Dua kader Partai Gerindra yakni Ketua Umum Prabowo Subianto dan Wakil Ketua Umum Edhy Prabowo disebut-sebut akan menjadi menteri.
Informasi yang beredar, Prabowo Subianto akan menggantikan posisi Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu.
Sedangkan Edhy Prabowo akan menggantikan Amran Sulaiman sebagai Menteri Pertanian (Mentan).
Dikutip Tribunnewswiki.com dari Tribunnews.com pada Kamis (17/10/2019), kabar bahwa Prabowo Subianto akan menjadi Menteri Pertahanan (Menhan) pada kabinet baru Presiden terpilih Joko Widodo pun diamini oleh Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin.
"Ya mudah-mudahan, Amin, Insya Allah. Kalaulah nanti benar seperti yang kita dengar terkait kemungkinan beliau menjadi menteri pertahanan atau lain-lain, saya Alhamdulillahirobilalamin," ujar Ngabalin.
Baca: 6 Menteri Lama Ini Tak Layak Masuk Kabinet Jokowi 2, Faisal Basri: Menteri Ini Paling Banyak Dosanya
Baca: TERBARU Bursa Calon Menteri, Jokowi Ungkap Kabinet Jokowi 2 Banyak Wajah Baru & 2 Kementerian Baru
Ngabalin menilai Prabowo akan memberikan kontribusi besar bagi negara bila ditunjuk sebagai Menhan.
Pasalnya, Ketua Umum Gerindra itu disebut memiliki latar belakang militer yang luar biasa.
"Karena (Prabowo,-red) pasti sudah punya latar belakang militer yang luar biasa kita tahu itu akan memberikan kontribusi terhadap kerja sistem pertahanan negara," ujar Ngabalin dalam keterangannya di Hotel Cosmo Amarossa, Jakarta Selatan, Rabu (16/10/2019).
Di sisi lain, ia mengaku senang dengan pernyataan Prabowo terkait Gerindra yang mempersiapkan diri apabila diperlukan oleh pemerintah dan presiden terpilih Joko Widodo.
"Saya senang sekali dengan pernyataan pak Prabowo kemarin bahwa untuk kepentingan bangsa dan negara, beliau dan Gerindra mempersiapkan diri kalau diperlukan oleh pemerintah, oleh Pak Presiden Joko Widodo," katanya.
"Dan itu memberikan isyarat juga kalaulah nanti tidak bergabung dengan pemerintah, paling tidak dalam posisi penyeimbang, di luar pemerintah, atau posisi oposisi itu adalah suatu hal yang mulia. Karena orientasinya membangun kepentingan bangsa dan negara," tandas Ngabalin.
Komunikasi politik terus dibangun Partai Gerindra dengan pemerintah.
Partai Gerindra sudah menyerahkan konsep 'Dorongan Besar Ekonomi' yang meliputi ketahanan pangan, ketahanan energi, pertahanan-keamanan dan sebagainya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Juru bicara Ketua Dewan Pembina Gerindra, Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan bahwa partai Gerindra menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden Jokowi, apakah akan menggunakan konsep tersebut dalam lima tahun ke depan, serta meminta kader Gerindra untuk menjalankan konsep tersebut melalui jabatan menteri, atau tidak.
"Jadi tentu kami persilahkan apabila pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra tentu Gerindra dengan kesanggupannya kita akan bekerja," kata Dahnil di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Rabu, (16/10/2019).
Menurut Dahnil, Gerindra siap membantu Pemerintahan Jokowi apabila diminta.
Termasuk, apabila diminta membantu dalam pemerintahan.
"Kalau bahasa Pak Prabowo itu adalah bila negara memanggil tidak ada alasan. Karena Pak Prabowo tadi ya patriotisme itu penting jadi untuk kepentingan bangsa dan negara pilihan-pilihan politik yang tadi dalam rangka merukunkan dalam rangka kemajuan bangsa dan negara," katanya.
