Informasi awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Republik Tiongkok atau Republic of China (ROC) atau Taiwan dikeluarkan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 25 Oktober 1971
Republik Tiongkok tidak lagi diakui PBB sebagai pemerintah sah Tiongkok.
Sebagai gantinya, PBB memasukkan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) atau People’s Republic of China (PRC).
Republik Rakyat Tiongkok dianggap sebagi perwakilan resmi rakyat Tiongkok di PBB.[1]
Baca: Hari Ini dalam Sejarah: 24 Oktober Hari PBB
Baca: Hari Ini dalam Sejarah: 24 Oktober 1944 - Louis Renault Pendiri Renault Meninggal di Penjara
Latar belakang
Setelah Dinasti Qing kalah pada Perang Sino-Jepang Pertama, Taiwan terpaksa diserahkan ke Jepang melalui Traktat Shimonoseki.
Namun, orang-orang Taiwan tetap menginginkan dirinya menjadi rakyat Qing.
Beberapa dari mereka melakukan resistansi terhadap Jepang di Taiwan.
Pada 1 Januari 1912, ketika Taiwan masih dikuasai Jepang, Republik Tiongkok (ROC) didirikan di Tiongkok daratan dan mengakhiri pemerintahan Dinasti Qing.
Mulai 1927, Tiongkok daratan dilanda perang sipil.
Partai Kuomintang (KMT) yang beraliran nasionalis berperang melawan Partai Komunis Tiongkok (PKT) atau Gongchandang.
Mayoritas Tiongkok dikuasai KMT pada 1927-1937.
Ketika Jepang menyerah pada 25 Oktober 1945, Angkatan Laut Amerika Serikat mendaratkan pasukan ROC di Taiwan untuk menerima penyerahan Jepang.
Taiwan diberikan pada Jenderal Chen Yi dari ROC, tetapi Amerika Serikat masih menganggap Taiwan berada di bawah pendudukan militer.
Namun, pemerintahan Jenderal Chen Yi di Taiwan tidak populer.
Terjadi ketegangan antara orang Taiwan dengan Chen Yi.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Perang Sipil Tiongkok dilanjutkan.
KMT dipimpin oleh Chiang Kai-shek, sedangkan PKT dipimpin Mao Zedong.
Pada Desember 1949, KMT kalah dan Chiang Kai-shek terpaksa memindahkan pemerintahannya dari Tiongkok daratan ke Taiwan.
Namun, KMT masih mengklaim berdaulat atas semua wilayah Tiongkok.[2]
Masuknya Taiwan ke PBB
Selama periode Perang Dingin, ROC dan PRC saling mengklaim dirinya sebagai pemerintahan sah dari Tiongkok.
ROC tidak ingin membangun hubungan diplomasi dengan negara yang mengakui PRC, begitu juga sebaliknya.[3]
ROC mengikuti Konferensi Dumberton Oaks pada 21 Agustus – 7 Oktober 1944.
Konferensi Dumberton Oaks merupakan cikal-bakal Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Konferensi ini dijalankan dalam dua babak, karena delegasi Soviet menolak bertemu langsung dengan delegasi ROC.
Dengan mengikuti konferensi ini, maka ROC dapat dianggap sebagai satu di antara pendiri PBB.[4]
Bahkan, ROC menjadi anggota Dewan Keamanan PBB.[5]
Dikeluarkan dari PBB
Pada 15 Juli 1971, sebanyak 17 anggota PBB yang dipimpin Albania meminta agar masalah pengembalian hak PRC di PBB diagendakan dalam Sidang UMUM PBB.
Mereka menganggap PRC sebagai pemerintahan resmi Tiongkok, buka ROC.
ROC justru dianggap sebagai otoritas tidak sah yang mengklaim berdaulat atas wilayah Tiongkok.
Bahkan, mereka menganggap ROC masih eksis hanya karena ada Amerika di Taiwan.
Mereka menganjurkan PBB agar memberikan kursi untuk PRC.
Pada September 1971 ada beberapa resolusi yang diberikan di PBB mengenai masalah ini.
Sempat juga ada ide untuk membuat “dua Tiongkok” di PBB.[6]
Namun, pada akhirnya ROC dikeluarkan dari PBB dan digantikan PRC melalui Resolusi 2758.
PRC dianggap sebagai satu-satunya perwakilan resmi Tiongkok di PBB. [7]
Berikut resolusi 2758:
Resolution on Restoring the Rights of the PRC, 25 October, 1971
The General Assembly,
Recalling the Principles of the Charter of the United Nations,
Considering that the restoration of the lawful rights of the People's Republic of China is essential both for the protection of the Charter of the United Nations and for the cause that the United Nations must serve under the Charter,
Recognizing that the representatives of the Government of the People's Republic of China are the only lawful representatives of China to the United Nations and that the People's Republic of China is one of the five permanent members of the Security Council,
Decides to restore all its rights to the People's Republic of China and to recognize the representatives of its government as the only legitimate representatives of China to the United Nations, and to expel forthwith the representatives of Chiang Kai-shek from the place which they unlawfully occupy at the United Nations and in all the organizations related to it.[8]