Belum lama, kapal penjaga pantai atau coast guard milik China juga masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Natuna.
China menganggap bahwa Natuna masuk ke dalam Nine Dash Line yang merupakan hak dan milik China.
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, mengatakan bahwa kapal-kapal China yang masuk ke wilayah peraiaran Natuna jelas melanggar batas wilayah dan menolak mengakui Nine Dash Line China karena tidak ada hukum internasional yang memuat tentang Nine Dash Line milik China tersebut.
Sementara itu, Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mengatakan akan bersikap cool dan santai terkait penangkapan ikan di wilayah peraian Indonesia.
Juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan pernyataan Prabowo terkait isu China dan Indonesia tersebut agar tidak membuat situasi semakin memanas sebab pemerintah melalui Melu sudah menyatakan sikap terkait isu tersebut.
Baca: Tolak Klaim China Atas Natuna, Retno Marsudi: Tak Ada Alasan Hukum yang Diakui Hukum Internasional
Baca: Kasus China Masuki ZEE Natuna, Buntut dari Nine Dash Line hingga Dikaitkan dengan Utang Luar Negeri?
Pertikaian panas yang terjadi antara Indonesia dan China ini sontak membuat beberapa orang berkomentar tentang sikap Menteri Pertahanan terhadap kasus Natuna yang dinilai tidak tegas dibandingkan dengan sikap yang diambil oleh Menlu, Retno Marsudi.
Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid mengatakan sikap prabowo terkait isu Natuna adalah sikap yang lembek.
Kholid menyayangkan sikap lembek Prabowo yang terkesan menganggap enteng dan remeh masalah kedaulatan bangsa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti juga mengomentari sikap Prabowo terhadap isu Natuna dinilai bersahabat.
"Bersikap bersahabat dengan China boleh-boleh saja tetapi apabila memang terbukti melanggar, maka pemerintah wajid bersikap tegas," ujar Susi.
Menurut Susi, masukanya kapal China ke Natuna termasuk melanggar kedaulatan, klaim China atas perairan Natuna berdasarkan Traditional Fishing Zone juga tidak berdasar.
Menurutnya, jika mengacu pada aturan yang sama saat dirinya menjabat, harusnya ada tindakan tegas pada kapal-kapal China yang menggarong di ZEE.
"Tangkap dan tenggelamkan kapal yang melakukan IUUF. Tidak ada cara lain. Wilayah ZEE kita diakui UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea)."
"Bila dari tahun 2015 sampai dengan pertengahan 2019 bisa membuat mereka tidak berani masuk wilayah ZEE kita, kenapa hal yang sama tidak bisa kita lakukan sekarang?" tulis Susi di akun twitter resminya, Jumat (3/1/2020).
Baca: Transfer Liga 1: Persib Masih Mencari Kiper, Persebaya Promosikan Pemain Muda
Baca: Inilah Beberapa Fakta Meninggalnya Lina, Mantan Istri Sule, Sempat Gendong & Nyusuin Bayinya