Pada Rabu (16/10/2019) ini Ketua Umum Partai Gerindra akan memutuskan sekaligus mengumumkannya.
Keputusan tersebut akan didahului dengan penyelenggaraan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan langsung oleh Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani.
Dalam Rapimnas, Prabowo Subianto akan meminta masukan dari seluruh petinggi partai.
Baca: Surya Paloh Ditanya Soal Sikap Politik Gerindra, Prabowo Potong Jawaban
Termasuk ketua dan sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) serta Dewan Pimpinan Cabang (DPC) partainya di seluruh Indonesia.
“Rapimnas itu adalah rapat pengambilan keputusan tertinggi sete;ah kongres,” ujar Muzani saat ditemui di kawasan Slipi, Jakarta Pusat, Selasa (15/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Ia meneruskan, bahwa Prabowo mengumpulkan semua petinggi partai untuk mendengar semua masukan.
“Pak Prabowo ini perlu mengumpulkan semua karena perlu mendengar semua masukan kawan-kawan tentang bagaimana Gerindra ke depan,” lanjut Ahmad Muzani.
Sebenarnya, Prabowo ingin mengambil keputusan langsung.
Namun, apa yang akan diputuskan ini adalah hal yang berpengaruh kepada nasib partai.
Oleh sebab itu, Prabwo merasa perlu mendengarkan masukan dari elemen partainya sebelum mengambil keputusan.
Baca: Tak Bela Prabowo Lagi, Rocky Gerung: Nggak Butuh Tokoh Seperti Dia, Nyampah-nyampahin Negeri Aja
“Pak Prabowo dapat mengambil keputusan karena mandate ada di tangan beliau. Tapi Pak Prabowo merasa pengumpulan dari orang-orang ini enting supaya mereka merasa diajak rembug,” kata Muzani.
Dalam Rapimnas Gerindra sendiri nantinya dibagi menjadi empat agenda.
Pertama penyampaian gambaran umum atau kisi-kisi sikap politik Partai Gerindra oleh Prabowo.
Kedua, pandangan umum dewan pimpinan daerah yang diwakili masing-msing zona wilayah.
Ketiga, penyampaian panduan-panduan teknis kegiatan jangka pendek dan jangka panjang partai Gerindra 2019 - 2024 oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Edhy Prabowo serta Sugiono.
Terakhir, kesimpulan Rapimnas yang akan disampaikan oleh Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen ( Formappi) Lucius Karus menilai, safari politik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto ke beberapa elite pendukung Joko Widodo kian menegaskan sinyal merapatnya Gerindra ke pemerintah.
Lucius menduga, Gerindra tengah mengincar kursi kekuasaan karena pada periode sebelumnya partai berlambang garuda itu telah menjadi oposisi.
"Keputusan Gerindra jika bergabung dengan koalisi tentu saja urusan utamanya adalah soal kursi kekuasaan."
“Mungkin pengalaman menjadi oposisi pada periode lalu menjadi alasan kenapa Gerindra akhirnya mau berbalik badan dari posisinya pada saat pemilu lalu," kata Lucius pada Selasa (15/10/2019) seperti dikutip dari Kompas.com.
Setelah menjadi oposisi tak memberikan insentif politik berupa kemenangan di pemilu, menurut Lucius, wajar jika akhirnya Gerindra mengubah haluan.
Baca: CALON MENTERI Jokowi, Prabowo Subianto Disebut Gantikan Wiranto sebagai Menkopolhukam
Sebab, tak dapat dipungkiri, seluruh partai politik pasti akan berorientasi pada kekuasaan. Oposisi akhirnya menjadi tidak menguntungkan karena kekuasaan itu sendiri tak bisa diraih.
"Parpol kita memang semuanya berorientasi atau berkarakter pragmatis. Kekuasaan yang dikejar," ujar Lucius.
Lucius menilai, jika kelak Gerindra bergabung ke koalisi, maka hal ini erat hubungannya dengan upaya menjaga stamina partai.
Sebab, dengan menjadi bagian dari gerbong pendukung pemerintah, parpol bias saja mendapat sumbangan untuk menghidupi partai.
Akses anggaran dan jaringan yang dipegang pemerintah pun dapat memberikan kontribusi pada parpol.
Baca: Kabar Prabowo Gabung Pemerintah, Rocky Gerung Desak Cebong Usir hingga Tunggu Kedunguan Berikutnya
Bagi partai yang sejak awal sudah bekerja keras memenangkan Jokowi, memang akan merasa tidak nyaman dengan kehadiran Gerindra.
Namun demikian, kata Lucius, ketidaknyamanan itu tak bisa menjadi alasan untuk menolak Gerindra.
Sebab, koalisi juga butuh kekuatan yang penuh dalam membangun pemerintahan yang kuat.
Apalagi, yang menjadi dasar koalisi lebih pada alasan pragmatis.
Sehingga tidak masalah Gerindra bergabung dengan koalisi jika transaksi kepentingan yang disepakati saling menguntungkan.
"Yang jelas ini tak bicara konsep atau ideologi lagi. Ini bicara soal bagaimana bisa menikmati kekuasaan lima tahun ke dua Jokowi secara bersama-sama," kata Lucius.