Harjono

TRIBUNNEWSWIKI.COM – Harjono merupakan mantan Wakil Ketua Mahkamah Kostitusi yang ditunjuk Presiden Joko Widodo untuk menjadi satu di antara lima anggota Dewan Pengawas KPK.

Harjono lahir di Nganjuk, Jawa Timur pada 31 Maret 1958 dari pasangan Adi Soedarmo dan Soewarni.

Sejak kecil, Harjono dikenal sebagai sosok yang berprestasi.

Harjono menempati peringkat kedua saat lulus dari Sekolah Rakyat (SR).

Dikarenakan masalah ekonomi, Harjono yang awalnya diterima di SMA Nganjuk harus pindah sekolah ke Cimahi, Jawa Barat, mengikuti pamannya yang bertugas di Pusat Pendidikan Peralatan TNI AD.

Harjono pun harus rela berjualan sayur sebelum dirinya masuk sekolah di siang hari.

Hal tersebut dilakukannya untuk menambah uang saku.

Tidak hanya berjualan sayur, Harjono kemudian juga mulai menjual telur yang didatangkannya dari Nganjuk dan dijual di Pasar Baru Bandung dan Cimahi.

Setelah kondisi perekonomian keluarganya membaur membaik, Harjono pindah ke Surabaya dan meneruskan sekolah di SMAN 5 Surabaya. (1) 

Setelah lulus SMA, Harjono kemudian melanjutkan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Semasa kuliah, Harjono turut menjadi bagian dari para “diktator,” pembaca diktat stensilan perkuliahan karena tak sanggup membeli buku literatur yang saat itu tergolong mahal.

Selain itu, Harjono juga bekerja sambilan sebagai penghitung barang bangunan.

Selain menjadi anggota Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Harjono semakin intensif terlibat dalam diskusi dan menjadi mentor di berbagai tempat yang mengharuskannya sering berkeliling Surabaya.

Baca: Dilantik Siang Ini, Berikut Bocoran hingga Tugas dari Dewan Pengawas KPK

Baca: Artidjo Alkostar

Bahkan ketika dirinya masih menyandang status mahasiswa, Harjono sudah diangkat menjadi asisten dosen dan dipercaya mengajar mata kuliah Hukum Tata Pemerintahan.

Setelah meraih gelar sarjananya, Harjono kemudian mendapatkan beasiswa S2 di Southern Methodist University, Dallas, Texas, AS di bidang hukum. (1)

Harjono meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga pada 1994.

Harjono tercatat pernah meraih gelar sebagai Dosen Teladan Tingkat Nasional (1995). (2)

Setelah meraih gelar Master of Comparative Law (MCL), Harjono kemudian mengajar di program pascasarjana Universitas Airlangga.

Pada Pemilu 1999, Harjono pernah pernah dipinang oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan, Provinsi Jawa Timur untuk menjadi calon anggota DPR dari Jawa Timur.

Namun, Harjono menolaknya dan lebih memilih menjadi dosen.

Meski menolak menjadi calon anggota DPR dari Jawa Timur, Harjono terpilih sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai utusan daerah Jawa Timur.

Harjono pernah menjadi anggota kehormatan Pusat Studi HAM Airlangga, anggota Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, tim ahli Redaksi Umum Harian Surabaya Post, dan tim ahli Departemen Kehakiman dalam Penyusunan RUU Kewarganegaraaan serta tim ahli perancang Peraturan Daerah Kota Surabaya.

Harjono juga terlibat dalam empat tahap perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sejak 1999-2002.

Baca: Taufiequrachman Ruki

Baca: Andrew Johnson

Sejumlah rumusan pasal konstitusi merupakan hasil pemikirannya.

Seperti pasal yang mengatur syarat calon presiden dan wakil presiden, serta klausul pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR dan presiden.

Kemudian yang paling fundamental adalah rumusan di pasal 1 ayat 2 yang menghapus superioritas MPR sebagai lembaga tertinggi negara: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” (3)

Pada 2003 para anggota PAH I BP MPR dari PDI Perjuangan sepakat mengajukan Harjono sebagai Hakim Konstitusi melalui jalur DPR.

Periode 2003-2008, Harjono menjadi hakim konstitusi dan pernah menjabat Wakil Ketua MK. (1)

Pada 12 Juni 2017, setelah dilantik Presiden Joko Widodo sebagai anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum, Harjono dipilih oleh para koleganya menjadi ketua lembaga tersebut. (3)