Indormasi Awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK).
Adalah sebuah partai politik berbasis Islam yang memiliki perwakilan di parlemen Indonesia.
Partai ini berdiri pada 20 April 1998 yang berawal dari gerakan aktivitas dakwah Islam sejak 1980-an.
Pemilu 2019 menjadi pemilu kelima yang diikuti partai ini.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) resmi ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2019 dengan nomor urut 8. (1)
Sejarah PKS
Nama Partai Keadilan Sejahtera (PKS) baru muncul pada Pemilu 1999.
Ketika itu namanya adalah Partai Keadilan (PK).
Kemunculan perdananya kala itu menarik perhatian banyak pengamat politik.
Peneliti politik, Burhanuddin Muhtadi dalam bukunya berjudul 'Dilema PKS: Suara dan Syariah' menulis bahwa PK adalah satu-satunya partai yang ketika awal berdiri punya struktur kepengurusan yang amat transparan.
Tak seperti partai Islam lain yang bergantung pada ketokohan atau figur, PK mengedepankan egalitarianisme.
Tak ada figur kunci yang amat dominan seperti Abdurrahman Wahid di Partai Kebangkitan Bangsa, misalnya.
Asas egaliterianisme ini memandang semua anggota partai sama dan sederajat. (2)
Pemilu
Berikut adalah perjalanan pemilu yang diikuti oleh PKS:
Pada awal berdiri, PKS bernama Partai Keadilan (PK) didirikan oleh para tokoh di Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Pembentukan PK dilakukan tak lama setelah KAMMI dan gerakan mahasiswa lain berhasil membuat Soeharto mundur dari tampuk kekuasaan pada 21 Mei 1998.
Kendati tokoh elite KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.
Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998 dan mengangkat Nurmahmudi Ismail sebagai presiden pertamanya. (3)
Setelah berganti nama dari PK menjadi PKS, partai ini kembali bertarung di Pemilu 2004.
Suara PKS meningkat pesat dengan meraih total 8.325.020 suara, sekitar 7,34 persen dari total perolehan suara nasional.
PKS mendapat jatah 45 kursi di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak.
Presiden PKS saat itu Hidayat Nur Wahid terpilih sebagai Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDI-P dengan 324 suara.
Setelah terpilih sebagai Ketua MPR, Hidayat menyerahkan jabatan presiden partai kepada Tifatul Sembiring.
Pada Pilpres 2004, PKS semula mendukung pasangan Amien Rais-Siswono Yudo Husodo.
Namun, pasangan ini kalah di putaran pertama.
PKS dan PAN akhirnya mengalihkan dukungan kepada Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla di putaran kedua.
Pasangan ini kemudian keluar sebagai pemenang.
Setelah itu, PKS terus mendukung Pemerintahan SBY dan mendapatkan jatah menteri.
Pada pemilu 2009, PKS berhasil meraih total 8.206.955 atau 7,88 persen.
Hasil ini membuat jatah PKS di Senayan meningkat menjadi 57 kursi.
Pada Pilpres 2009, PKS juga berhasil membawa SBY yang berpasangan dengan Boediono melanjutkan jabatan hingga periode kedua.
PKS kembali mendapatkan jatah menteri di kabinet.
Satu di antaranya adalah Tifatul Sembiring yang ditunjuk sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Setelah menjabat menteri, Tifatul melepas jabatan Presiden PKS dan menyerahkan ke Luthfi Hasan Ishaaq.
Namun pada 2013, Luthfi Hasan Ishaaq ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan suap impor daging sapi.
Luthfi Hasan kemudian mundur dan posisinya diambil alih oleh Anis Matta.
Suara PKS menurun pada Pemilu 2014 dan hanya mendapatkan 8.480.204 suara atau 6,79 persen.
Partai ini kehilangan 17 kursi di Senayan, sehingga tinggal memiliki 40 kursi saja.
PKS juga gagal membawa Prabowo Subianto-Hatta Rajasa memenangkan pemilihan presiden.
Kini, PKS mengambil posisi sebagai oposisi dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Menjelang 2019, PKS yang kini berada di bawah kepemimpinan Sohibul Iman secara resmi mengumumkan sembilan kader yang akan diusung sebagai capres atau cawapres.
