Dijelaskan Anies, sejak ia menjabat sebagai orang nomor satu di DKI pada 2017 lalu, sistem peninggalan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok ini kerap kali menimbulkan angka-angka aneh dalam anggaran DKI Jakarta.
Sebab, Anies menganggap, sistem e-Budgeting ini tidak mampu melakukan verifikasi secara otomatis.
"Sistem sekarang ini sudah digital, but not a smart system. Itu hanya digital saja, tapi mengandalkan orang untuk me-review," ujarnya di Balai Kota, Gambir, Jakarta Pusat.
"Itu sudah berjalan bertahun-tahun. Karena itu ini akan diubah, tidak akan dibiarkan begitu saja. Let's do it in a smart way," tambahnya menjelaskan.
Menurutnya, sistem baru yang akan dibangun ini, nantinya akan langsung memberikan sinyal peringatan apabila angka yang diinput tidak masuk akal.
"Begitu ada masalah langsung menyala. Red light. Begitu ada angka yang tidak masuk akal langsung muncul warning," kata Anies.
Dengan demikian, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini yakin, sistem ini mampu mengatasi permasalahan kejanggalan nilai anggaran yang ditemui dalam setiap pembahasan APBD dalam beberapa tahun belakangan ini.
"Jadi begitu banyak algoritma yang harus ada di dalam sistem sehingga digital system is a smart system. Hari ini sistemnya digital tapi it's not a smart system," tuturnya.
Seperti diketahui, e-Budgeting sendiri merupakan sistem penganggaran digital peningalan Ahok semasa menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu.
E-Budgeting ini adalah sistem penyusunan anggaran yang didalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah.
Saat itu, DKI Jakarta menjadi salah satu daerah yang pertama kali menerapkan sistem penganggaran ini secara penuh.
Sistem ini pun diyakini mampu meminimalisasi korupsi dan menghemat anggaran hingga Rp 4 triliun.
Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) pun sempat memberikan pujian terhadap sistem yang diwariskan Ahok ini lantaran masyarakat bisa ikut melalukan kontrol dan koreksi terhadap anggaran DKI Jakarta.
PSI menemukan berbagai anggaran fantastis dalam rapat KUA-PPAS. Mulai dari anggaran Rp 82 miliar untuk pengadaan lem aibon.
Lalu, PSI juga menemukan anggaran pengadaan bolpoin sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.
Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan.
Lalu, ada beberapa unit server dan storage dianggarkan senilai Rp 66 miliar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.
Setelah viral di media sosial, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menutup website link rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020 DKI Jakarta pada website apbd.jakarta.go.id.
Padahal awalnya website itu bisa dibuka publik.