Gerindra menurut Dahnil telah menyiapkan sejumlah kader terbaiknya apabila diminta Jokowi membantu pemerintahan.
Baca: Ali Mochtar Ngabalin Ungkap Sinyal Kuat AHY dan Edhy Prabowo Jadi Menteri Jokowi
Baca: Terkait Sikap Politik Gerindra, Ahmad Muzani : Kami Serahkan Sepenuhnya ke Prabowo
Satu di antaranya adalah Wakil Ketua Umum Gerindra, Edhy Prabowo.
Sementara itu, Fadli Zon dan Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra Sandiaga Uno menolak.
"Nama Bang Edhy Prabowo mungkin, Bang Sandi menolak terkait dengan itu, beliau tetap berada di luar pemerintahan. Bang Fadli juga demikian," katanya.
Dahnil mengatakan selain Edhy, banyak kader Gerindra lain yang dianggap mampu membantu pemerintah.
Namun Dahnil tidak menyebutkan siapa saja nama yang dimaksud.
"Banyak sekali kader yang bisa bekerja untuk yang kami sebut konsepsi dorongan ekonomi, banyak kader yang siap," pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan banyak wajah baru yang akan mengisi jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll.
Jokowi mengatakan itu empat hari menjelang pelantikannya sebagai Presiden RI periode kedua.
Menurut Jokowi, para menteri saat ini yang memiliki prestasi dan mampu memimpin akan dipertahankan menjadi pembantu presiden di tingkat eksekutif.
"Yang lama ada (dipertahankan), yang baru banyak," ucap Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (16/10/2019).
Namun terkait menteri yang akan dipertahankan dan wajah baru, Jokowi masih enggan membocorkan ke masyarakat.
Jokowi pun menyatakan nomenklatur kementerian ke depan sudah selesai disusun, di mana akan ada beberapa kementerian yang berubah namanya.
Baca: 5 Bocoran Acara Syukuran Pelantikan Presiden-Wapres, Jokowi-Maruf Diarak hingga Panggung Hiburan
Sementara, terkait pengumuman kabinet baru, kata Jokowi akan dilakukan secepatnya setelah dirinya bersama Ma'ruf Amin dilantik.
"Ya secepatnya (diumumkan) setelah pelantikan," katanya.
Beberapa waktu lalu Jokowi mengatakan kabinet baru yang akan dipimpinnya bersama Maruf Amin saat ini sudah selesai disusun.
Jokowi mengaku tinggal mengumumkan susunan kabinet di waktu yang tepat.
"Sudah final semua. Tinggal kami umumkan. Bisa Agustus, bisa juga saat pelantikan (20 Oktober 2019). Semua sudah final," kata Jokowi saat bertemu dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka, Rabu (15/8/2019).
Menurut Jokowi, kabinetnya bakal mempertahankan sejumlah menteri lama, menarik satu kepala daerah dan terdapat menteri berusia muda.
Berikut gambaran kabinet Jokowi-Maruf berdasarkan bocoran dari Jokowi yang dirangkum Tribunnews.com, Kamis (15/8/2019):
Jokowi menyebut bakal ada satu kepala daerah yang jadi menteri dalam kabinet Jokowi-Maruf.
Hal itu disampaikan Jokowi saat bertemu dengan pimpinan redaksi media massa di Istana Merdeka.
Jokowi yang sempat ragu lantaran tidak persis ingat, menjadi mantap menjawab akan ada kepala daerah yang akan menjadi menteri saat Menteri Sekretaris Negara, Pratikno memastikan lewat anggukan.
"Iya Pak, ada satu," ujar Pratikno.
Jokowi menyebut ada beberapa menteri yang bertahan di kabinet entah di posisinya saat ini atau berganti posisi menempati posisi yang lebih strategis dengan kewenangan lebih luas.
Menurut Jokowi, menteri yang bertahan adalan menteri yang jelas implementasi kebijakannya, melakukan perombakan dan perbaikan atas perombakan itu sekaligus.