Kesembilan nama itu adalah Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno, Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf, Presiden PKS Sohibul Iman, mantan Presiden PKS Anis Matta, mantan Presiden PKS Tifatul Sembiring, Ketua DPP PKS Al Muzamil Yusuf serta Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Mardani Ali Sera.
Meski demikian, PKS tak bisa maju sendiri dalam Pilpres 2019.
Parpol ini harus berkoalisi untuk memenuhi ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional. (1)
Kepengurusan
Ketua Majelis Syuro : Dr Salim Segaf Al Jufri
Wakil Ketua Majelis Syuro : Dr Hidayat Nur Wahid
Sekretaris Majelis Syuro : Ir. H. Untung Wahono, M.Si
Ketua Majelis Pertimbangan Pusat : Suharna Surapranata, MT
Ketua Dewan Syariah : Dr KH Surahman Hidayat
Presiden : M. Sohibul Iman, Ph.D
Sekretaris Jenderal : Mustafa Kamal, SS
Bendahara Umum : Mahfudz Abdurrahman, S.Sos
Wakil Bendahara Umum : Dr. Abdul Kharis Almasyhari
Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi : H. Abdul Muiz Saadih, MA
Ketua Badan Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri : Dr. Sukamta Manta Miharja
Ketua Badan Perencanaan : KH. Bukhori Yusuf, Lc, MA
Ketua Badan Pembinaan Kepemimpinan Daerah : H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si
Ketua Bidang Pemberdayaan SDM dan Lembaga Profesi : Drs. H. Musholli
Ketua Bidang Pemberdayaan Jaringan Usaha dan Ekonomi Kader : Deni Tresnahadi
Ketua Bidang Kepemudaan : Dr. Mardani Ali Sera
Ketua Bidang Kepanduan dan Olahraga : Asep Saefullah Danu
Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga : Dra. Wirianingsih, M.Si.
Ketua Bidang Hubungan Masyarakat : Ledia Hanifa Amaliah, SSi., M.PSi.T.
Ketua Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Drs. H. Almuzammil Yusuf, M.Si.
Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada : Drs. Chairul Anwar, Apt.
Ketua Bidang Kesra : Dr. Fahmy Alaydroes, MM., M.Ed.
Ketua Bidang Pembangunan Keumatan dan Dakwah : Dr. Ali Akhmadi
Ketua Bidang Ekonomi Keuangan, Industri, Teknologi dan Lingkungan Hidup : Ir. Memed Sosiawan, ME.
Ketua Bidang Pekerja, Petani dan Nelayan : Dr. H. Adang Sudrajat, M.M., AV.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Utara : Dr. Hermanto
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sumatera Bagian Selatan : Drs. H. Gufron Azis Fuadi
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Banjabar : Tate Qomarudin, Lc.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Jatijaya : Ir. H. Sigit Sosiantomo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Bali Nusra : Sugeng Susilo
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Kalimantan : Hb. Aboe Bakar Al-Habsi, SE
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Sulawesi : Drs. Cahyadi Takariawan, Apt.
Ketua Bidang Wilayah Dakwah Indonesia Timur : Dr. H.Muhammad Kasuba, MA
Ketua Fraksi MPR RI : Ir. Tifatul Sembiring
Ketua Fraksi DPR RI : Dr. Jazuli Juwaini, Lc., MM (1)
Menolak Undangan Presiden Joko Widodo
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku diundang oleh Presiden Joko Widodo untuk bertemu.
Namun undangan tersebut ditolak.
Presiden PKS Sohibul Iman mengatakan undangan dari Jokowi disampaikan Menteri Sekretaris Negara Pratikno kepada Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid pada 16 Oktober 2019.
Saat itu Hidayat Nur Wahid selaku Wakil Ketua MPR sedang berada di istana bersama para pimpinan MPR lain untuk berkonsultasi seputar pelantikan Jokowi-Ma'ruf.
Namun Sohibul menerangkan kepada Pratikno bahwa PKS sudah memutuskan untuk berada di luar pemerintahan.
Pratikno pun mengatakan bahwa ingin menjaga ruh demokrasi Indonesia dengan cara menjadi penyeimbang atau oposisi.
Sohibul menyadari bahwa silaturahim itu juga perlu sekalipun berbeda posisi politik.
Namun PKS hanya bersedia bertemu setelah pembentukan kabinet.
Dengan begitu, tidak akan muncul spekulasi liar di publik bahwa PKS juga mengincar kursi menteri. (4)