Dikutip Tribunnewswiki.com dari Kompas.com pada Sabtu (26/10/2019), menurut Desmond, Presiden Joko Widodo telah menempatkan orang yang tidak memiliki latar belakang di bidang militer dan pertahanan.
Desmond juga menilai penunjukkan Trenggono akan mmebebani Prabowo dalam menjalankan tugasnya sebagai Menteri Pertahanan.
Sebab, Trenggono tak memiliki latar belakang militer dan pertahanan.
Baca: Sempat Ucapkan Pamit, Projo Kembali Dukung Jokowi setelah Budi Arie Setiadi Jadi Wakil Menteri Desa
Baca: Mundur dari Kursi Dirut Bank Mandiri, Berapa Gaji Kartika Wirjoatmodjo sebagai Wakil Menteri BUMN?
Baca: Rincian Gaji Wakil Menteri: Ada Tunjangan Perumahan Rp 35 Juta per Bulan jika Tak Dapat Rumah Dinas
"Kalau menurut saya, Pak Prabowo sebenarnya tidak happy ya," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
"Kalau ada orang baru, siapa yang paham menangani persoalan-persoalan lama. Masalah helikopter, dan lain-lain. Kalau menurut saya Pak Prabowo terbebani dengan ini," kata Desmond.
Menurut Desmond, seharusnya Presiden Jokowi memilih orang yang yang sudah berpengalaman dalam bidang pertahanan.
Setidaknya, kata Desmond, orang tersebut pernah bekerja di Kementerian Pertahanan pada periode sebelumnya.
Dengan begitu, wakil menteri pertahanan dapat membantu Prabowo dalam proses transisi untuk menyelesaikan persoalan di bidang pertahanan.
Baca: Begini Respons Hanura saat Kadernya Tak Masuk Jajaran Kabinet Indonesia Maju Jokowi
Baca: Tanggapi Penunjukan Wamenhan, Sekretaris F-Gerindra: Saya Pikir Kasihan Pak Prabowo
Baca: Sempat Kecewa Prabowo Jadi Menteri, Kini Relawan Pro Jokowi (Projo) Mulai Menerima
Adapun Wahyu Trenggono merupakan Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf Amin saat Pilpres 2019 dan lama berkecimpung di dunia industri informasi telekomunikasi.
Dia dilantik menjadi Wakil Menteri Pertahanan, Jumat (25/10/2019).
Selain Trenggono, ada 11 wakil menteri yang dilantik Jokowi.
Desmond J. Mahesa juga mempertanyakan pemberian hak veto dari Presiden Joko Widodo kepada empat menteri koordinator bidang.
Dengan adanya hak veto, menteri koordinator bidang memiliki hak untuk membatalkan kebijakan menteri yang ada di bawahnya.
Menurut Desmond, hak veto menteri koordinator bidang seharusnya diatur dalam peraturan setingkat undang-undang.
"Ini harus ada UU-nya. Kalau tidak ada UU-nya, dasarnya apa? Apakah presiden itu raja? Kalau bicara UU, ini harusnya diatur oleh pemerintah dan DPR," ujar Desmond di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10/2019).
Desmond menekankan bahwa hak veto tidak bisa begitu saja diberikan oleh presiden.
Seharusnya, kata Desmond, ada dasar hukum pemberian hak veto yang lebih dulu dibahas oleh pemerintah bersama DPR.
Baca: Prabowo Subianto Jadi Sorotan Media Asing soal Kabinet Indonesia Maju: Dukungan Meningkat 74 Persen
Baca: TERUNGKAP Alasan Jokowi Angkat Angela Tanoesoedibjo Jadi Wamenparekraf: Muda dan Pintar Promosi
Baca: Dampingi Fachrul Razi, Jokowi Tunjuk Politisi PPP Zainut Tauhid sebagai Wakil Menteri Agama
Ia juga tidak sepakat jika hak veto hanya diatur melalui Peraturan Presiden (Perpres) atau Keputusan Presiden (Keppres).