Walikota bernama David Navarro tersebut masuk dalam daftar Presiden Filipina Rodrigo Duterte soal para pejabat daerah yang dicurigai terlibat dalam jaringan narkoba.
Dikutip dari Channelnewsasia.com, David Navarro mendapat serangan ketika dalam perjalanan ke kantor kejaksaan di Kota Cebu, Filipina tengah.
Sejumlah pria bersenjata menghentikan sebuah mobil van polisi yang membawa David Navarro menuju kantor kejaksaan negara bagian di pusat kota Cebu.
Sejumlah orang tak dikenal tersebut kemudian menembak Navarro hingga tewas.
Setelah menembak Navarro, pelaku lantas melarikan diri.
Baca: Rodrigo Duterte
Baca: Mabuk Berat, Pria di Filipina Gergaji Leher Keponakannya sampai Putus, Dikira Pohon Kelapa
Dikutip dari Aljazeera, Navarro menjadi wali kota ke-13 yang terbunuh di negara itu oleh polisi atau penyerang tak dikenal sejak Duterte menjabat pada 30 Juni 2016.
Ketika kejadian, Navarro dilaporkan mengenakan rompi anti peluru dan dijaga oleh petugas polisi di dalam mobil patroli ketika serangan itu terjadi.
Petugas polisi Carlo Balasoto mengatakan bahwa setidaknya ada 10 pria bersenjata di dalam sebuah van putih yang menghalangi mobil patroli yang mengangkut David Navarro.
Balasoto juga mengatakan para penyerang itu kemudian memerintahkannya untuk berbaring di jalan.
Setelah itu, mereka menarik Navarro keluar dari mobil dan menembaknya dari jarak dekat.
Selain menyebabkan tewasnya sang Wali Kota, dalam insiden tersebut juga dikabarkan ada seorang polisi yang mengalami luka.
Insiden itu merupakan kasus penembakan terbaru pada kalangan tokoh terkemuka dalam perang yang dilancarkan Duterte terhadap perdagangan narkoba.
Baca: Seorang Hakim Thailand Tembak Dirinya Sendiri di Pengadilan Usai Kutuk Sistem Peradilan
Baca: 39 Mayat yang Ditemukan dalam Kontainer Truk Diyakini Merupakan Warga China
David Navarro sendiri telah ditangkap oleh polisi pada Kamis (24/10/2019) malam ketika dirinya berada dalam kunjungan bisnis.
Penangkapan Navarro diduga karena dirinya terlibat dalam pelecehan terhadap tukang pijat.
Filipina sendiri dikenal memiliki budaya politik yang keras dan seringkali mematikan.
Para pemerhati hak asasi manusia juga telah menyatakan keprihatinannya bahwa perang terhadap narkoba yang digelorakan Duterte telah menyebabkan pembunuhan ribuan tersangka narkotika oleh polisi.
Hal ini juga dimungkinkan membuat para penyerang semakin berani melakukan aksinya.
Pada 14 Maret 2019, menjelang pemilihan umum, nama David Navarro muncul dalam daftar pejabat lokal yang diduga terlibat dalam perdagangan narkoba.
Navarro dimasukkan dalam daftar terbaru Duterte tentang "narco-politisi" yang diumumkan pada bulan Maret, menjelang jajak pendapat jangka menengah Mei 2019.
Polisi mengatakan mereka telah membunuh 6700 pengedar narkoba dalam perang melawan narkoba yang dilancarkan oleh Duterte lebih dari tiga tahun lalu.
Baca: Hapus Desain Sepatu Bertema Protes di Hong Kong dari Kompetisi, Vans Diboikot Pendemo
Baca: Deretan Fakta Penangkapan Kasus Narkoba Rifat Umar: Pakai Ganja hingga Diciduk Bersama Pacar
Duterte juga telah merilis daftar yang lebih panjang pada 2016 yang berisi lebih dari 150 hakim, walikota dan pejabat lokal lainnya yang diduga terkait dengan narkoba.
Dalam daftar itu, Walikota Vicente Loot dari pusat kota Daanbantayan kemudian selamat dari penyergapan pada 2018.
Sementara Walikota Jed Mabilog dari pusat kota Iloilo bersembunyi pada 2017.
Dua walikota lain dalam daftar yang lebih panjang, Rolando Espinosa dan Reynaldo Parojinog, masing-masing tewas ditembak pada 2016 dan 2017.
Espinosa ditembak mati di dalam penjara polisi.
Walikota Antonio Halili, yang dibunuh oleh penembak jitu ketika ia menghadiri upacara pengibaran bendera di luar kantornya di kota Tanauan dekat Manila tahun lalu.
Insiden ini juga dikaitkan oleh Duterte dengan obat-obatan terlarang beberapa jam setelah serangan itu.
Badan Penegakan Narkoba Filipina juga mengatakan Mariano Blanco, yang dibunuh oleh orang-orang bersenjata tak dikenal di kantornya di kota selatan Ronda tahun lalu, juga masuk dalam daftar pantauan narkotika pemerintah.
Pada 14 Oktober lalu, kepala polisi Filipina mengundurkan diri kurang dari sebulan sebelum pensiun setelah dirinya dituduh terlibat dalam "daur ulang" obat-obatan sitaan.
Tuduhan tersebut dianggap dapat merusak kampanye anti-narkotika yang digalakkan oleh pemerintah.
Polisi Filipina mengatakan mereka telah membunuh lebih dari 5.500 tersangka narkoba yang melawan balik terhadap penangkapan.
Di sisi lain, para aktivis HAM mengatakan jumlah korban sebenarnya empat kali lebih tinggi dan mungkin merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Penuntut Pengadilan Kriminal Internasional telah meluncurkan penyelidikan awal atas pembunuhan perang narkoba, dan badan hak asasi manusia utama PBB telah menyetujui peninjauan.