?

Penulis: saradita oktaviani
Editor: Archieva Prisyta
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Penayangan Liga Inggris Senilai RP 126 Miliar Disebut Berpotensi Utang Mirip Kasus Jiwasraya?(Kolase TribunnewsWiki.com/Instagram @helmyyahya/Twitter @ManUtd)

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Helmy Yahya resmi dicopot dari jabatannya sebagai direktur utama TVRI.

Belakangan ini timbul pernyataan bahwa hak siar penayangan Liga Inggris dapat berpotensi menimbulkan gagal bayar alias utang.

Hal itu dikatakan oleh Dewan Pengawas TVRI.

Dimana saat itu, hak siar penayangan Liga Inggris dibeli saat Helmy Yahya menjabat sebagai Direktur Utama TVRI.

Baca: TVRI Nasional

Baca: Helmy Yahya

Dikutip dari Kompas.com, anggota Dewan Pengawas TVRI, Pamungkas Trishadiatmoko bahkan menyatakan potensi utang tersebut mirip dengan krisis keuangan di PT Asuransi Jiwasraya.

"Saya akan sampaikan kenapa Liga Inggris itu menjadi salah satu pemicu gagal bayar ataupun munculnya utang skala kecil seperti Jiwasraya," kata Moko dalam rapat dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).

Moko menyampaikan, Helmy Yahya sempat mengatakan bahwa program Liga Inggris ditayangkan tanpa biaya.

Baca: Terancam Pencopotan Jabatan Dirut TVRI, Helmy Yahya Masih Bisa Tersenyum Pamer Penghargaan

Baca: Helmy Yahya Resmi Dipecat dari Jabatan Direktur Utama TVRI, Ia Adakan Konferensi Pers

Helmy Yahya di Gedung TVRI, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/2/2018).(KOMPAS.com/Tri Susanto Setiawan) 

Nyatanya, penayangan Liga Inggris berbiaya senilai Rp 126 miliar untuk kontrak tiga sesi yaitu selama tahun 2019-2022.

Moko menjelaskan bahwa setiap sesi penayangan berbiaya 3 juta USD untuk 76 match.

"Setiap sesi berbiaya 3 juta USD untuk 76 match atau senilai lebih dari Rp 552 juta per pertandingan," ujar dia.

"Kalau diekuivalen program rata-rata di TVRI yang disampaikan kepada kami 15 juta per episode.

Ini bisa membiayai 37 episode atau dua bulan program lainnya," kata Moko.

Baca: Hak Siar Liga Inggris Jadi Satu di Antara Penyebab Pemecatan, Helmy Yahya Akan Tempuh Jalur Hukum

Baca: Putranya Bunuh Hakim PN Medan Jamaluddin, Ibu Pelaku Syok: Dia Penyayang, Bunuh Binatangpun Tak Tega

Komisi I DPR rapat dengan Dewas TVRI di DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).(KOMPAS.com/TSARINA MAHARANI)

Hal ini diketahui setelah pada 31 Oktober 2019, Dewas menerima tagihan invoice dari Global Media Visual (GMV) untuk Liga Inggris senilai Rp 27 miliar.

Invoice jatuh tempo pada 15 November 2019.

Namun, kata Moko, tidak ada mata anggaran pembayaran Liga Inggris dalam RKAT 2019 yang sudah disahkan.

"Menjadi utang di tahun 2020 dan tidak terdapat anggaran pembayaran dalam RKAT 2020," tuturnya.

Baca: INFO BMKG - Prakiraan Cuaca Rabu 22 Januari 2020: Waspada Cuaca Ekstrem di Bandung dan Surabaya

Baca: Lutfi Alfiandi Pembawa Bendera Mengaku Disetrum dan Ditendangi Aparat selama 30 Menit di Tahanan

Logo Liga Inggris (EPL)

Selanjutnya, pada Maret dan September 2020, ada kewajiban bayar utang Liga Inggris masing-masing senilai Rp 21 miliar.

Oleh karena itu, total utang dari 2019 dan 2020 senilai Rp 69 miliar.

Sejak awal, menueur Moko, direksi tidak terang-terangan mengenai kontrak tayangan Liga Inggris.

Ia mengatakan Dewan Pengawas TVRI sudah berulangkali meminta rincian dokumen penayangan tersebut, namun tak kunjung diberikan.

Baca: Beredar Foto Masa Lalu Kapolri Jenderal Idham Azis bersama Tito Karnavian, Gayanya Beda Banget

Baca: James Corden

TVRI (tvri.go.id)

Oleh sebab itu, menurut Moko, tidak pernah ada permintaan persetujuan kepada Dewan Pengawas TVRI untuk menyiarkan Liga Inggris.

“Tidak ada permintaan persetujuan resmi tertulis ke Dewas,” tuturnya.

Sebelumnya dalam konferensi pers pada Jumat (17/1/2020), Helmy Yahya mengakui bahwa pembelian hak siar Liga Inggris yang dijadikan salah satu alasan Dewan Pengawas memberhentikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI memang tak dianggarkan pada tahun 2019.

Baca: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Baca: 51 Persen Rakyat AS Dukung Donald Trump Dilengserkan, Dianggap Salah Gunakan Kekuasaan

Helmy Yahya resmi diberhentikan sebagai direktur utama TVRI oleh Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI. (wartakota.tribunnews.com)

"Kan ini program 2019 ditawarkan, dananya, anggarannya memang tidak ada.

Karena anggaran 2019 sudah di-approve di awal tahun 2019, sementara tawaran itu di tengah tahun," kata Helmy dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Dirut TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2020).

Namun, kata dia, sebagai lembaga negara, setiap tahunnya TVRI memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Dalam pembelian hak siar itu, pihaknya menggunakan dana tersebut yang berasal dari penyewaan pemancar, iklan, dan lainnya.

Baca: Ikan Dewa Seharga Rp 1 Juta per Kilogram Diburu Tiap Imlek, Berikut Fakta-Fakta Uniknya

Baca: Teddy Pardiyana Tak Ingin Bayinya Diasuh Rizky Febian, Ternyata Ini Alasannya

Helmy Yahya didampingi kuasa hukumnya Chandra M. Hamzah saat memberikan keterangan pers terkait pemberhentian dirinya sebagai Direktur Utama TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020).(KOMPAS.com/Deti Mega Purnamasari)

"Yang kami hitung, ini (dana PNBP) bisa masuk (untuk membeli hak siar Liga Inggris)," kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto mengatakan, anggaran pemerintah tela disusun satu tahun sebelum program tersebut muncul.

Sebab, pembelian hak siar Liga Inggris ini memang tak pernah direncanakan sebelumnya.

Baca: Ellen DeGeneres

Baca: Raul Fernandez Gonzalez

"Program ini muncul di tengah tahun 2019, artinya secara anggaran memang kami belum sediakan," kata dia.

Isnan mengatakan, direksi TVRI yang secara kolektif kolegial telah memutuskan bahwa program tersebut dimungkinkan dibiayai oleh PNBP.

"Dan kami mengusahakan untuk membiayai programnya," kata dia.

Baca: Tantowi Yahya

(TribunnewsWiki.com/Saradita/Kompas.com)



Penulis: saradita oktaviani
Editor: Archieva Prisyta
BERITA TERKAIT

Berita Populer