Kemenangan kandidat petahana Tsai Ing-wen ini dalam Hong Kong Free Press, (12/1/2020) menjadi teguran keras bagi China yang sedang gencar dalam kampanye untuk menguasai Taiwan, sebuah pulau dengan pemerintahan sendiri.
Tsai Ing-en, politisi Partai Progresif Demokratik (PPD) sempat menyatakan diri sebagai pembela nilai-nilai demokrasi.
Gagasan ini ia buat untuk menentang ideologi otokrasi yang digagas oleh China.
Kemenangan besar yang diraih Tsai pada Sabtu (11/1) mendapat perhatian dari sejumlah media-media mainstream China yang menyoroti dan memberitakan dengan diksi-diksi seperti, 'bernafsu', 'serakah', 'egois' dan 'jahat'.
Media mainstream China kerap meragukan kemenangan dan mengerdilkan legitimasi kampanye yang digalakkan Tsai.
"Ini jelas bukanlah pemlihan umum yang normal," tulis kantor berita resmi Xinhua dalam editorial berbahasa Inggris yang dikutip Hong Kong Free Press, Minggu (12/1/2020).
Tsai dan partainya, Partai Progresif Demokratik (DPP) disebut Xinhua menggunakan 'taktik kotor seperti penipuan, penindasan, dan intimidasi untuk memperoleh suara, yang jelas memperlihatkan sifat bernafsu, serakah, dan jahat"
Lebih jauh lagi, Xinhua juga menuduh Tsai 'membeli suara', yang tertulis dalam halaman opini editorial.
Dalam tulisan berbahasa Mandarin tersebut juga menyebut terdapat 'kekuatan gelap dari luar' yang mempengaruhi hasil pemilu.
Sebelumnya, China pernah bersumpah untuk mengambil alih Taiwan -dengan kekerasan jika perlu- melalui pernyataan Presiden China, Xi Jinping.
Sikap otoriter ini dinilai sebagai bentuk kebencian terhadap Tsai lantaran menolak mengakui gagasan bahwa Taiwan adalah bagian dari China.
Baca: Tsai Ing-wen Terpilih Kembali Jadi Presiden Taiwan, Tamparan Keras untuk China?
Respons China dalam Media Mainstream
Di lain tempat, China melalui juru bicara Kementerian Luar Negeri, Geng Shuang menekankan bahwa negara tirai bambu ini akan semakin memperkuat 'prinsip China-satu', suatu prinsip yang mengakui Taiwan sebagai bagian dari China.
Saat menyampaikan pidatonya pada Minggu (12/1/2020), Gen Shuang menegaskan bahwa "terlepas dari apa yang terjadi di Taiwan, kebenaran dasar tidak akan berubah; hanya ada satu China di dunia dan Taiwan adalah bagian dari China".
"Posisi pemerintah China tidak akan berubah," tambah Gen Shuang dalam sebuah pernyataan.
Kantor berita China juga menuduh kebijakan Tsai -yang kerap menyebut protes Hong Kong bisa terjadi jika Beijing kendalikan Taiwan- ini dengan sebutan 'menakutkan'.
Tsai dan partainya dapat 'memainkan ketegangan' tulis Global Times, kantor berita nasional China, Sabtu, (11/1).
Pada akhir tahun 2019, pemimpin Taiwan digambarkan "ceroboh menghasut orang-orang sambil memfitnah hubungan Han Kuo-yu (oposisi Tsai) dengan China" tambahnya dengan merujuk lawan utama Tsai dari Partai Kuomintang sebagai kandidat yang ramah dengan otoritas China.
Lebih jauh lagi, media pemerintah China juga menampik hasil pemilihan umum Taiwan sebagai anomali dalam hubungan China-Taiwan di masa depan.
Media Xinhua menggambarkan kemenangan Tsai sebagai "kebetulan" semata.
"Fakta bahwa daratan China semakin kuat sedangkan pulau Taiwan semakin lemah merupakan kenyataan yang tak bisa dibantah"
"Mengakui dan mematuhi kenyataan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang layak untuk pembangunan Taiwan yang damai, "tulis Global Times.
Selama empat tahun terakhir, Beijing telah menggenjot perekonomian, militer dan tekanan diplomasi Taiwan.
Hal itu diadakan untuk mendapatkan simpati pendukung Tsai dan memilih kandidat lainnya.
Namun taktik senjata tersebut justru menjadi bumerang.
Pemilih justru berbondong-bondong menaruh simpatinya ke Partai Progresif Demokratik.
