Mayoritas rakyat Amerika Serikat ( AS) mendukung agar Presiden Donald Trump agar dilengserkan oleh Senat AS.
Jelang sidang level Senat yang akan digelar pada Selasa (21/1/2020), CNN menggelar survei.
Dari hasil survei, tercatat 51 persen warga AS mendukung pemakzulan Trump.
Sementara, sebanyak 45 persen menolak Trump dipecat dari Gedung Putih.
Dikutip dari Kompas.com, angka 51 persen merupakan dukungan tertinggi sejak CNN menyurvei opini rakyat terhadap isu pemakzulan yang membelah AS.
Survei menunjukkan, rakyat AS percaya terhadap dakwaan pemakzulan Trump yang diajukan oleh House of Representatives (DPR AS).
Sebanyak 58 persen percaya bahwa presiden berusia 73 tahun itu telah menyalahgunakan kekuasaan kepresidenan untuk kepentingan pribadinya.
Tidak berbeda tipis, 57 persen juga yakin presiden dari Partai Republik itu menghalangi penyelidikan yang dilakukan oleh House of Representatives.
Seperti survei-survei yang sudah digelar sebelumnya, dukungan dan penolakan publik terbelah berdasarkan afiliasi partai.
Sekitar 89 persen pemilih Demokrat menginginkan pelengseran Trump. Hanya 8 persen Republikan yang mendukung presidennya dimakzulkan.
Adapun pemilih independen sendiri terbelah, di mana 48 persen mendukung dan 46 persen lainnya menolak.
Elektabilitas Trump tetap berada di angka yang relatif stabil seperti sebelumnya, yaitu 43 persen rakyat AS puas terhadap kinerjanya.
Trump melalui tim kuasa hukumnya telah meminta agar Senat segera mungkin membebaskan dia dari dakwaan. Mereka menyebut sidang pemakzulan sebagai penyimpangan berbahaya dari konstitusi.
Dalam pembelaan tertulis berjumlah 171 halaman itu, Trump kembali menegaskan percakapan teleponnya dengan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, bukanlah perbuatan kriminal atau kejahatan tingkat tinggi yang layak dimakzulkan.
Partai Demokrat dengan tegas mendakwa taipan real estate itu telah menggunakan kekuasaan kepresidenannya untuk memaksa negara asing, dalam hal ini Ukraina, untuk mengintervensi proses pemilu AS demi kepentingan Trump.
Perbuatan ini, lanjut Partai Demokrat, tak hanya membahayakan keamanan nasional AS, tetapi juga demokrasi mandiri dari negara adidaya tersebut.
Sejauh ini, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan Trump akan dilengserkan. Angka 67 senator yang diperlukan untuk memakzulkan Trump hampir pasti tidak akan tercapai.
Partai Republik yang menguasai senat malahan telah memberi sinyal akan mempercepat sidang untuk membebaskan Trump.
Melalui pemimpin mayoritas Mitch McConnell, Senat berencana tidak akan menerima bukti baru dan mendengarkan kesaksian baru.
Keputusan Senator dari Kentucky ini dikritik pedas Partai Demokrat yang menuduh McConnell tidak bersikap non-partisan dan mencoba melindungi Trump.
Tim pengacara Donald Trump menyatakan, mereka minta sang presiden dibebaskan dari tuduhan pemakzulan di level Senat AS.
Dalam materi sidang yang diteruskan Senin (20/1/2020), mereka menyebut upaya impeachment itu "penyimpangan berbahaya" dari konstitusi.
Sementara manajer (sebutan untuk kuasa hukum) yang ditunjuk DPR AS menyatakan, Trump jelas melakukan "perilaku korup dan curang demi Pilpres AS 2020".
Dikutip dari Kompas.com, sidang pemakzulan terhadap presiden 73 tahun itu bakal digelar Selasa siang (21/1/2020) waktu setempat.
Dia didakwa dengan pasal penyalahgunaan kekuasaan serta menghalangi upaya penyelidikan yang dilakukan oleh Kongres AS.
Dalam dokumen pembelaan setebal 171 halaman, kuasa hukum sang presiden mengatakan tuduhan dari DPR AS yang dikuasai Partai Demokrat "sembrono dan berbahaya".
Dalam pandangan mereka, presiden dari Partai Republik itu sama sekali tidak melakukan kejahatan atau melanggar peraturan.
"Demokrat mengajukan dua tuduhan yang sama sekali tak menunjukkan kejahatan, bahkan tidak sampai di taraf kejahatan serius sesuai Konstitusi," ujar dokumen itu.
Karena dianggap tidak melanggar hukum yang ada, tim advokat Gedung Putih pun mengusulkan agar presiden dibebaskan dari tuduhan.
Sementara manajer DPR AS bersikukuh bahwa Trump menekan negara asing demi kepentingan pribadinya di Pilpres AS 2020.
"Dia mengacaukan keamanan nasional dan demokrasi mandiri kita. Dia menggunakan kekuasaannya untuk menutupi perbuatannya," ulas manajer DPR AS.
Trump dituduh meminta bantuan Ukraina untuk menyelidiki mantan Wakil Presiden Joe Biden, yang menjadi calon penantangnya di Pilpres.
Untuk melakukannya, dia disebut menahan bantuan militer Ukraina sebesar 391 juta dollar AS, atau Rp 5,3 triliun, yang disetujui Kongres.
Sementara untuk dakwaan kedua, dia dituding memblokir saksi maupun dokumen yang bisa dijadikan DPR AS sebagai bukti.
Sidang pemakzulan itu bakal dipimpin oleh Hakim Ketua Mahkamah Agung, John Roberts, dengan 100 senator Senat bertindak sebagai juri.
Selama masa persidangan yang diperkirakan bakal berlangsung dua pekan, selama enam jam setiap hari, selama 6 hari sepekan, senator bakal mendengarkan argumen dua pihak.
Dibutuhkan setidaknya dua per tiga dukungan, atau paling sedikit 60 senator, agar Trump dilengserkan dari jabatannya.
Sebuah tugas berat mengingat Demokrat yang berjumlah 45 orang (plus dua senator independen) harus merayu 20 politisi Republik agar membelot.
Republik yang menguasai 53 kursi Senat AS melalui pimpinannya, Mitch McConnell, sudah menyatakan bakal berkonsultasi dengan Gedung Putih.