Sementara, Hisyam Mochtar lewat akun @HisyamMochtar mengaku tidak percaya dengan Transmart Carrefour maupun Bank Mega.
Sebab dirinya bukan merupakan nasabah Bank Mega, sedangkan urusan belanja kebutuhan sehari-hari lebih dipilihnya untuk berbelanja di warung dekat rumah.
"Alhamdulillah, bukan nasabah Bank Mega. Dan urusan belanja untuk kebutuhan sehari2 mending ke warung sebelah. Mahalan dikit gak masalah, toh kalo kita lagi kesusahan mereka juga yang datang...," tulisnya diakhiri tagar #TransmartBankMegaNyebong.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan tidak ada alokasi anggaran sebesar Rp 82,8 miliar untuk pembelian lem Aibon.
Ada pun lem Aibon itu diusulkan oleh Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
“Kalau terkait dengan anggaran Aibon, saya sudah coba sisir," kata Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefullah, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Rabu (30/10/2019).
"Insyaallah tidak ada anggaran Aibon sebesar Rp 82,8 miliar tersebut,” imbuhnya.
Menurut dia, belanja alat tulis kantor (ATK) yang di dalamnya ada komponen pembelian lem Aibon itu, sebenarnya hanya Rp 22 miliar.
Karena itu, dia mengklarifikasi adanya usulan anggaran untuk pembelian lem aibon sebesar Rp 82,8 miliar.
“Artinya pada saat penyusunan anggaran dilakukan secara detail di sekolah, mudah-mudahan komponen lem aibon itu tidak ada."
"Dan kami melakukan penyesuaian dengan kebutuhan.”
“Kemudian data untuk melakukan penyesuaiannya juga sudah ada sesuai dengan hasil input data di masing-masing sekolah,” tambahnya.
Syaefullah mengatakan, total anggaran untuk Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat dalam jangka waktu setahun sekitar Rp 175,242 miliar.
Dana sebanyak ini untuk sekitar 200 sekolah yang berada di bawah naungan Sudin Pendidikan wilayah 1 Jakarta Barat.
“Anggaran itu terdiri dari 23 rekening, yang pertama adalah belanja air Rp 929 juta, belanja alat kebersihan Rp 2,7 miliar, kemudian alat laboratorium berkisar Rp 1,3 miliar,” bebernya.
Dinas Pendidikan DKI Jakarta juga menolak dianggap salah input terkait pembelian lem Aibon senilai Rp 82,8 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah 1 Jakarta Barat.
Pihak dinas mengaku, data yang diajukan Sudin Pendidikan Jakarta itu sifatnya sementara, artinya akan disesuaikan kembali, mengacu pada pusat data dan informasi milik Dinas Pendidikan DKI.
“Bukan salah input, tapi memang yang ada di komponen itu adalah baru sementara."
"Yang akan kami sesuaikan dengan komponen berdasarkan hasil input di masing-masing sekolah,” kata Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Syaefulloh Hidayat, Rabu (30/10/2019).