"Tidak hanya merombak, membongkar, tetapi juga melakukan perbaikan atas perombakan dan pembongkaran itu," ujar Jokowi.
Jokowi akan mempertahankan menteri yang bisa mengeksekusi masalah dengan baik meskipun kerap tidak disukai oleh publik.
Sebaliknya, dia tidak akan segan mengganti menteri yang disukai publik tetapi sebenarnya menimbulkan masalah.
Terpisah, Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago memprediksi sejumlah nama yang mungkin masih akan menemani Jokowi lima tahun mendatang.
Pertama, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Baca: DAFTAR Lengkap Bocoran Susunan Kabinet Jokowi-Maruf; Ada 36 Pos dan 81 Calon Menteri
Lakonnya sebagai penjaga perairan Indonesia tak diragukan lagi.
Ia berada di garis terdepan jika ada kapal asing ilegal yang mencoba mengeruk sumber daya laut manusia.
Selain itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambanag Brodjonegoro juga diprediksi tetap berada di kabinet.
"Kan kalau digonta ganti nanti berubah lagi program yang sedang berjalan saat ini. Mereka yang tahu masterplan, pemindahan ibu kota, jadi tidak bisa diganti," kata Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).
Selain itu, menteri yang diperkirakan masih aman di posisinya adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi.
Sebab, ada kebijakan yang sudah berjalan dan dirasa sulit untuk digantikan orang lain.
Selain terdapat sejumlah menteri yang dipertahankan, Jokowi menyebut bakal ada menteri yang tidak tidak dipakai lagi.
Jokowi menyebut nama sebagai contoh, tetapi tidak untuk diberitakan.
Sementara berdasarkan pendapat Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago sejumlah menteri yang diperkirakan tak menjabat lagi yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.
Keempatnya kini tengah berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi meski baru sebatas saksi.
Pangi melanjutkan, nama-nama menteri lainnya yang diperkirakan tergeser yakni sejumlah menteri yang pernah kena tegur dari Jokowi.
Menteri-menteri tersebut dianggap performanya kurang dalam mencapai target pemerintah.
Ia mencontohkan menteri-menteri yaang kena tegur Jokowi saat sidang kabinet paripurna beberapa waktu lalu.
Mereka adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Kehutanan Siti Nurbaya Bakar serta Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil.
Jokowi menyebut, ia akan membentuk dua kementerian baru di kabinet periode keduanya.
Kementerian tambahan itu yakni Kementerian Digital dan Ekonomi Kreatif serta Kementerian Investasi.
"Kita melihat perkembangan dunia yang begitu cepat dan pemerintah ingin merespons itu secara cepat maka ada kementerian-kementerian baru," kata Jokowi.
Baca: Jelang Pelantikan Jokowi, Beredar Susunan Kabinet 35 Nama Menteri Jokowi-Maruf
Adapun untuk pengumuman lengkap nama-nama yang akan mengisi kabinet barunya, Jokowi mengaku akan melihat momentum yang tepat.
"Kita melihat momentumnya. Mendesak atau tidak mendesak kebutuhan itu. Kita lihatlah, tetapi kalau kita lihat masyarakat menunggu, pasar juga menanti sehingga sebetulnya semakin cepat diumumkan semakin baik, tetapi ini masih tetap kita hitung," katanya.
Menteri berusia muda dipastikan bakal mengisi kabinet Jokowi-Maruf.
Menurut Jokowi, menteri muda itu usianya ada yang bawah 35 tahun, bahkan ada di bawah 30 tahun.
Jokowi mengatakan calon menteri muda tersebut berasal dari kalangan profesional.
Tak hanya itu, calon menteri itu memiliki pengalaman manajerial yang kuat.
"Mereka berasal dari profesional, bukan partai. Punya pengalaman manajerial yang kuat," ungkap Jokowi.
Saat ditanya apakah calon menteri tersebut berasal dari perusahaan start up, Jokowi hanya tersenyum.
