Kantor Staf Presiden Republik Indonesia

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Kantor Staf Presiden Republik Indonesia adalah adalah lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, dan sejak 18 Januari 2018 Jenderal TNI (Purn.) Dr. H. Moeldoko, S.I.P. adalah Kepala Staf Kepresidenan.

Kantor Staf Presiden sebelumnya bernama Unit Staf Kepresidenan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 190 Tahun 2014 tentang Unit Kerja Kepresidenan namun dengan adanya perluasan fungsi Kepala Staf Kepresidenan, Unit Staf Kepresidenan berganti nama menjadi Kantor Staf Presiden.

Dasar hukum pergantian nama tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden yang disahkan Presiden pada tanggal 23 Februari 2015. (1)

Kantor Staf Presiden Republik Indonesia terletak di Jl. Veteran No. 16, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Dalam rangka membantu Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kelancaran pengendalian Program-Program Prioritas Nasional dan penyelenggaraan Komunikasi Politik Kepresidenan serta Pengelolaan Isu Strategis, Presiden telah membentuk Kantor Staf Presiden.

Kantor Staf Presiden merupakan Unit Staf Kepresidenan, yang dibentuk dengan Perpres No. 26 Tahun 2015 tentang Kantor Staf Presiden, untuk memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam mengendalikan pelaksanaan 3 kegiatan strategis yaitu pelaksanaan Program - Program Prioritas Nasional, aktivitas terkait komunikasi politik kepresidenan, dan pengelolaan isu strategis. Perpres No. 26 tersebut dapat dilihat pada informasi publik.

Kantor Staf Presiden merupakan lembaga non-struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden dengan Sumber Daya Manusia yang dapat berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Non-PNS.

Kantor Staf Presiden dalam pelaksanaan tugasnya akan melakukan fungsi pengendalian dalam rangka memastikan bahwa program-program prioritas nasional dilaksanakan sesuai visi dan misi Presiden.

Selain melakukan pengendalian, Kantor Staf Presiden juga melaksanakan fungsi menyelesaikan masalah secara komprehensif terhadap program-program prioritas nasional yang dalam pelaksanaannya mengalami hambatan.

Termasuk juga percepatan atas pelaksanaan program-program prioritas nasional.

Fungsi lain dari Kantor Staf Presiden adalah bertanggungjawab atas pengelolaan isu-isu strategis termasuk penyampaian analisis data dan informasi strategis dalam rangka mendukung proses pengambilan keputusan dan pengelolaan strategi komunikasi politik dan diseminasi informasi yang harus dilakukan.

Selain dari fungsi-fungsi tersebut diatas, Kantor Staf Presiden dapat melakukan tugas dan fungsi lain yang ditugaskan oleh Presiden.

Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Staf Kepresidenan akan dibantu oleh beberapa Deputi dan Kesekretariatan yang tugas dan tanggung jawabnya dapat dilihat di Struktur Organisasi.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi seperti yang dimaksud di atas, seluruh tenaga perofesional di Kantor Staf Presiden wajib menjunjung nilai holistik yang menekankan pentingnya keseluruhan dan saling keterkaitan. Nilai KSP digambarkan sebagai berikut;

• Berorietasi publik
• Integritas
• Loyal
• Handal
• Kolaboratif

Kantor Staf Presiden memiliki tugas dan fungsi memberi dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, komunikasi politik, dan pengelolaan isu strategis penyelesaian masalah secara komprehensif, percepatan pelaksanaan dan pemantauan program prioritas nasional serta tugas lain yang diberikan Presiden. (2)

Kantor Staf Presiden dipimpin oleh seorang Kepala Staf Kepresidenan dibantu 5 (lima) orang Deputi dan 9 orang Staf Khusus serta seorang Kepala Sekretariat.

KSP berkomitmen untuk memberikan kualitas layanan terbaik kepada pengguna layanan dengan mengimplementasikan TKL termasuk kebijakan, proses, dan prosedur, serta memastikan pengelolaan dan implementasi sistem manajemen yang efektif untuk memenuhi persyaratan organisasi dan kepuasan pengguna layanan dengan menggunakan kerangka kerja berbasis ISO 20000-1:2018. 

Untuk menjamin kebijakan dapat diimplementasikan dengan baik, KSP akan:

• Menyediakan tata kelola dan kerangka kerja untuk menjamin kualitas layanan dengan memenuhi persyaratan dan ekspektasi layanan dari pengguna;
• Membangun hubungan dengan pengguna layanan internal maupun eksternal melalui kerangka sistem pengelolaan hubungan kerja;
• Menetapkan sasaran dan memantau secara rutin dan melaporkan secara formal pencapaiannya dalam tinjauan manajemen tahunan;
• Melakukan pemantauan dan peningkatan kualitas layanan melalui penerapan TKL yang efektif;
• Memastikan kegiatan manajemen layanan selaras dengan kebutuhan dan sasaran organisasi;
• Memastikan seluruh personil peduli terhadap peran dan tanggung jawabnya dan dikembangkan untuk menjalankan peran mereka secara efektif;
• Menjaga dan senantiasa meningkatkan kualitas tata kelola layanan melalui kegiatan pengawasan, pelaporan, dan peninjauan secara konsisten disertai dengan perbaikan berkelanjutan dan berkesinambungan.
• Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku serta memenuhi persyaratan tata kelola layanan berdasarkan standar ISO 20000-1:2018 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.