Dresden, ibu kota Region Saxony, sudah sejak lama dipandang sebagai benteng bagi kelompok berideologi sayap kanan, serta lokasi lahirnya pergerakan anti-Islam Pegida.
Dewan penasihat kota Jerman yang masuk dalam kandidat Ibu Kota Kebudayaan Eropa 2025, kini menelurkan resolusi bahwa butuh upaya ekstra untuk menangkal isu tersebut.
Baca: Tulis Istilah Bilateral Hanya buat Negara, Fahri Hamzah Diminta Belajar Lagi Bahasa Indonesia
Baca: Polantas yang Hentikan Ambulans karena Bunyi Sirene Dinonaktifkan: Begini Nasibnya Sekarang
Baca: Aksi Pencopotan Foto Presiden Prancis Emmanuel Macron Dibawa ke Pengadilan. Sejauh Mana Hukumnya?
Pemerintah kota memutuskan membuat resolusi berbekal usulan dari Max Aschenbach, anggota partai politik sayap kiri, Partai Die.
"Nazinotstand mempunyai arti bahwa kami mempunyai masalah serius."
"Masyarakat demokratik dengan keterbukaan sedang terancam," dikutip Tribunnewswiki.com dari BBC, Senin (4/11/2019).
Aschenbach mengatakan, dia meyakini otoritas harus mengesahkan resolusi tersebut karena menurutnya, pemerintah tak memiliki langkah cepat untuk menangani sayap kanan.
"Usulan itu adalah bagian dari perubahan."
"Selain itu, saya ingin melihat seperti apa politisi yang duduk di desan Dresden," katanya.
Resolusi itu mengakui bahwa sikap dan tindakan ekstremis sayap kanan makin sering terjadi, dan perlunya melindungi minoritas dan memperkuat demokrasi.
Aschenbach menyatakan dengan mengadopsi peraturan itu, maka mereka berkomitmen untuk menegakan masyarakat demokrasi, bebas, liberal, dan menentang segala hal tentang Nazi.
Resolusi yang diusulkan Aschenbach lolos dalam pemungutan suara dewan Dresden dengan perolehan 39 berbanding 29 Rabu malam (30/10/2019).
Partai penguasa Demokratik Kristen (CDU) merupakan salah satu yang menentang.
"Dari sudut pandang kami, ini jelas provokasi," kata Ketua CDU, Jan Donhauser.
Dia berpandangan, keadaan darurat baru bisa diberlakukan jika terjadi ancaman atau bahkan keruntuhan pada sumber ketertiban masyarakat.
Donhauser menerangkan terlalu fokus kepada sayap kanan tidak bijak, karena Jerman menjunjung tatanan liberal yang tidak menampilkan kekerasan.
Baca: SOSOK Claudia Emmanuella yang Sukses di The Voice Jerman: Asal Cirebon dan Sudah Nyanyi Sejak Balita
Baca: Tugas Berat Aji Santoso, Tukangi Persebaya Surabaya Tanpa Suporter hingga Akhir Musim Liga 1 2019
Baca: Islamic State (IS) Klaim Bertanggungjawab atas Serangan yang Menewaskan 49 Tentara Mali & 1 Prancis
"Selain itu, kebanyakan dari warga kota Dresden bukanlah kelompok sayap kanan atau pun menentang demokrasi," tambah Donhauser.
Profesor politik Jerman Kai Arzheimer menuturkan mungkin dampak dari resolusi tersebut adalah simbolis.