Mendekati Pelantikan Presiden-Wapres, Polda DIY Belum Terima Pemberitahuan Aksi Massa

Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad Dofiri

TRIBUNNEWSWIKI.COM - Polda DIY belum menerima pemberitahuan rencana aksi massa di wilayahnya sehubungan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Dilansir dari Kompas.com pada , Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’aruf Amin rencananya akan dilantik di Jakarta pada 20 Oktober 2019.

"Tapi yang tanggal 20 (Oktober 2019) sementara kami masih belum terima," kata Kapolda DIY Irjen Pol Ahmad  Dofiri di Mapolda DIY, Yogyakarta, Kamis (10/10/2019).

Selain itu, pihaknya juga belum melihat adanya pergerakan massa dari Yogyakarta ke Jakarta jelang pelantikan.

Baca: Jelang Pelantikan Presiden, Berikut Prediksi Kabinet Jokowi 2019-2024, Ada Dua Kementerian Baru?

Baca: Sebelum Pelantikan Jokowi, Prabowo Akan Umumkan Sikap Partai Gerindra

Polda DIY memang menerima pemberitahuan untuk aksi massa pada Kamis hari.

Namun, pemberitahuan aksi massa yang diterimanya tidak berkaitan dengan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Aksi massa tersebut masih berkaitan dengan RKUHP dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi.

Ada (aksi) hari ini, tapi tuh kan yang umum ya, bukan masalah, misalnya terkait pelantikan, tapi hal yang lain misalnya dengan RUU KUHP yang kayak gitu-gitu hari ini," imbuhnya.

Polda DIY memiliki pendekatan yang cenderung berbeda dalam penanganan aksi demonstrasi di wilayahnya.

Mereka memilih tidak memperlihatkan water canon dan pasukan Brimob agar demo tidak berujung ricuh.

Strategi itu diungkapkan Direktur Bina Masyarakat (Dirbinmas) Polda DIY, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, saat ditemui di Mapolda DIY, Yogyakarta, Rabu (9/10/2019).

“Polda DIY ada keistimewaan karena ada kerajaan. Kemudian tipikal masyarakat di sini santun dan beradab. Jadi sebenarnya tak perlu menampilkan seperti misalnya water canon berhadapan-hadapan dengan mahasiswa," kata Rudi.

Beberapa waktu yang lalu, ada aksi massa #GejayanMemanggil (23/9/2019) yang berjalan tertib.

Aksi tersebut digelar untuk menolak UU KPK hasil revisi dan RKUHP.

Seminggu kemudian (30/9/2019) digelar aksi serupa bernama #GejayanMemanggil2.

Satu di antara tujuan aksi kedua ini adalah memprotes tindakan represif aparat saat mengamankan aksi.

Dilansir lagi oleh Kompas.com, meskipun belum ada rencana pemberintahuan aksi massa, Polda DIY tetap menyiagakan sepertiga jumlah personelnya untuk mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden.

Namun, Kabid Humas Polda DIY Kombes Pol Yuliyanto belum dapat merinci jumlahnya.

"Jumlah Polda DIY sepertiga kekuatan, jumlah saya enggak tahu persis. Kita ada beberapa personel, cukuplah," ujar Yuliyanto di Mapolda DIY, Rabu (9/10/2019).

Selain itu, ia mengatakan, ada pula personel Polda DIY yang dikirim ke Jakarta untuk membantu pengamanan di Ibu Kota saat pelantikan.

Baca: KPU Tegaskan Hari Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Tetap Tanggal 20 Oktober

Aparat setempat bersiaga mengamankan dan melakukan patroli di Istana Kepresidenan Gedung Agung Yogyakarta hingga kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Kalau berkaitan dengan pengamanan dalam rangka pelantikan presiden objek vital, misal Gedung Agung, kantor DPRD, kantor KPU, Bawaslu, itu masih jadi pantauan kami, masih kami lakukan penjagaan. Kami laksanakan patroli ke lokasi itu," imbuh Yulianto

(KOMPAS.COM/Devina Halim/TRIBUNNEWSWIKI.COM/Febri)



Penulis: Febri Ady Prasetyo
Editor: Natalia Bulan Retno Palupi

Berita Populer