Presiden Joko Widodo memberi jawaban soal kritikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti mengenai rencana pemerintah membuka ekspor bibit lobster.
Menurut Jokowi, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster perlu memperhatikan efek kemanfaatan dan lingkungannya.
Negara wajib mendapatkan manfaat.
"Yang paling penting menurut saya negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak.
Yang paling penting itu," ujar Presiden Jokowi saat ditanya wartawan seusai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda, di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019), dikutip dari Kompas.com.
Namun, Jokowi mengingatkan ekspor bibit lobster harus tetap memperhatikan faktor keseimbangan.
Dalam hal ini, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.
"Jangan juga awur-awuran, semua di tangkapin, di ekspor, juga enggak benar," kata Jokowi.
Namun Jokowi juga menilai, pemerintah tidak bisa hanya melarang ekspor benih lobster.
Pasalnya, banyak nelayan tergantung dengan ekspor benih lobster ini.
"Keseimbangan itu paling penting bukan hanya bilang jangan (ekspor)," kata dia.
Oleh karena itu, pemerintah bersama para pakar masih mengkaji aturan terkait ekspor benih lobster ini.
Jokowi yakin akan mendapatkan formula terbaik dari kajian tersebut.
"Saya kira pakar-pakarnya tahu lah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara aur-aturan, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujarnya.
Sebagai penggagas aturan yang melarang ekspor baby lobster, eks Menteri KKP Susi Pudjiastuti sebelumnya menyatakan keberatan jika akhirnya ekspor dibuka kembali.
Saat masih menjabat Menteri KKP, kala itu Susi mengaku khawatir besarnya ekspor benih lobster ke Vietnam akan membuat kerusakan ekologi.
Tingginya permintaan benih lobster dari Vietnam membuat benih lobster dieksploitasi lewat penangkapan besar-besaran.
Padahal, kata Susi, jika benih lobster atau benur dibiarkan hidup di laut bebas, bisa bernilai sangat tinggi saat lobster dewasa ditangkap nelayan di masa mendatang.
Pasca-kritik Susi, Edhy Prabowo menegaskan bahwa pihaknya baru mengkaji soal wacana membuka ekspor benih lobster.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kembali merespons soal ekspor benih lobster.
Kali ini, soal pernyataan Menteri KP Edhy Prabowo yang menyamakan ekspor benih lobster dengan ekspor nikel.
Susi menyebut dirinya tidak sependapat dengan Edhy.
Pasalnya menurut Susi, nikel adalah benda mati yang sewaktu-waktu memang bisa habis. Sedangkan lobster adalah benda hidup yang bisa terus ada jika dijaga.
" Nikel adalah SDA yg tidak renewable/ yg bisa habis. Lobster adalah SDA yg renewable, yg bisa terus ada & banyak kalau kita jaga!!!!!," kicau Susi Pudjiastuti dalam akun twitternya @susipudjiastuti, Selasa (17/12/2019), dikutip dari Kompas.com.
Lebih lanjut Susi menyebut, lobster sebagai SDA yang renewable, cara penangkapannya maupun pemeliharaannya pun harus diperhatikan.
Menurut dia, pengambilan tidak perlu menggunakan kapal besar atau alat modern lainnya.
Negara pun wajib menjaga sumber daya ini dengan baik dan benar.
Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya alam renewable yang ekstraktif dan masif harus dilarang.
"Pengelolaan SDA yg renewable secara instant extractive & massiv harus dilarang.
Apalagi pengambilan plasmanutfahnya. Its A NO NO !! Sblm thn 2000 an Lobster ukuran >100 gram di Pangandaran & sekitarnya pd saat musim bisa 3 sd 5 Ton per hari. Sekarang 100 kg/ hari saja tdk ada," ucap Susi.
Sebetulnya kata Susi, tak hanya di Indonesia saja ekspor benur dilarang.
Di negara-negara lain seperti Australia, India, dan Cuba, lobster tidak diambil bibitnya.
Di Australia misalnya, pengambilan lobster minimal berukuran 1 pound dan ukurannya pun turut diatur.
"Australia, India, Cuba dll yg ada Panulirus Hommarus mrk tidak ambil bibitnya, mrk ambil size tertentu saja. Australia min 1 pound &max size jg diatur. Yg besar bisa jadi indukan yg produktif. Mrk tidak budidayakan bibit, tidak ekspor bibit. Apakah krn mrk lebih bodoh dr kita????," sebut Susi.
Seperti diberitakan, sebelumnya Menteri KP Edhy Prabowo menyamakan ekspor benih lobster yang masih dalam kajian dengan ekspor nikel.
Nikel dieskpor sejak tahun 2016 hingga 2019 untuk menunggu perusahaan siap membuka pengolahannya.
Begitu pun nantinya lobster yang diekspor guna menunggu industri pengolahannya siap.
Kemudian ekspor akan diberhentikan seperti bijih nikel yang akan berhenti diekspor mulai Januari 2020.