Tumpak Hatorangan Panggabean

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tumpak Hatorangan Panggabean merupakan pensiunan jaksa yang pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK pada periode I bersama Taufiequrachman Ruki, Sjahruddin Rasul, dan Erry Riyana Hardjapemekas, serta Amin Sunaryadi.

Selama menjabat sebagai salah satu pimpinan KPK, Tumpak dikenal blak-blakan.

Semua kasus yang ditangani lembaga antikorupsi itu dijelaskannya dengan gamblang.

Tumpak juga tak kenal kompromi pada kasus korupsi, hal ini menjadikan Tumpak dijuluki sebagai 'buldoser para koruptor'. (1)

Tumpak Hatorangan Panggabean lahir di Sanggau, Kalimantan Barat, 29 Juli 1943.

Mantan Komisioner KPK, Tumpak Hatorangan Pangabean berjalan menuju gedung utama Pusdiklat Kemenkes RI di kawasan Jakarta Selatan, Selasa (28/7/2015), setelah menghabiskan waktu istirahat sekitar 15 menit di kantin kawasan gedung untuk kembali beraktivitas sebagai asessor dalam tes capim KPK. (Tribunnews.com/Lendy Ramadhan)

Tumpak diketahui menamatkan pendidikannya di bidang hukum pada Universitas Tanjungpura, Pontianak.

Tumpak Hatorangan Panggabean memiliki tiga anak dari pernikahannya dengan Roosvi Sertianan Sianturi. (2)

Setelah menyelesaikan pendidikannya di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Tumpak Hatorangan Panggabean kemudian menjadi pegawai negeri di kejaksaan.

Tumpak pernah bertugas di Kajari Pangkalan Bun (1991-1993), Asintel Kejati Sulteng (1993-1994), Kajari Dili (1994-1995) dan Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996-1997).

Kemudian pada 1997, Tumpak didapuk menjadi Asintel Kejati DKI Jakarta.

Setahun kemudian, Tumpak diangkat menjadi Wakajati disusul dengan jabatan Kajati Maluku (1999- 2000), Kajati Sulawesi Selatan (2000-2001), dan terakhir sebagai Sesjampidsus (2001-2003). (2)

Pada 2003, Tumpak direkomendasikan mantan Jaksa Agung Abdul Rahman Saleh untuk bertugas di KPK.

Baca: Taufiequrachman Ruki

Baca: Mohammad Tsani Annafari

Nama Tumpak pun akhirnya terpilih menjadi salah satu pimpinan setelah voting di DPR. (1)

Wakil Ketua Tim Sembilan Jimly Asshiddiqie (tengah), bersama anggota Tumpak Hatorangan (tiga kiri), Erry Riyana (empat kiri), Bambang Widodo Umar (dua kanan) mengangkat tangan bersama aktivis anti korupsi di Jakarta, Rabu (4/3/2015). Tim Sembilan bersama aktivis mendesak Presiden Joko Widodo mencopot Plt Pimpinan KPK Taufiequrachman Ruki dan Indrianto Seno Aji karena dinilai justru memperlemah pemberantasan korupsi di Indonesia. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA)

Setelah selesai mengemban tugas dari KPK, pada 2008 Tumpak diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Pesero) berdasarkan Keputusan Meneg BUMN.

Setahun setelah itu, Tumpak ditugaskan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk kembali ke KPK untuk menjadi Plt Ketua KPK 2009-2010.

Pada 2015, nama Tumpak masuk sebagai salah satu Tim Sembilan untuk menyelesaikan kisruh Polri-KPK saat itu. (3)

Kajari Pangkalan Bun (1991 - 1993)

Asintel Kejati Sulteng (1993 - 1994)

Kajari Dili (1994 - 1995)

Kasubdit Pengamanan Ideologi dan Politik Pada JAM Intelijen (1996 - 1997)

Asintel Kejati DKI Jakarta (1997 - 1998)

Wakajati Maluku (1998 - 1999)

Kajati Maluku (1999 - 2000)

Kajati Sulawesi Selatan (2000 - 2001)

Sesjampidsus (2001 - 2003)

Wakil Ketua KPK (2003-2007)

Mantan wakil ketua KPK  (2003-2007)

Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (2008)

Plt Ketua KPK (2009-2010)

Anggota Tim Sembilan Independen Bentukan Presiden Joko Widodo, 2015 (3)