Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon memberi kritikan terkait keberadaan staf khusus baru Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Fadli mengatakan, penunjukkan para stafsus baru itu tidak sejalan dengan rencana pemerintah untuk melakukan efisiensi.
Hal itu dinilainya sebagai sesuatu yang tidak perlu.
"Ini menurut saya enggak sejalan dengan pandangan Presiden yang mau efisiensi.
Efisiensi kelembagaan tapi nambah terus institusi-institusi yang sebenarnya tidak perlu," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26/11/2019), dikutip dari Kompas.com.
Fadli menambahkan, sebenarnya kepala negara sudah dibantu banyak lembaga dalam kerjanya sehari-hari.
Mulai dari Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet hingga Kantor Staf Kepresidenan.
Namun, lembaga-lembaga tersebut rupanya tidak mampu berjalan dengan cukup baik.
Alih-alih melakukan efisiensi, kata Fadli, Presiden Jokowi justru menduplikasi lembaga tersebut dengan stafsus baru.
Padahal, biaya untuk gaji staf khusus Jokowi tidaklah sedikit.
"Jadi perangkat dari kepresidenan ini banyak sekali, biayanya juga sangat besar," ujar Fadli.
Apalagi, sebelum penunjukkan stafsus baru, Presiden juga telah menunjuk sejumlah wakil menteri.
Menurut Fadli, kebijakan ini menunjukkan bahwa yang dilakukan Jokowi bukan efisiensi, melainkan pemborosan.
"Kalau semuanya mau dijadikan wakil menteri, menurut saya bukan efisiensi, namanya pemborosan.
Pemborosan itu pasti tidak efektif, termasuk dalam pengambilan keputusan tidak efektif," kata Fadli.
Diberitakan, Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf telah mengumumkan siapa saja tokoh yang menjadi stafsus baru untuk membantu kinerja mereka ke depan.
Stafsus Jokowi berjumlah 13, yakni Putri Indahsari Tanjung, Adamas Belva Syah Devara, Angkie Yudistira, Ayu Kartika Dewi, Gracia Billy Yosaphat Membrasar, Aminuddin Ma'ruf dan Andi Taufan Garuda Putra.
Ada pula Anak Agung Gde Ngurah Ari Dwipayana, Sukardi Rinakit, Diaz Hendropriyono, Dini Shanti Purwono, Arif Budimanta dan Fadjroel Rachman.
Adapun, stafsus Wapres Ma'ruf, yakni Mohammad Nasir, Satya Arinanto, Masykuri Abdillah. Sukriansyah S Latief, Lukmanul Hakim, Muhammad Imam Azis, Robikin Emhas dan Masduki Baidlowi.
Pengamat dari Cyrus Network Hasan Nasbi menilai Presiden Joko Widodo ingin menyampaikan pesan khusus saat menunjuk 7 anak muda menjadi staf khusus presiden.
Hal itu dipaparkan Hasan dalam diskusi bertajuk Pembangunan Indonesia pada Periode Kedua Jokowi di Mata Milenial, di Gado-gado Boplo, Jakarta, Selasa (26/11/2019).
"Jadi yang 7 staf khusus itu pesan simbolik juga. Ini simbol presiden bahwa kita harus mulai terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan zaman.
Dan lompatan bangsa ini hanya bisa kalau kita bisa menyerap ide-ide yang melompat jauh, yang berasal dari anak-anak muda yang kita sebut sekarang milenial," kata Hasan, dikutip dari Kompas.com.
Hasan memandang langkah Jokowi tersebut juga menjadi pesan bagi generasi tua yang ada dalam berbagai lembaga pemerintahan untuk membuka diri dengan gagasan perubahan yang ditawarkan anak muda.
"Itu (pesan) kita harus terbuka dengan ide-ide baru, semangat zaman, harus membuka diri dengan anak-anak muda itu punya ide luar biasa sehingga harus dirangkul.
Mereka mungkin tidak berada dalam level eksekutor, tapi ide mereka menurut saya akan sangat membantu presiden," katanya.
Apalagi, kata dia, Jokowi memilih tujuh orang tersebut yang memiliki latar belakang dan rekam jejak yang baik.
"Yang dipilih itu kan secara latar belakang itu kan beragam dan cukup mengagumkan. Itu orang-orang yang punya prestasi di usia mereka," kata dia.
