Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengumumkan jajaran menteri Kabinet Kerja jilid II.
Pengumuman menteri Kabinet Kerja jilid II akan dilakukan setelah Jokowi dilantik.
Pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin akan dilaksanakan pada 20 Oktober 2019.
"Bisa (diumumkan) setelah itu (pelantikan Presiden dan Wakil Presiden)," ujar Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (10/10/2019), dikutip dari Warta Kota.
Terkait lokasi pengumuman menteri, Moeldoko sampai saat ini belum bisa menyampaikannya.
Hal itu karena akan disesuaikan dengan kondisi.
"Bisa juga diumumkan di Istana, bisa juga diumumkan di luar Istana," katanya.
Menurut mantan Panglima TNI itu, Presiden Jokowi sudah menemukan orang-orang yang akan menduduki posisi menteri, dan jumlahnya seperti saat ini, yaitu 34 kementerian.
"Ya kan komen Pak Jokowi selalu menyampaikan sudah beres, 34 (kementerian) kayaknya, udah aturan ya," papar Moeldoko.
Baca: PDIP Minta Minimal 4 Kabinet Menteri Jokowi Maruf, Orang di Dekat Megawati Ini Diduga Calon Kuat
Sebelumya, Jokowi menyatakan susunan kabinetnya telah selesai dibuat.
Ia menyebut kabinet periode keduanya akan diisi kalangan politikus dan profesional dengan komposisi 45 persen berbanding 55 persen.
Susunan Kabinet Jokowi-Maruf Amin hingga kini masih rahasia.
Meski belakangan kerap beredar luas susunan kabinet kerja di pesan singkat maupun grup WhatsApp, Presiden Jokowi tidak juga mengamini.
Dia hanya membocorkan bakal ada anak-anak muda yang akan mengisi posisi menteri di periode kedua pemerintahannya bersama Maruf Amin.
Ditemui seusai menghadiri Puncak Perayaan Batik Nasional, Rabu (2/10/2019) di Pura Mangkunegara, Solo, Jawa Tengah, Jokowi masih enggan bicara soal susunan kabinetnya.
"Dilantik saja belum, nanti kalau sudah pelantikan, baru kita bicara soal kabinet," ujar Jokowi.
Baca: 5 Profil yang Diusung Fraksi PKB Duduki Kursi Menteri di Kabinet Jokowi-Maruf
Jelang masa berakhirnya masa tugas Kabinet Kerja, sejumlah menteri mundur dan pamit ke Presiden Jokowi dengan berbagai alasan.
Mereka adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi yang mundur karena menjadi tersangka kasus korupsi di KPK.
Ada pula Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani yang terpilih menjadi anggota DPR periode 2019-2024.
Sebelumnya, Hermawan Sulistyo menilai, sejumlah menteri kabinet Jokowi-Jusuf Kalla layak menjabat kembali di periode kedua pemerintahan Jokowi.
Mereka adalah Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hal itu disampaikan pria yang akrab disapa Kiki ini dalam FGD yang bertajuk 'Evaluasi kabinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla di kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).
"Nama-nama itu kita rekomendasikan untuk kembali dipilih jadi menteri di kabinet Jokowi mendatang," ujar Profesor Riset Bidang Perkembangan Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) itu.
Baca: Bursa Menteri Kabinet Baru, PDI-P Minta Jokowi Prioritaskan Partai Koalisi, Gerindra Tetap Oposisi
Kiki menyatakan, penilaian itu berdasarkan hasil kajian bersama puluhan akademisi dari Indonesia yang tergabung dalam Forum Akademisi untuk Demokrasi.
Mereka mengevaluasi hasil kerja menteri kabinet Jokowi-JK dalam lima tahun terakhir.
Hasilnya, dari pemeringkatan yang dilakukan dalam skala 1-10 empat, nama menteri tersebut mendapatkan hasil tertinggi, yakni antara 7 hingga 8.
Nama Retno Marsudi, Sri Mulyani, Susi Pudjiastuti, dan Basuki Hadimuljono, dinilai telah menunjukkan kinerja yang maksimal di posnya masing-masing.
Susi Pudjiastuti misalnya, kata Kiki, berhasil mengaplikasikan jargon 'tenggelamkan' yang membuat kapal asing keder untuk mencuri ikan di lautan Indonesia.
Begitu juga dengan Basuki Hadimuljono, yang dinilai sukses membangun sejumlah infraktruktur penting di Tanah Air.
"Dia bahkan merelakan rumah pribadinya untuk dibongkar karena terdampak proyek pembangunan jalan tol," ucap Kiki.
"Empat menteri itu nilainya paling tinggi. Ada juga menteri-menteri yang nilainya 2, 4 atau 6."
