Tak sedikit masyarakat yang menantikan kepulangan Rizieq Shihab ke Indonesia.
Isu kepulangan Habib Rizieq Shihab ke Indonesia dibenarkan oleh sang pengacara, Sugito Atmo Prawiro pada Sabtu (30/11/2019).
Dilansir oleh Tribunnews.com, Habib Rizieq Shihab akan tiba ke Indonesia untuk menghadiri Reuni 212 di Monas, Senin (2/12/2019).
Namun hingga kini, Minggu (1/12/2019) belum ada kabar lanjut terkait kepulangan Imam Besar FPI tersebut.
Kepulangan Rizieq yakni untuk menghadiri reuni akbar 212 yang akan diselenggarakan di Monumen Nasional (Monas), Senin (2/12/2019) mendatang.
Baca: 10 Karakteristik Orang yang Lahir di Bulan Desember, Mereka Jujur, Cerdas dan Rendah Hati
Sugito akan terus berkoordinasi dengan pemerintah Indonesia dan Arab Saudi terkait kepulangan kliennya itu.
"Sekarang masih terus kita upayakan," tutur Sugito dilansir dari kanal YouTube tvOneNews, Kamis (28/11/2019).
Diketahui, Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut saat ini berada di Arab Saudi.
Ia tidak bisa pulang ke Indonesia karena masih menghadapi dua kendala terkait kepulangannya.
Surat pencekalan yang dilayangkan untuknya dan visa yang sudah habis masa berlakunya menjadikan rencana kepulangannya tertunda.
Sementara itu, Ketua Panitia Reuni 212 Awit Masyhuri mengklaim persiapan acara sudah 90 persen.
Ia menyebutkan, panita sudah mengantongi izin dari Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Ia tidak bisa pulang ke Indonesia karena masih menghadapi dua kendala terkait kepulangannya.
Baca: Reuni 212, FPI Upayakan Kepulangan Rizieq Shihab, Pemprov DKI Larang ASN Datang
Surat pencekalan yang dilayangkan untuknya dan visa yang sudah habis masa berlakunya menjadikan rencana kepulangannya tertunda.
Sementara itu, Ketua Panitia Reuni 212 Awit Masyhuri mengklaim persiapan acara sudah 90 persen.
Ia menyebutkan, panita sudah mengantongi izin dari Kepolisian Daerah (Polda) dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.
Awit Masyhuri juga berterima kasih kepada Polda dan Pemprov karena telah mengizinkan acara munajat dan maulid akbar Reuni 212.
"Persiapan panitia Maulud Agung dan Reuni 212 telah mencapai 90 persen, sejumlah perizinan dan rekomendasi telah dikantongi panitia," ungkap Awit Masyhuri dilansir dari kanal YouTube KompasTV, Jumat (29/11/2019).
Lebih lanjut, Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Slamet Maarif menyatakan, panitia Reuni 212 telah menyediakan waktu untuk Rizieq Shihab berbicara.
Maarif memaparkan, hadir atau tidaknya Rizieq di acara Reuni 212, sudah diagendakan waktu bagi Rizieq untuk menyampaikan amanat kepada umat Islam Indonesia.
Meski demikian, Maarif berharap pencekalan Rizieq di luar negeri segera diakhiri, agar Rizieq dapat hadir di Reuni 212.
"Kami sangat berharap pengasingan Beliau (Rizieq) di luar negeri akan segera diakhiri, cekal segera dicabut."
"Sehingga di acara Reuni 212 bisa berkumpul dengan umat Islam yang sudah lama merindukan kehadiran beliau di tengah-tengah kita semua," tutur Slamet Maarif dilansir dari kanal YouTube TvOneNews, Selasa (26/11/2019).
Ia ingin, Rizieq benar-benar hadir di Reuni 212 bukan lewat video ataupun lewat suara, tetapi fisiknya hadir.
"Kami selalu berdoa dan berikhtiar semaksimal mungkin agar pengasingan beliau segera di akhiri," ungkapnya.
Maarif mengungkapkan, tujuan Reuni 212 yakni untuk menjaga spirit 212, melawan penista agama, dan menegakkan keadilan di Indonesia.
Dalam acara tersebut, nantinya akan di isi dengan kegiatan zikir, munajat, dan tausiah.
"Kalau tuntutan itu kan bentuknya demo, kita minta ketemu, minta audensi. Ini kan tidak, bentuknya kita dzikir, munajat, dan tausiah, jadi bukan tuntutan," kata Slamet Maarif dilansir dari sumber yang sama.
Pertama kali Aksi 212 diselenggarakan karena adanya kasus dugaan penistaan agama oleh Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Pada Reuni 212, 2 Desember 2019 mendatang, dilakukan karena pelecehan agama yang dilakukan Sukmawati Soekarnoputri.
Baca: Mahfud MD Tegaskan Indonesia Tak Cekal Habib Rizieq, Terjawab Lembaran Bukan Surat Cekal
Ketika disinggung keterkaitan Reuni 212 dengan urusan politik, Maaruf membantah hal itu.
Menurutnya urusan politik sudah selesai dan Reuni 212 tidak mempunyai target politik.
Pada Reuni 212 mendatang, Maaruf mengungkapkan panitia tidak mengundang tokoh politik.
"Untuk tahun ini kita tidak mengundang tokoh politik, dari partai manapun kita tidak mengundang, secara umum semua umat Islam dan semua bangsa Indonesia kita undang," katanya.
Namun, apabila ada tokoh politik yang hadir, Panitia Reuni 212 tetap akan menghormatinya sebagai tamu.
Maaruf menyatakan, tokoh politik yang hadir tidak akan diberikan waktu untuk berbicara.