Menurut Hasan, Jokowi berupaya mengombinasikan kelebihan generasi muda dan generasi tua.
Generasi muda memiliki kreativitas, energi, gagasan yang menarik.
Di satu sisi, generasi tua memiliki pengalaman serta kecakapan yang matang dan kebijaksanaan.
"Generasi kolonial ini mungkin enggak punya lompatan pikiran, mungkin gagap menghadapi perkembangan zaman oleh karena itu butuh ide, idenya dari mana? Anak-anak muda," kata dia.
"Anak-anak muda ini kurangnya pengalaman, sisanya mereka berlebih, energi, kreativitas, gagasannya yang out of the box ini berlebih, sehingga ini memang energi yang luar biasa kalau misalnya negara mampu mendukungnya dengan baik," lanjut Hasan.
Sebelumnya ketujuh nama yang ditunjuk Jokowi menjadi staf khusus presiden adalah CEO dan Founder Creativepreneur Putri Indahsari Tanjung; pendiri Ruang Guru Adamas Belva Syah Devara; perumus Gerakan Sabang Merauke Ayu Kartika Dewi;
Pendiri Thisable Enterprise sekaligus kader PKPI Angkie Yudistia; pemuda Papua sekaligus peraih beasiswa kuliah di Oxford Gracia Billy Yosaphat Membrasar; mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Aminuddin Ma'ruf dan pendiri Lembaga Keuangan Amartha Andi Taufan Garuda.
Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno menilai, staf khusus presiden harus bekerja ekstra untuk menghilangkan stigma bahwa mereka hanya "pajangan" yang ditunjuk Presiden Joko Widodo.
Menurut Adi, satu-satunya cara untuk mematahkan sentimen publik adalah dengan bekerja nyata.
"Stafsus (staf khusus) harus menunjukkan kinerja luar biasa bahwa mereka direkrut, bukan hanya akomodasi atau pajangan.
Satu-satunya yang bisa mematahkan sentimen publik dengan kerja nyata, tak ada cara lain," kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/11/2019).
Di luar itu, menurut Adi, para staf khusus harus bermental baja terhadap kritik publik.
Sebab, orang yang berada di sekitar Istana sudah pasti akan mendapat lebih banyak sorotan.
"Tak perlu baper, cukup jawab dengan kerja yang mantap. Jangankan stafsus, semua pejabat politik di negara ini pasti dikuliti publik," ujar Adi.
Adi mengatakan, ada baiknya publik juga tak buru-buru mengkritik para staf khusus.
Menurut dia, staf khusus harus diberi waktu untuk mereka bekerja lebih dulu.
"Minimal lihat kinerjanya dalam 150 hari. Apa manuver yang sudah dilakukan stafsus yang gemuk itu.
Hanya kinerja yang bisa menjawab keraguan publik," katanya.
Sebelumnya, mantan Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik langkah Presiden Joko Widodo yang menunjuk tujuh staf khusus dari kalangan milenial.
Anggota Komisi I DPR ini tak yakin ketujuh stafsus tersebut bisa banyak berkontribusi dalam membantu Presiden menjalankan tugasnya.
Ia justru menilai langkah Jokowi memilih kaum milenial sebagai staf khususnya hanya sebagai pencitraan.
"Cuma lipstik aja, pajangan ajalah itu," kata Fadli kepada wartawan di Gedung Lemhanas, Jakarta, Sabtu (23/11/2019).
Adapun ketujuh stafsus dari kalangan milenial itu yakni Putri Indahsari Tanjung (CEO dan Founder Creativepreneur), Adamas Belva Syah Devara (Pendiri Ruang Guru).
Ayu Kartika Dewi (Perumus Gerakan Sabang Merauke), Angkie Yudistia (Pendiri Thisable Enterprise, difabel tunarungu).
Lalu, Gracia Billy Yosaphat Membrasar (CEO Kitong Bisa), Aminuddin Ma'ruf (Mantan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia), serta Andri Taufan Garuda Putra (Pendiri Lembaga Keuangan Amartha).
Ketujuhnya disebut Jokowi sebagai staf khusus milenial karena berumur 23 sampai 36 tahun.
Namun, Fadli menilai harusnya Jokowi tak hanya mencari orang-orang yang sekadar muda untuk menjadi pembantunya.