Hal tersebut menjawab isu dan wacana yang beredar.
Keputusannya menghapus UN disampaikan secara langsung oleh sang mantan CEO Gojek tersebut.
Meskipun demikian, pada tahun 2020 UN masih tetap dilaksanakan.
Hal tersebut lantaran kebijakan penghapusan dan penggantian UN akan berlaku pad 2021 mendatang.
Baca: Peringati Hari Antikorupsi Menteri Erick Thohir Jadi Tukang Bakso dengan Wishnutama & Nadiem Makarim
Baca: Kerap Soroti Menteri Jokowi, Rocky Gerung Belum Kritik Nadiem Makarim, Ternyata Ini Alasannya
Dikutip dari Tribunnews.com, dikatakan oleh Nadiem, UN nantinya akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter.
"Pada tahun 2021, UN itu akan diganti menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter," ujar Nadiem saat Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (11/12/2019).
Nadiem mengungkapkan UN tetap dipertahankan pada 2020 dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.
"Untuk 2020, UN akan dilaksanakan sesuai seperti tahun sebelumnya. Jadi 2020, bagi banyak orangtua yang sudah investasi buat anaknya belajar mendapat angka terbaik di UN itu silakan lanjut untuk 2020. Tapi itu hari terakhir UN seperti format sekarang diselenggarakan," tutur Nadiem.
Perubahan program UN ini termasuk dalam empat program pokok kebijakan pendidikan 'Merdeka Belajar'.
Program tersebut meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
Tanggapan DPR
Baca: Fakta Sosok Franka Franklin, Istri Nadiem Makarim yang Memesona di Istana: Ternyata Rekan Artis Top
Baca: Momen Nadiem Makarim Jadi Mendikbud, Sempat Tak Sadar Punya Ajudan, hingga Tak Mau Dipanggil Pak
Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PPP, Illiza Sa'aduddin DJamal menyebut pihaknya menyambut baik wacana Mendikbud tersebut.
"Wacana yang disampaikan menteri kita, Pak Nadiem, kami menyambut baik dan mendorong itu agar ada kajian secara menyeluruh," ungkap Illiza dalam acara 'Sapa Indonesia Akhir Pekan' yang diunggah dalam kanal Youtube Kompas TV, Sabtu (30/11/2019) lalu.
Sebelumnya, Anggota Komisi X DPR itu menyampaikan, wacana penghapusan UN menjadi kesempatan untuk mengevaluasi Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK), secara menyeluruh.
"Saya melihat ini adalah kesempatan untuk melakukan kajian evaluasi secara menyeluruh terhadap keberadaan UNBK ini sendiri," ujarnya.
Pasalnya, menurut Illiza, saat ini terjadi ketimpangan yang luar biasa antara pendidikan di perkotaan dan di pedesaan.
Terlebih, jika dibandingkan dengan wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar).
Ketimpangan yang dimaksud meliputi ketimpangan pendidikan hingga kemampuan guru.
"Karena memang kita melihat ketimpangan kualitas pendidikan, infrastruktur, dan kemampuan gurunya sendiri. Terjadi ketimpangan yang luar biasa antara wilayah perkotaan dan perdesaan, apalagi 3T," jelas Illiza.