Ia menyebutkan banyak nama masuk saat menyaring nama-nama calon menteri muda.
"Tetapi saya mempertimbangkan kemampuan manajerialnya. Ada yang sangat percaya diri, tapi lemah manajerialnya," ujarnya.
Calon menteri muda ini nantinya akan menempati kementerian baru.
Maka dari itu Jokowi menyebutkan yang dibutuhkan adalah manajerial kuat.
"Makanya dibutuhkan manajerial yang kuat," tandasnya.
Jokowi menyatakan bahwa Kabinet Kerja pada periode mendatang akan diwarnai gabungan menteri dari profesional dan unsur partai politik.
Secara spesifik, Jokowi menyatakan bahwa komposisi menteri dari partai politik memiliki porsi yang sedikit lebih kecil ketimbang kalangan profesional.
"Partai politik bisa mengusulkan, tetapi keputusan tetap di saya. Komposisinya 45 persen," kata Jokowi saat bertemu pimpinan media massa di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Dengan demikian, maka perbandingan menteri dari kalangan profesional dengan unsur partai politik adalah 55 persen berbanding 45 persen.
Dengan komposisi ini, partai koalisi pendukung Jokowi akan mendapat 15 kursi sementara sisanya 19 kursi akan diisi profesional.
Berdasarkan komposisi ini, Jokowi yakin pemerintahan akan berjalan secara efektif.
Apalagi, saat ini Jokowi didukung lebih dari 50 persen partai politik yang ada di parlemen.
Dalam Pemilu Legislatif 2019, partai pendukung Jokowi berhasil mendapatkan perolehan suara sekitar 62,71 persen suara nasional atau 60,3 persen kursi parlemen.
Partai tersebut adalah PDI-P, Partai Nasdem, Partai Golkar, PKB, PPP, Partai Hanura, PKPI, PSI, Partai Perindo, dan PBB.
Jumlah dukungan ini lebih besar dibandingkan saat Jokowi menjadi kepala daerah, baik itu wali kota Solo atau gubernur DKI Jakarta.
"Dulu waktu saya di Solo, di Jakarta, itu tidak masalah," kata Jokowi.
Dalam kongres V PDIP, Kamis (8/8/2019) lalu, Jokowi menjamin bahwa PDIP bakal mendapatkan kursi terbanyak.
Jaminan itu disampaikan Jokowi menjawab permintaan Megawati agar menteri dari PDIP di Kabinet Jokowi-Maruf lebih dari empat.
Baca: PDIP Minta Minimal 4 Kabinet Menteri Jokowi Maruf, Orang di Dekat Megawati Ini Diduga Calon Kuat
Meski tidak merinci berapa jumlah menteri dari PDIP di kabinet mendatang, Jokowi menjamin PDIP bakal dapat paling banyak dibanding parpol lain.
"Tapi yang jelas PDIP pasti yang paling terbanyak (jumlah menterinya). Itu jaminannya saya," tegas Jokowi.
Jokowi menyebut dalam Kabinet Jokowi-Maruf mendatang, jabatan Jaksa Agung bakal diserahkan bukan dari kalangan parpol.
Jokowi juga menegaskan bahwa Jaksa Agung mendatang tidak berasal dari representasi partai politik.
"Tidak dari partai politik," kata Jokowi, Rabu (14/8/2019) dikutip dari Kompas.com.
Jokowi mengatakan, dalam sejarahnya Jaksa Agung bisa juga dari luar Kejaksaan Agung.
Meski begitu, dia belum memastikan apakah ini berarti Jaksa Agung akan diisi dari eksternal Korps Adhyaksa.
Merujuk pernyataan Jokowi ini, Jaksa Agung saat ini, HM Prasetyo diperkirakan kuat bakal tak akan menduduki kembali jabatan Jaksa Agung di Kabinet Jokowi-Maruf mendatang.
Pasalnya, HM Prasetyo merupakan kader Partai NasDem.