22 Daerah Diberi Penghargaan Peduli HAM, Mahfud MD: Hak Asasi Bukan Hanya Soal Sipil dan Politik

Penulis: Maghita Primastya Handayani
Editor: Melia Istighfaroh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Menkopolhukam Mahfud MD, dan Menkumham Yasonna Laoly ketika memberikan keterangan terkait peringatan HAM Sedunia dan pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM di di Gedung Merdeka Jl Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019).

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pada Selasa, 10 Desember 2019, HAM sedunia kini berusia ke-71.

Di Indonesia, satu dari peringatan hari HAM diselenggarakan di Gedung Merdeka, Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (10/12/2019).

Sebagai tuan rumah, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil hadir dalam podium acara puncak peringatan Hari HAM.

Baca: Yasonna Laoly

Baca: Mahhfud MD

Dalam acara tersebut hadir pula Menteri Kordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Selain itu acara peringatan Hari HAM juga dihadiri oleh beberapa gubernur, wali kota, dan bupati seluruh Indonesia.

Dikutip dari tayangan Kompas TV,  dalam acara tersebut, Kementerian Hukum dan HAM memberikan Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia.

Penghargaan diberikan kepada 22 daerah, yang diwakili oleh kepala daerah masing-masing wilayah.

Penghargaan diberikan langsung oleh Menkumham Yasonna Laoly dan Menkopolhukam Mahfud MD.

HAM bukan hanya soal politik, tetapi juga ekonomi, sosial dan budaya

Mahfud MD memberikan keterangan terkait pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Dikatakan oleh Menkopolhukam, seluruh masyarakat harus optimis dalam menegakkan HAM di Indonesia

Mahfud MD juga mengatakan kini HAM tidak lagi dikaitkan dengan sipil dan politik, melainkan juga diterapkan dalam ekonomi, sosial, dan budaya.

"Sudah kita melaksanakan HAM secara ekonomi sosial dan budaya, bukan hanya sipil dan politik. Misalnya program pendidikan, bantuan sosial, pembangunan budaya, kesehatan, macam-macam," kata Mahfud MD seperti yang dikutip dari Kompas TV.

Mahfud MD menyayangkan beberapa hal terkait ekonomi, sosial, dan budaya tidak dipandang sebagai kemajuan HAM di Indonesia.

"Ini kadang kala tidak dilihat. Ini sebagai suatu kemajuan. Oleh sebab itu mari kedepannya kita melihat HAM dalam satu kerangka besar, bukan hanya soal politik, apalagi dipolitisasi. Udah masalah pelanggaran hukum dipolitisasi jadi tidak selesai-selesai," lanjutnya.

Mahfud MD juga menegaskan bahwa pemerintah saat ini terus bersungguh-sungguh dalam menegakkan HAM.

"Kita bekerja bersama-sama karena pemerintah bersungguh-sungguh untuk itu," tutup Mahfud MD.

Video tayangan Kompas TV dapat disaksikan di bawah ini:

Baca: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Baca: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Dasar pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM

Selain itu, dikutip dari TribunJabar, Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan mengenai pemberian Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM yang merupakan amanah konstitusi.

"Dasar dari pertimbangan pemberian penghargaan ini ialah sebagai suatu amanah konstitusi yang mengatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia ialah tanggung jawab negara terutama Pemerintah," kata Yasonna Laoly.

Peduli HAM, lanjutnya, merujuk pada upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab dalam penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan HAM.

Yasonna Laoly menjelaskan bahwa sejak tahun 1998 hingga saat ini, Indonesia sebagai negara yang selalu konsisten dan komitmen melaksanakan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM).

Capaian Aksi HAM oleh kementerian atau lembaga saat ini diketahui telah mencapai 98.5 persen.

Sedangkan pelaksanaan aksi HAM oleh pemerintah daerah mencapai angka 88.6 persen.

22 daerah penerima penghargaan

Peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) sedunia diperingati pada 10 Desember 2019. Di Indonesia, peringatan tersebut berlangsung di Gedung Merdeka Jl Asia Afrika, Kota Bandung, Selasa (10/12/2019). (Tribun Jabar/ Daniel Andreand Damanik)

Daerah yang menerima Penghargaan Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah:

Baca: Kata KontraS Soal Dugaan Keterlibatan Kivlan Zen dan Wiranto dalam Kasus Pelanggaran HAM Berat

Baca: Peletakan Batu Pertama Museum HAM Munir, Anggaran Pembangunan Mencapai Rp 10 Miliar

  1. Bangka Belitung,
  2. DKI Jakarta,
  3. Kepulauan Riau,
  4. Yogyakarta,
  5. Sumatera Barat,
  6. Sumatera Utara,
  7. Riau,
  8. Jambi,
  9. Jawa Barat,
  10. Sumatera Selatan,
  11. Bengkulu,
  12. Jawa Timur,
  13. Jawa Tengah,
  14. Banten,
  15. Bali,
  16. Kalimantan Tengah,
  17. Kalimantan Selatan,
  18. Kalimantan Timur,
  19. Sulawesi Tenggara,
  20. Sulawesi Barat,
  21. Sulawesi Utara, dan
  22. Sulawesi Selatan.

Sebagai tuan rumah, Gubernur Jawa Barat,  Ridwan Kamil mengucapkan selamat kepada seluruh kepala daerah yang menerima penghargaan.

(TRIBUNNEWSWIKi/Magi, TRIBUNJABAR/Daniel Andreand Damanik)



Penulis: Maghita Primastya Handayani
Editor: Melia Istighfaroh

Berita Populer