Gerindra Gabung Kabinet, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo yakin DPR Tetap Kritis Terhadap Pemerintah

Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Melia Istighfaroh
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/10/2019).(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Presiden Jokowi, mengundang sejumlah tokoh calon menteri ke Istana sejak Senin (21/10/2019) kemarin.

Satu di antara tokoh yang datang ke Istana adalah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Menanggapi Gerindra yang merapat ke pemerinah, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menilai partai-partai politik di DPR akan tetap kritis terhadap pemerintahan Jokowi-Ma'ruf meski mayoritas partai kini berada dalam barisan pemerintah.

"Walaupun partai-partai di parlemen adalah koalisi pemerintah, saya yakin tidak menghilangkan kekritisan terhadap pemerintah," kata Bamsoet, sapaan akrabnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Baca: Suharso Monoarfa

Baca: Bicarakan Isu Agraris dengan Presiden, Syahrul Yasin Limpo Calon Kuat Menteri Pertanian

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo. (TRIBUNNEWS/CHAERUL UMAM)

Menurutnya, diajak bergabungnya Gerindra di pemerintahan adalah langkah rekonsiliasi pasca Pemilu 2019.

Hal itu juga mengindikasikan Jokowi ingin memperkuat kabinet dengan memberi jatah menteri kepada Gerindra.

"Walaupun sesungguhnya rekonsiliasi sudah tercipta di parlemen, tapi mungkin ingin diperkuat di kabinet pemerintah," ujar politisi Golkar ini.

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Partai Gerindra mendapat dua pos menteri pada kabinet mendatang.

Selain Kementerian Pertahanan, satu pos lagi akan diumumkan Jokowi pada Rabu, (23/10/2019).
"Salah satu nanti akan diumumkan sendiri oleh pak Jokowi pada hari Rabu," ujar Dasco di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin, (21/10/2019).

Bergabungnya Gerindra di barisan pemerintah, kini tersisa PAN, Demokrat dan PKS yang masih belum mendapat jatah menteri.

Namun, PKS sedari awal menegaskan bahwa sikap partai menjadi partai di luar pemerintahan karena kalah dalam pertarungan Pilpres 2019.

Baca: Ditegur Merokok, Siswa Tikam Guru SMK di Manado hingga Tewas, Inafis Tengah Lakukan Olah TKP

Baca: VIRAL VIDEO Detik-detik Paspampres Tarik Jas Gibran Cegat Jalan di Samping Jokowi

Sohibul Imam: PKS Tetap di Luar Pemerintahan

Presiden Partai Keadilan Sosial (PKS) Mohamad Sohibul Iman menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan.

Ia meminta kepada seluruh kader PKS, untuk menghormati sikap politik partai politik lain.

"Kami mengimbau kepada seluruh anggota keluarga besar PKS agar tidak tergoda atau terjebak mengomentari langkah-langkah politik pihak lain," kata Sohibul melalui keterangannya, Selasa (22/10/2019).

Sohibul juga menegaskan, partainya menghormati sikap politik pihak lain.

Ia pun berharap, pihak lain pun menghormati sikap politik PKS.

"Hal tersebut sebagai cermin kedewasaan kita dalam hidup berdemokrasi," ujarnya.

Baca: VIRAL Santri Sebut Prabowo Sebagai Menteri Jokowi, Videonya Sudah Beredar Sejak Tahun 2016 Lalu

Baca: Jadi Menteri, Mahfud MD Sempat Telepon Keluarga Minta Doa Keselamatan, Ibunda Ungkap Masa Kecilnya

Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Sohibul Iman. (Tribunnews.com/SEPTYONAKA TRIWAHYUDI)

Terkait sikap politik PKS yang di luar pemerintahan, ia meminta kepada kader untuk disampaikan secara tegas dan jelas namun tidak dengan konotasi arogan.

Apalagi seolah menantang untuk beroposisi sendirian.

Halaman
12


Penulis: Ahmad Nur Rosikin
Editor: Melia Istighfaroh

Berita Populer