Anggaran Penanggulangan Banjir DKI Diduga Dipangkas Demi Formula E 2020?

Bahkan banyak masyarakat mengklaim banjir yang menimpa Jakarta dan wilayah sekitarnya merupakan banjir terparah.

Namun Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Subejo menyatakan, banjir pada awal 2020 ini belum bisa diklaim sebagai banjir terparah.

Banjir yang terjadi di Jakarta tersebut ramai diperbincangkan warganet di media sosial termasuk Twitter.

Warga di Twitter membandingkan anggaran pencegahan banjir dengan anggaran penyelenggaraan balap mobil listrik Formula E 2020.

Para warganet juga menuding anggaran pencegahan banjir di Jakarta dipangkas untuk mengadakan Formula E 2020.

Di Twitter sempat muncul tanda tagar #shameOnyouFormulaEJakarta.

Baca: Banjir Jakarta, Anies Baswedan : Anak-anak Senang Tuh, Mereka Berenang

Baca: Jawab Anies Baswedan, Ridwan Kamil Beberkan Progres Pembangunan Waduk Ciawi dan Bendungan Sukamahi

Salah satu akun menyebut tagar tersebut bentuk perlawanan warga akibat dipotongnya dana penanggulangan banjir untuk event Formula E. 

Baca: FIA Formula E

Baca: Yunahar Ilyas

Tampilan banjir Jakarta di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur, dari helikopter yang mengangkut Kepala BNPB Doni Monardo dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, saat mereka meninjau kondisi banjir terkini pada Rabu (1/1/2020) (DOKUMENTASI BNPB)

"Tagar ini bentuk perlawanan warga akibat dipotongnya dana penanggulangan banjir untuk event formula e," tulis pemilik akun @RizkiRusdianto.

Hal serupa juga diungkapkan oleh pemilik akun @permadiaktivis. 

"Dear @FIAFormulaE, you should know this: the current governor of Jakarta had cut down the expenses on flood litigation (probably in order to pay you) which has caused flood disaster worst in history.

Jakarta has no business having you, the city needs the money for repair, thank u," tulis pemilik akun tersebut.

Baca: Anies Baswedan

Baca: Crystal Reed

Dikutip dari Kompas.com, tercatat banjir besar terjadi di DKI Jakarta pada 2002, Kemudian 2007, dan terakhir tahun 2013.

Ketiga peristiwa banjir besar tersebut telah menelan korban jiwa dan juga kerugian materi.

Meski demikian, anggaran penanggulangan banjir yang ditetapkan oleh pemerintah pada tahun 2002, 2007, dan 2013 tidak sampai 6 persen dari total APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) DKI Jakarta.

Baca: Disentri

Baca: Hipotermia

Banjir di Jepang airnya jernih dan bersih seperti kolam renang, beda banget dengan banjir di Jakarta yang kotor dan kumuh. (TRIBUNNEWS.COM/Bian Harnansa - Twitter/@kantatsu77)

Berikut nilai anggarannya :

• Pada 2002, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir tercatat Rp 294,7 miliar atau sekitar 3 persen dari total Rp 9,4 triliun APBD DKI Jakarta 2002.
• Pada 2007, alokasi anggaran pengendalian banjir tahun 2007 yaitu mencapai Rp 1,2 triliun. Jumlah tersebut sebanyak 5,8 persen dari total APBD DKI tahun 2007 senilai Rp 20,68 triliun.
• Dalam APBD 2013 DKI Jakarta saat itu ditetapkan anggaran sebesar Rp 1,5 triliun untuk penanggulangan banjir.

Secara persentase, anggaran tersebut hanya 3 persen dari total APBD DKI senilai Rp 49,98 triliun.

• Mengutip pemberitaan Harian Kompas, Jumat (3/1/2020), Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengucurkan bantuan Rp 15,4 miliar untuk penanggulangan bencana di Jakarta tahun 2013 (Kompas, 18/1/2013).
• Tahun 2020, alokasi APBD untuk penanggulangan banjir di DKI Jakarta tahun ini hanya berkisar 1,1 persen dari total APBD DKI Jakarta tahun 2020, yang senilai Rp 87,9 triliun. 
• Anggaran normalisasi kali Ciliwung dikurangi dari semula Rp 850 miliar menjadi Rp 350 miliar (Kompas, 11/11/2019).

Persoalan defisit pada sisi realisasi pendapatan di APBD DKI Jakarta 2019 memaksa pengurangan anggaran untuk program antisipasi banjir.

Disisi lain, terdapat pendapat yang bertolak belakang antara Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.

Edi menilai Pemerintah Provinsi DKI tidak memprioritaskan penanganan banjir.

Menurut dia, Pemprov DKI Jakarta tidak fokus dalam melakukan penanganan banjir.

Hal itu terbukti dengan setidaknya anggaran yang diajukan untuk program tersebut.

Baca: Prasetyo Edi Marsudi

Baca: Retno Marsudi

Kawasan permukiman di Ciledug Indah tergenang banjir Kamis (2/1/2020). Kawasan permukiman ini tergenang akibat luapan Kali Angke (Warta Kota/Alex Suban)

Padahal naturalisasi saat ini belum efektif berjalan dan masih banyak wilayah yang terdampak banjir.

"Saya juga melihat kemarin biaya banjir diefisiensi sebetulnya juga enggak betul ini.

Makanya di sini saya minta sekali lagi kepada teman-teman eksekutif konsentrasi bagaimana ini banjir masih panjang," kata Prasetio.

Pemprov DKI Jakarta sendiri batal membebaskan 118 bidang tanah di bantaran Sungai Ciliwung yang berlokasi di Kelurahan Pejaten Timur, Tanjung Barat, Cililitan, dan Balekambang untuk normalisasi.

Baca: Jenderal Qasem Soleimani Tewas di Tangan AS, Pemimpin Tertinggi Iran Bersumpah Akan Balas Dendam

Baca: AS Konfirmasi Bunuh Jenderal Qasem Soleimani, Iran Siapkan Balas Dendam, Perang Dunia 3?

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020) (KOMPAS.com/NURSITA SARI)

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membantah tudingan warganet.

Menurut Anies, tudingan itu tidak benar.

"Bukan hanya tidak benar, itu mengarang," ujar Anies di Rusunawa Rawa Buaya, Cengkareng, Jakarta Barat, Jumat (3/1/2020).

Anies pun tidak mau berkomentar lebih banyak mengenai tudingan warganet.