"Kita sudah lakukan evaluasi bersama dengan melibatkan puluhan akademisi dari Indonesia," jelasnya.
Meski demikian, Kiki menegaskan pihaknya hanya sebatas merekomendasikan nama-nama tersebut.
Sebab, ia menyadari untuk memilih menteri adalah hak prerogatif Presiden sepenuhnya.
"Dipakai syukur, tidak juga tidak apa-apa," katanya.
Sebelumnya, Hermawan Sulistyo, mengaku kurang setuju Presiden Joko Widodo (Jokowi) memilih menteri muda di kabinet.
"Enggak, kami enggak (setuju)," ucap pria yang akrab disapa Kiki itu, dalam Forum Group Discussion bertajuk 'Evaluasi kabinet kerja pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla, Jakarta Selatan, Selasa (17/9/2019).
Baca: Prediksi Menteri Kabinet Jokowi-Ma’ruf, Bakal Diisi Anak Presiden hingga Pengusaha Muda
Menurut Kiki, munculnya menteri muda di kabinet hanya akan menimbulkan dualisme.
Ia mengaku khawatir jika Presiden Jokowi memilih menteri muda, nantinya ada 'gap' dengan menteri yang lebih tua.
Hal itu, lanjut Kiki, tidak terlepas dari kualitas menteri muda yang memiliki kompeten dan integritas dalam memimpin lembaga kementrian.
"Kita menilai belum ada menteri-menteri yang memerlukan wakil menteri atau menteri muda."
"Karena apa? Ujung-ujungnya ada dualisme kepemimpinan nanti."
"Ada dua matahari kalau ada menteri muda itu. Antara menteri muda dan menteri tua," ulas Kiki.
"Jadi saya pribadi, kami tidak menyarankan ada menteri muda karena nanti ada dualisme kepemimpinan," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan telah menyusun daftar menteri yang akan membantunya pada periode kedua pemerintahannya.
Kata Jokowi, kabinetnya nanti akan diisi kalangan generasi muda.
Bahkan, kata Jokowi, ada menteri muda ini berusia di bawah 30 tahun.
"Menteri ada yang usianya 25, di bawah 30, dan di bawah 35 tahun," ungkap Jokowi dalam pertemuan dengan Forum Pimpinan Redaksi di Istana Negara, Jakarta, Rabu (14/8/2019).
Selain menteri dari kalangan generasi muda, Jokowi juga memastikan bakal memberikan porsi menteri perempuan, seperti jumlah menteri perempuan yang ada saat ini.
"Menteri perempuan jumlahnya bisa sama dengan sekarang," katanya.
Jokowi juga disarankan memilih calon menteri yang bisa menjawab kebutuhan bangsa.
Jokowi harus selektif dalam memilih menteri, agar mampu merealisasikan janji kampanye, yakni Nawa Cita jilid II pada periode kedua.
Serta, Jokowi diharapkan tidak salah pilih dalam menyusun formasi kabinet.
"Menteri yang berprestasi dapat direkomendasikan untuk dipilih diangkat kembali," ujar Kiki.
Kiki juga menyampaikan sejumlah nama menteri yang layak dipilih kembali oleh Jokowi.
Yakni, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, serta Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono.
Sejumlah menteri itu, kata Kiki, mendapat penilaian dari sejumlah ahli yang kompeten dalam menilai kinerja.
"Contohnya, Menteri PUPR bertanggung jawab terhadap pembangunan jalan raya dan segala macam dengan beban tugas yang berat."
"Kami nilai salah satu yang paling berhasil," ucap Kiki.
Lebih lanjut, Kiki berharap agar Jokowi tidak lagi memilih menteri yang tidak memiliki kemampuan kepemimpinan.
"Tetapi kabinet yang kerjanya dan kepemimpinannya tidak bagus, jangan diberi kesempatan untuk duduk kembali di kabinet maupun lembaga lainnya," sarannya.
Penilaian sejumlah menteri ini merupakan kolaborasi Kiki dengan sejumlah ahli.
Yakni, Prof Dr Aminudd'm Umar (Unhas), Prof Dr Markus Priyogunarso (UGM), Prof Dr Herman Hidayat (LIPI), Dr Kusnanto Anggoro, Dr Bhatara Ibnu Reza (UBI), Dr Harry Saldadyo, dan Dr Nuzul Achyar (UI).
Lalu, Dr Diah Ayu Permatasari (UBI), Dr M Haripin, Dr Awaludin Marwan (UBJ), Dr Djuni Thamrin, Dr Adriana Elisabeth (LIPI), dan Akhmad Sahal MA (PCI NU AS).
