Seperti diketahui Ahok kini menduduki kursi Komisaris Utama di PT Pertamina (Persero).
Banyak yang mengkritik kepurusan Erick Thohir tersebut.
Sebab, Ahok pernah berstatus sebagai narapidana dan kini ia merupakan kader PDI-P.
Baca: Hari Pertama Sebagai Komisaris Utama Pertamina, Ahok Ditodong Soal Berantas Mafia Migas
Salah satu yang menolak Ahok menjadi petinggi di PT Pertamina adalah Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) (SP) Pertamina.
Mereka menolah Ahok yang kini ingin dipanggil BTP karena menilai ia merupakan sosok yang kasar.
Bukan hanya itu, mereka juga menilai bahwa BTP juga suka membuat gaduh.
Hal tersebut mereka lihat saat Ahok memimpin Jakarta.
Dikutip dari Kompas.com, menanggapi penolakan tersebut, Ahok tidak mau ambil pusing.
Mantan Guberbur DKI Jakarta ini berkata orang-orang yang menolaknya lantaran belum kenal secara personal dengannya.
“Ya dia (SP Pertamina) belum kenal saya kan. Dia enggak tau saya sudah lulusan S3 dari Mako Brimob,” ujar Ahok di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Baca: Susi Pudjiastuti dan Ignasius Jonan Susul Ahok jadi Bos BUMN, Arya Sanulinga Beri Kode Positif Ini
Ahok memang pernah mendekam di rumah tahanan Mako Brimob karena tersangkut kasus penodaan agama.
Usai dinyatakan bebas, Ahok mengaku banyak mendapat pelajaran setelah dua tahun mendekam di bilik jeruji besi.
Mantan suami Veronica Tan ini pun mengaku tak mau asal bicara lagi usai dilantik menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero).
“Jadi ini beda dengan Gubernur (DKI Jakarta), dulu apa aja saya jawab. Ini kan ada hak dan wewenangnya,” kata Ahok.
Pernyataan Ahok itu terbukti saat ditanya para wartawan soal pemberantasan mafia migas di tubuh Pertamina.
Saat masih menjabat Gubernur DKI Jakarta, Ahok pasti menjawab pertanyaan pewarta secara panjang lebar.
Namun, kali ini Ahok memilih tak mau banyak berkomentar.
“Saya enggak tahu maksud mafia migas tuh apa ya. Saya kan bukan Godfather,” ucap dia.
Hal yang sama juga ia lakukan saat menjawab pertanyaan soal dirinya yang harus mundur dari PDI-P setelah dilantik menjadi Komisaris Utama Pertamina.
Seakan tak mau menimbulkan polemik, Ahok mengaku siap mundur dari anggota partai yang diketuai Megawati Soekarnoputri.
“Saya enggak tahu. Kalau aturannya (harus mundur dari partai) kita ikuti aturan pasti ya,” ucapnya.
Baca: Marwan Batubara Sebut Ahok Kotor Tidak Qualified Jadi Komut Pertamina, Ali Ngabalin Tak Terima
Padahal, Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan bahwa Ahok tidak perlu mundur dari keanggotaan partai karena ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Pertamina.
Dalam sejarahnya kader PDI-P, Hasto mengatakan, selalu bisa memisahkan antara kepentingan partai dan pengelolaan negara.
Ia meyakini, meski sebagai kader partai, Ahok akan bekerja demi kepentingan bangsa.
“Karena itulah kami menjaga marwah kekuasaan untuk bangsa dan negara, bukan kepentingan orang per orang,” ungkap Hasto.
Hasto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Ahok tidak wajib mundur dari PDI-P.
Sebab Ahok, bukan termasuk dalam Dewan Pimpinan Pusat PDI-P.
"Kalau posisinya adalah sebagai komisaris berdasarkan ketentuan UU BUMN maka Pak Ahok tidak masuk di dalam kategori sebagai pimpinan dewan, pimpinan partai."
“Dengan demikian tidak harus mengundurkan diri," ujar Hasto saat ditemui di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, Jumat (22/11/2019).