Oleh sebab itu, menurut Moko, tidak pernah ada permintaan persetujuan kepada Dewan Pengawas TVRI untuk menyiarkan Liga Inggris.
“Tidak ada permintaan persetujuan resmi tertulis ke Dewas,” tuturnya.
Sebelumnya dalam konferensi pers pada Jumat (17/1/2020), Helmy Yahya mengakui bahwa pembelian hak siar Liga Inggris yang dijadikan salah satu alasan Dewan Pengawas memberhentikannya sebagai Direktur Utama (Dirut) TVRI memang tak dianggarkan pada tahun 2019.
Baca: Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
Baca: 51 Persen Rakyat AS Dukung Donald Trump Dilengserkan, Dianggap Salah Gunakan Kekuasaan
"Kan ini program 2019 ditawarkan, dananya, anggarannya memang tidak ada.
Karena anggaran 2019 sudah di-approve di awal tahun 2019, sementara tawaran itu di tengah tahun," kata Helmy dalam konferensi pers terkait pemberhentiannya sebagai Dirut TVRI di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Jumat (17/10/2020).
Namun, kata dia, sebagai lembaga negara, setiap tahunnya TVRI memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP).
Dalam pembelian hak siar itu, pihaknya menggunakan dana tersebut yang berasal dari penyewaan pemancar, iklan, dan lainnya.
Baca: Ikan Dewa Seharga Rp 1 Juta per Kilogram Diburu Tiap Imlek, Berikut Fakta-Fakta Uniknya
Baca: Teddy Pardiyana Tak Ingin Bayinya Diasuh Rizky Febian, Ternyata Ini Alasannya
"Yang kami hitung, ini (dana PNBP) bisa masuk (untuk membeli hak siar Liga Inggris)," kata dia.
Sementara itu, Direktur Keuangan Isnan Rahmanto mengatakan, anggaran pemerintah tela disusun satu tahun sebelum program tersebut muncul.
Sebab, pembelian hak siar Liga Inggris ini memang tak pernah direncanakan sebelumnya.
Baca: Ellen DeGeneres
Baca: Raul Fernandez Gonzalez
"Program ini muncul di tengah tahun 2019, artinya secara anggaran memang kami belum sediakan," kata dia.
Isnan mengatakan, direksi TVRI yang secara kolektif kolegial telah memutuskan bahwa program tersebut dimungkinkan dibiayai oleh PNBP.
"Dan kami mengusahakan untuk membiayai programnya," kata dia.
Baca: Tantowi Yahya