Ada juga Galuh Pangestu Indraswari MA, Usman Hamid (Amnesti Internasional), A1 Araf (Imparsial), dan Ali Asghar (Puskamnas).
Sebelumnya, daftar nama-nama menteri Kabinet Kerja jilid ll, kembali beredar di grup WhatsApp.
Nama-nama itu diklaim diputuskan Presiden Jokowi di Istana Bogor pada Minggu (4/8/2019) lalu.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Bekraf Triawan Munaf yang namanya masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja jilid ll sebagai Menteri Pariwisata, secara tegas menyatakan hal tersebut kabar bohong.
"Big hoax (bohong besar)," ujar Triawan saat dihubungi Tribunnews.com, Jakarta, Sabtu (10/8/2019).
Pada Minggu (4/8/2019) lalu, Presiden Jokowi memang mengadakan gathering untuk para menteri, kepala lembaga, dan mantan menteri bersama keluarga di Istana Bogor.
Menurut Triawan, kegiatan gathering berakhir sekitar pukul 12.00 WIB, setelah terjadi pemadaman aliran listrik dari PLN yang terjadi di beberapa wilayah Pulau Jawa.
"Ini kerjaan orang iseng (sebar kabar bohong soal susunan menteri)."
"Waktu ada event di Sentul pun hoaks yang sama disebar. Katanya ada rapat yang seperti itu (menentukan menteri)."
"Di surat hoaks ada nama Pramono Anung, padahal beliau tidak ada di Sentul," tutur Triawan.
Foto yang beredar menujukkan selembar kertas dan terdapat stempel berwarna merah dengan tulisan RAHASIA.
Dalam selembar kertas tersebut, tertulis Risalah Rapat Pengangkatan Menteri Pembantu Presiden Dalam Kabiner Kerja Jilid ll Periode 2019-2024.
Tertulis juga, rapat dipimpin Presiden Jokowi dengan Sekretaris Rapat Pramono Anung di Ruang Garuda Istana Bogor, Minggu (4/8/2019).
Ada pun yang hadir ditulis wapres terpilih Maruf Amin, ketua umum partai koalisi, dan sekretaris jenderal partai koalisi.
Presiden: Joko Widodo
Wakil Presiden: Maruf Amin
Menteri Sekretaris Negara: Pramono Anung Wibowo
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional: Hendrawan Supratikno
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman: Susi Pudjiastuti
Menteri Perhubungan: Rusdi Kirana
Menteri Kelautan dan Perikanan: Agus Suherman
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral: Faisal Basri
Menteri Pariwisata: Triawan Munaf
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan: Ryamizard Ryacudu
Menteri Dalam Negeri: Ganjar Pranowo
Menteri Luar Negeri: Dino Patti Djalal
Menteri Pertahanan: Andi Widjajanto
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia: Mahfud MD
Menteri Komunikasi dan Informatika: Semuel Abrijani Pangerapan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi: Heru Budi Hartono
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian: Rini Soemarno
Menteri Keuangan: Muhammad Chatib Basri
Menteri BUMN: Ririel Ardiansyah
Menteri Koperasi dan UKM: Eva Kusuma Sundari
Menteri Perindustrian: Bahlil Lahadalia
Menteri Perdagangan: Fadli Zon
Menteri Pertanian: Spudnik Sujono Kamino
Menteri Ketenagakerjaan: Muhammad Hanif Dhakiri
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat: Basuki Hadi Muljono
Menteri Lingkungan Hidup dan Perikanan: Tsamara Amany Alatas
Menteri Agraria dan Tata Ruang: Adian Napitupulu
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan: Yudi Latief
Menteri Agama: Komaruddin Hidayat
Menteri Kesehatan: Daeng M Faqih
Menteri Sosial: Agus Harimurti Yudhoyono
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Najwa Shihab
Menteri Pendidikan Nasional: Syawal Gultom
Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi: Kadarsah Suryadi
Menteri Pemuda Dan Olahraga: Erick Thohir
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi: Budiman Sudjatmiko
Jaksa Agung: Todung Mulya Lubis
Panglima TNI: Jenderal Andhika Perkasa
Kapolri: Jenderal Mohammad Tito Karnavian
Sekretaris Kabinet: Johan Budi SP
Kepala Negara Pemerintah Non Kementerian
Kepala Badan Intelijen Negara: Budi Gunawan
Kepala Badan Penanaman Modal: Thomas Trikasih Lembong
Kepala Badan Ekonomi Kreatif: Addie Muljadi Sumaatmadja
Kepala Lembaga Non Struktural
Kepala Staf Kepresidenan: Diaz Hendropriyono