Ini menjadi masalah sendiri bagi China -sebagian besar datang dari garis keras- yang sempat marah terhadap unjukrasa dan kekerasan dalam skala besar yang diinisiasi oleh kelompok pro-demokrasi di Hong Kong.
Sebelumnya, Tsai Ing-wen memenangkan putaran kedua pemilihan Presiden Republik Tiongkok atau Taiwan pada Sabtu (11/1/2020) waktu setempat melawan saingannya, Han Kuo-yu.
Kemenangan meyakinkan Tsai Ing-wen yang merupakan petahana Taiwan ini menjadi tamparan bagi Beijing yang masih memandang agar Taiwan tidak lepas dari China.
Tsai (63) yang merupakan politisi Partai Progresif Demokratik (DPP) berhasil mendapatkan 8 juta suara mengalahkan penantang utamanya, Han Kuo-yu, yang berasal dari Chinese Nationalist Party (CNP) atau Kuomintang dengan 3 juta suara.
Han yang merupakan walikota daerah Kaohsiung, dalam SCMP, (12/1/2020), mengakui kekalahannya dan memberi ucapan selamat kepada Tsai satu jam seusai James Soong Chu-yu, calon dari People First Party memberi pidato selamat.
Soong yang juga kandidat calon presiden Taiwan ini mendapatkan kurang dari 600,000 suara.
Delapan juta suara yang Tsai dapatkan -usai perhitungan suara ditutup pada pukul 9 malam- melampaui total suara yang ia dapatkan pada periode pertama ia menjabat sebagai presiden Taiwan pada tahun 2016.
Partai Progresif Demokratik (PPD) juga berhasil memenangkan suara legislatif dengan mendapatkan 61 kursi dewan dibandingan dengan CNP yang mendapatkan 38 kursi.
Kemenangan Tsai disambut oleh pendukung setianya yang mengibarkan bendera kampanyenya di luar markas partai PPD.
"Hari ini kita telah mempertahankan demokrasi dan kebebasan, esok hari saatnya kita bersatu untuk menghadapi segala tantangan dan kesulitan," ujar Tsai di hadapan massa pendukungnya dalam CNA, (12/1/2020).
Hasil resmi menunjukkan Tsai mendapatkan 57 persen suara, sementara rivalnya Han Kuo-yu mendapat 39 persen suara.
Hasil yang diperoleh Tsai menurut pengamat akan membuat geram China yang masih memandang Taiwan adalah bagian dari mereka kendati mengetahui ada gerakan untuk melepaskan Taiwan.
Selama empat tahun terakhir, Taiwan begitu ditekan ekonominya oleh China.
Militer dan pejabat diplomat dikirim ke pulau tersebut dengan harapan untuk mengurangi suara dari Tsai.
Namun taktik senjata tersebut justru menjadi bumerang.
Pemilih justru berbondong-bondong menaruh simpatinya ke Partai Progresif Demokratik.
Ini menjadi masalah sendiri bagi China -yang sebagian besar datang dari garis keras- yang sempat marah terhadap unjukrasa dan kekerasan dalam skala besar yang diinisiasi oleh kelompok pro-demokrasi di Hongkong.
Amerika Serikat merupakan sekutu militer utama dari Taiwan.
Sekretaris Negara AS, Mike Pompeo memberi ucapan selamat kepada Tsai yang "berkomitmen untuk menjaga stabilitas laut dalam menghadapi tekanan tak henti-hentinya."
Tsai mengklaim dirinya sebagai pejuang nilai-nilai demokrasi dalam bayangan otoriter Presiden China, Xi Jinping.
Beijing sebelumnya berjanji untuk merebut kembali pulau itu suatu hari, bahkan Xi menyebut 'dengan paksa jika memang diperlukan'.
China secara tidak langsung tidak menyukai sosok Tsai yang pernah menolak gagasan bahwa Taiwan adalah satu bagian dari China.
Dalam kampanyenya, Tsai sering berujar bahwa kekerasan di Hong Kong dapat terjadi juga di Taiwan apabila China berusaha mengendalikan negaranya.
Tsai meminta Beijing untuk menghentikan serangan dan tekanan kepada Taiwan.
Ditegaskan oleh Tsai agar China menghormati 23 juta penduduk pulau yang dapat menentukan masa depannya sendiri.
"Hari ini saya ingin mengingatkan para pejabat Beijing bahwa perdamaian, keadilan, demokrasi, dan dialog adalah kunci stabilitas," kata Tsai.
--