Ombudsman Republik Indonesia

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Ombudsman Republik Indonesia atau disebut Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara Negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Miliki Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum milik Negara serta Badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara dan/atau anggran pendapatan dan belanja daerah.

Ombudsman Republik Indonesia beralamat di Jl. HR. Rasuna Said Kav. C-19 Kuningan, Jakarta Selatan 12920 sebagai kantor pusat.

Ombudsman Republik Indonesia memiliki kantor perwakilan di 34 provinsi diseluruh wilayah Indonesia.

Upaya pembentukan lembaga Ombudsman di Indonesia oleh pemerintah dimulai ketika masa Presiden B.J. Habibie berkuasa, kemudian dilanjutkan oleh penggantinya, yakni K.H. Abdurrahman Wahid.

10 Maret 2000 melalui Perpres No.44, Presiden Abdurrahman Wahid, yang juga kita kenal sebagai Gus Dur, membentuk Ombudsman Indonesia untuk pertama kalinya, yang secara resmi dinamai Komisi Ombudsman Nasional (KON).

Pembentukan KON ini tidak lain sebagai sebagai bagian dari program pembangunan demokrasi di tanah air dengan jalan menghidupkan mekanisme "Check and Balances", dimana setiap Warga Negara (Civil Society) diberi kesempatan berperan dalam melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan Negara dan Pemerintahan. (1)

Komisi Ombudsman Nasional saat itu masih bersifat adhoc dengan format kelembagaan serta kewenangan yang masih sangat terbatas, dimana salah satu mandat yang diberikan adalah menyiapkan draft RUU Ombudsman Indonesia.

Amanat pembentukan Ombudsman Republik Indonesia ini hadir bersamaan dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yaitu dengan TAP MPR No. VIII Tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN, yang selanjutnya diatur dengan undang-undangnya tersendiri; KPK diatur dengan UU No 30 Tahun 2002 dan ORI diatur dengan UU No 37 Tahun 2008.

Terwujudnya Undang Undang No.37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, memberikan batasan yang lebih kuat dan jelas tentang tugas, fungsi dan kewenangan Ombudsman RI sebagai Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik.

Ombudsman merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga negara dan instansi pemerintahan lainnya, serta dalam menjalankan tugas dan wewenangnya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya.

“Ombudsman Republik Indonesia Yang Berwibawa, Efektif Dan Adil”. (2)

Ombudsman berfungsi mengawasi penyelenggaraan Pelayanan Publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Negara dan Pemerintah baik Pusat maupun derah termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara serta badan Swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu.

Ombudsman Republik Indonesia terdiri atas 9 anggota (termasuk 1 ketua dan 1 wakil ketua), yang dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan calon yang diusulkan oleh Presiden.

Berdasarkan aturan peralihan UU No. 37 Tahun 2008, seluruh anggota Komisi Ombudsman Nasional ditetapkan menjadi anggota Ombudsman Republik Indonesia sampai dengan ditetapkannya keanggotaan yang baru.