Semuanya bermula dari tuduhan yang menyatakan bahwa Donald Trump meminta bantuan kepada Pemerintah Ukraina agar terpilih kembali pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 2020.
Perbuatan Donald Trump ini dinilai tidak sepatutnya dilakukan petinggi negara.
Proses yang dialami Donald Trump masih berada dalam tahap awal dari serangkaian proses pemakzulan.
Pada sesi pertama, seperti dilaporkan BBC, (14/11/2019), telah diadakan sesi mendengar kesaksian pada Rabu (13/11) waktu setempat di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sebuah badan majelis Amerika Serikat yang dikuasai oleh Partai Demokrat.
Sebagai responsnya, Presiden Donald Trump yang berasal dari Partai Republik membantah melakukan kesalahan yang dituduhkan kepadanya.
Rangkaian proses yang dihadapi Donald Trump ini akan menentukan pemakzulan dirinya.
Berikut adalah 8 hal yang perlu diketahui soal isu pemakzulan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang Tribunnewswiki.com himpun dari BBC.
Sebelum serangkaian proses pemakzulan dilakukan, Presiden Donald Trump dituduh telah menekan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, untuk menggali informasi mengenai salah satu bakal calon penantangnya dalam Pilpres AS 2020, Joe Biden, serta putranya, Hunter.
Hunter bekerja untuk sebuah perusahaan Ukraina.
Sedangkan Joe Biden adalah bekas wakil presiden AS pada masa pemerintahan Barack Obama.
Yang menjadi masalah adalah bahwa meminta bantuan entitas asing (luar AS) untuk memenangi pilpres AS adalah tergolong ilegal.
Tuduhan terhadap Donald Trump diajukan oleh seorang pejabat intelijen yang tidak diungkapkan identitasnya.
Pejabat intelijen ini menulis surat yang berisi keprihatinannya kala mendapatkan percakapan telepon antara Donald Trump dan Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky.
Dalam transkrip percakapan teleponnya, terungkap Donald Trump mendesak Volodymyr Zelensky untuk melakukan penyelidikan atas tuduhan yang mendiskreditkan Joe Biden dan anaknya, Hunter Biden.
Percakapan Donald Trump dan Volodymyr Zelensky mencuat kala Trump menahan dana bantuan militer ke Ukraina sebesar ratusan juta dollar.
Belakangan, seorang pejabat senior yang tidak diungkap namanya bersaksi bahwa Presiden Trump menegaskan agar Ukraina menginvestigasi Joe Biden jika dana bantuan ingin diberikan.
Namun demikian, Gedung Putih membantah kesaksian tersebut.
Pelaksana tugas (Plt) Duta Besar AS untuk Ukraina, Bill Taylor menerangkan bahwa salah satu anggota stafnya mendapatkan informasi bahwa Donald Trump sibuk mendesak agar dilakukan penyelidikan terhadap Joe Biden.
Pernyataan Bill Taylor ini disampaikan dalam sesi mendengar kesaksian di DPR AS.
Menurut Bill Taylor, seorang anggota stafnya mendengar percakapan telepon antara Donald Trump dengan Dubes AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland di sebuah restoran di Kiev, Ukraina.
Dalam percakapan tersebut, Sondland mengatakan kepada Trump bahwa "orang-orang Ukraina siap bergerak maju".
Usai percakapannya berhenti, menurut Bill Taylor anggota stafnya bertanya kepada Dubes Sondland tentang apa yang dipikirkan Presiden Trump soal Ukraina.
Bill Taylor menyatakan: "Duta Besar Sondland merespons bahwa Presiden Trump lebih peduli soal investigasi terhadap Biden".
Saat disinggung ihwal percakapannya dengan Duta Besar AS untuk Uni Eropa, Gordon Sondland, Trump menjawab, " "Saya kurang kenal pria itu".
Selain itu, Trump membantah tuduhan menggunakan dana bantuan AS sebagai alat tukar dengan Presiden Ukraina, Zelensky.
Trump berulang kali menegaskan percakapannya dengan Zelensky "sempurna".
Lebih jauh lagi, Donald Trump menyebut penyelidikan pemakzulan adalah "pemburuan penyihir" yang dilakukan Partai Demokrat dan sejumlah media.
Pemakzulan merupakan pengajuan tuntutan di Kongres yang akan membantuk landasan dalam persidangan.
Dalam konstitusi AS disebutkan bahwa presiden "harus dicopot dari jabatannya melalui pemakzulan, dan putusan pengadilan, karena makar, penyuapan, atau kejahatan besar lainnya, atau pelanggaran-pelanggaran".
Proses pemakzulan berlangsung dalam dua tahap.
Tahap awal dimulai di DPR AS.
Agar proses pemakzulan bisa lolos ke tahap selanjutnya, diperlukan persetujuan mayoritas anggota DPR yang dicapai melalui pemungutan suara.
Apabila mayoritas anggota DPR menyetujui, maka proses berlanjut ke Senat AS, tempat digelarnya persidangan.
Namun demikian, perlu setidaknya dua-pertiga suara dari seluruh anggota Senat untuk melengserkan presiden.
Peristiwa ini belum pernah dicapai sebelumnya dalam sejarah pemerintahan Amerika Serikat.
Saat ini pun, Senat AS dikuasai oleh Partai Republik, partai pengusung Donald Trump.
Dalam catatan sejarah, Presiden Amerika Serikat ke-42, Bill Clinton pernah menjalani proses pemakzulan lantaran berbohong saat menerangkan kasus perselingkuhannya dengan Monica Lewinsky.
Clinton juga Clinton dituduh meminta Lewinsky berbohong.
Namun demikian, ketika pengadilan pemakzulan digelar di Senat pada 1999, vonis tidak bisa dijatuhkan lantaran gagal memenuhi kriteria persetujuan dua-pertiga dari seluruh anggota Senat.
Presiden AS lain yang pernah menjalani proses pemakzulan adalah Andrew Johnson pada 1868.
Saat itu Andrew Johnson dituding, antara lain, memecat menteri perang yang bertentangan dengan kehendak Kongres AS.
Johnson luput karena syarat dua-pertiga dari seluruh anggota Senat kurang satu suara.
Presiden AS lainnya, Richard Nixon, mengundurkan diri pada 1974 sebelum dimakzulkan terkait skandal Watergate.
Jika Trump dimakzulkan, sebagaimana berdasarkan Undang-Undang Suksesi Presiden AS tahun 1947, pengganti Trump adalah Wakil Presiden Mike Pence yang akan memimpin AS.
--