"Silakan duduk sebagai tamu seperti biasa bersatu dengan masyarakat dan umat lainnya, tapi kami pastikan tidak akan memberikan waktu untuk mereka berbicara," ungkap Maarif.
Ketua Panitia Reuni Akbar 212 Awit Mashuri membenarkan bahwa pihaknya tidak akan mengundang Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di acara mereka.
Hal itu merupakan pembenaran dari Awit Mashuri atas pernyataan Ketua Media Center PA 212 Novel Bamukmin.
Novel Bamukmin mengatakan kalau kehadiran Prabowo Subianto di Reuni Akbar 212 tidak dibahas dalam kepanitiaan.
Kemudian Awit Mashuri pun membernarkan bahwa pihaknya hanya mengundang Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Reuni Akbar 212, sementara Prabowo Subianto tidak termasuk undangan.
"Jadi gini, ini pernyataan ustaz Novel Bamukmin adalah pernyataan PA 212. Jadi kami dari panitia itu yang jelas mengundang gubernur, Pak Anies, dan InsyaAllah beliau akan hadir memberikan sambutan di acara Maulid di 212 ini," kata Awit Mashuri dilansir TribunnewsBogor.com dari Youtube CNN Indonesia Rabu (27/11/2019).
Kemudian soal undangan untuk Prabowo Subianto, menurut dia sampai saat ini tidak akan diberikan.
"Nah kalau untuk urusan undangan ke Pak Fadli Zon, Prabowo, banyak yang bertanya nih, lain-lain, kami sampai saat ini tidak memberi undangan khusus," ucap Awit Mashuri.
Meski begitu, Awit Mashuri mempersilahkan jika Prabowo Subianto akan hadir.
"Jadi kami membuka kepada siapapun, ini terbuka, persatuan Indonesia, bagi alumni 212 yang kemarin hadir," jawab Awit Mashuri.
"Tapi kan tahun-tahun lalu Pak Prabowo diundang? Sekarang juga posisinya menteri pertahanan," tanya host.
"Tadi kan gini, katanya jangan sampai ada kegaduhan politik, nanti kalau kita undang Pak Prabowo beneran, jadi permasalahan lagi," jelas Awit Mashuri.
Untuk itu, kata Awit Mashuri, pihaknya membuka acara Reuni Akbar 212 itu untuk semua orang.
"Bahkan Pak Jokowi pun alumni. Jadi siapapun alumni 212 silahkan hadir, kita bareng-bareng untuk bersatu, untuk NKRI," kata Awit Mashuri menegaskan.
"Ini bukan bentuk kekecewaan dari PA 212 karena Prabowo gabung ke pemerintah?," tanya host lagi.
Baca: Negosiasi Bilateral Sedang Dilakukan, Kepulangan Habib Rizieq ke Indonesia Akan Segera Terwujud!
"Tidak ada, jadi perlu dipahami, politik 212 khususnya, juga FPI, kami ini nggak pernah dalam berpolitik cari jabatan, cari kursi, nggak ada, kita dulu menitipkan pakta intergritas, tapi karena faktanya Pak Prabowo nggak jadi presiden, ya selesai. Justru yang menikmati jabatan kan Ketua MUI kita, Bapak Maruf Amin,"sindir Awit Mashuri.
Pun ketika ditanya apakah Wakil Presiden Maruf Amin akan diundang, Awit Mashuri menegaskan jawaban yang sama.
"Terbuka, siapapun silahkan bisa hadir, muslim maupun non muslim, semua rakyat Indonesia bisa hadir. Makanya kita bikin Maulid. Siapapun bisa hadir," tambahnya.
Sementara itu, Analis Politik AS Hikam menilai tidak diundangnya Prabowo Subianto ke araca Reuni Akbar 212 ini karena faktor politik.
"Saya kira sudah dijelaskan oleh Pak Ustaz tadi, kita atau paling tidak saya sudah sejak awal mengatakan karena ini gerakan politik, itulah konsekuensinya," jelas Al Hikam.
Menurutnya, jika gerakan ini murni karena agama maka Prabowo Subianto dan beberapa tokoh lainnya akan diundang.
"Jadi kalau kita menggunakan paradigma agama, ya mustahil nggak mengundang orang-orang hebat itu, wong namanya agama. Tapi karena ini politik, beliau mengatakan politiknya FPI dan 212 yang begini ini. Tapi faktanya malah aneh, ya wong Pak Bamukmin aja mengatakan bahwa dia tidak setuju Pak Prabowo diundang kok," beber Al Hikam lagi.
Untuk itu kata Al Hikam, dirinya sejak awal melihat kalau acara Reuni Akbar 212 ini merupakan lanjutan dari gerakan politik.
"Momentumnya begitu. Makanya statement pejabat-pejabat tinggi negara tadi menurut saya lucu aja, bukan agamanya yang lucu Mas, tapi statement-statementnya, seolah-olah mereka tidak melihat bahwa kekuatan dari Islam politik ini sebagai sesuatu yang memang akan terus berjalan," jelas Al Hikam.
Untuk itu, menurut Al Hikam, pemerintah harus memberikan kejelasan agar hal seperti ini tidak terus terjadi.
"Jadi solusinya bukan udrek-udrekan atau kegaduhan seperti ini, tapi carikanlah solusi bagaimana kepentingan dari kelompok Islam politik ini dalam hal Pak Habib Rizieq tadi bisa diselesaikan. MUI sudah pernah melakukan upaya itu, nah ini kan harus ditegasi oleh pemerintah. Karena kalau tidak ada campur tangan pemerintah dalam penyelesaian ini soal HRS, saya kira akan terus terjadi," tandasnya.