Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon angkat suara soal teka-teki arah sikapnya dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin lima tahun ke depan.
Dikutip dari Tribunnews Rabu (9/10/2019) saat peluncuran buku di Perpustakaan Nasional Jakarta, Fadli Zon menanggapi pertanyaan moderator mengenai rumor Partai Gerindra akan bergabung ke pemerintahan.
Fadli Zon mengungkapkan, dirinya masih ingin beroposisi.
Akan tetapi, Fadli Zon mengaku tidak ingin mengambil keputusan partai sendiri.
"Kalau saya yang ditanya saya maunya jadi oposisi, tapi kan saya tidak bisa mengambil keputusan sendirian. Bukan saya yang mengambil keputusan," kata Fadli, dikutip dari Tribunnews.
Tak hanya itu, Fadli Zon juga mengungkapkan tidak akan menghilangkan kebiasaannya untuk mengkritik pemerintah seandainya nanti Partai Gerindra masuk dalam daftar kabinet Jokowi.
Dikutip dari Tribunnews, Fadli mengungkapkan bahwa sudah semestinya lembaga legislatif bertugas untuk mengawasi peran eksekutif.
"Kalau yang namanya di legislatif di parlemen, mau di dalam koalisi ataupun berada di oposisi, harusnya tetap mengkritik. Karena itu kewajiban yang diperintahkan konstitusi dan juga UU untuk menjalankan fungsi pengawasan," ungkap Fadli Zon.
Baca: BJ Habibie Tutup Usia, Jokowi, Prabowo, hingga Fadli Zon Tuliskan Ucapan Belasungkawa
Baca: Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)
Menurut Fadli Zon, fungsi pengawasan DPR tidak hanya sekadar menjadi tukang stempel pemerintah.
"Bukan hanya sekadar jadi tukang stempel. Bahayanya sekarang begini, kalau eksekutif dan legislatif di dalam satu bangunan yang sama, itu akan terjadi oligarki. Tidak akan ada lagi fungsi kritik dan pengawasan," kata Fadli Zon.
Fadli memahami tindakan tersebut bukan perkara mudah.
Namun, ia berpendapat bahwa mengkritik atau tidak ialah perkara masing-masing anggota DPR RI yang terpilih masyarakat.
"Ini tergantung orangnya. Masalahnya rakyat salah memilih (orang) duduk di sana. Kalau semakin banyak orang yang mempunyai daya kritik, semakin banyak orang baik yang masuk kesana, semakin baik wajah parlemen sana," jelas Fadli Zon.
Gerindra Gabung ke Pemerintah, Begini Menurut Pengamat
Dilansir Tribunnews, pengamat politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), I Made Leo Wiratma menyayangkan keputusan Gerindra jika benar akan bergabung dengan koalisi pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin.
"Bila isu bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi Pemerintah benar, berarti oposisi hanya tinggal kenangan," ujar I Made Leo kepada Tribunnews.com, Rabu (9/10/2019).
Menurutnya, jika hal itu benar terjadi maka kelompok penyeimbang pemerintah semakin tidak berimbang.
Maka nantinya kompromi-kompromi politik akan terus terjadi sehingga mereka hanya akan bicara mendapat apa, misalnya berebut jatah kursi menteri.
Sehingga daya kritis akan semakin pudar dan keberpihakan pada rakyat akan semakin jauh.
"Hal ini hanya akan membawa kemunduran bagi demokrasi negeri ini. Korupsi akan kembali merajalela, apalagi KPK sudah berhasil dilumpuhkan," jelasnya.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio memberikan saran agar partai Gerindra tetap menjadi oposisi dan tidak meminta jabatan menteri kepada Presiden Joko Widodo.
Baca: Bursa Menteri Kabinet Baru, PDI-P Minta Jokowi Prioritaskan Partai Koalisi, Gerindra Tetap Oposisi
Baca: Gerindra Akui Ada Tawaran Menteri dari Istana, Inilah Nama-nama yang Disebut Akan Diajukan Prabowo
Hendri Satrio menjelaskan bahwa oposisi juga bisa berkontribusi terhadap pembangunan bangsa.
Dengan demikian, Gerindra juga telah memberikan pendidikan yang baik untuk publik dan generasi yang akan datang.
"Meskipun sudah dibantah Juru Bicara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak tentang itu. Tapi saya harap semua kader Gerindra juga bersuara yang sama ke publik tidak meminta kursi menteri," tegasnya.
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) disebut akan mendapatkan jatah empat menteri.
Sebelumnya ada empat kader PKB yang masuk kabinet Jokowi-JK pada periode 2014-2019 adalah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Mohamad Nasir, Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi.
Sementara itu, dilansir Tribunnews, nama-nama kader PKB yang tengah dipertimbangkan Jokowi adalah Hanif Dhakiri, Eko Putro Sandjojo, Daniel Johan (Wasekjen PKB), Cucun Ahmad Syamsurijal (Ketua DPP PKB) dan Ida Fauziah.
Selain itu, kabarnya PKB juga mendorong Rusdi Kirana.
Baca: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Namun, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mengaku belum memberitahu Jokowi mengenai nama-nama menteri yang akan mengisi kabinet pemerintahan lima tahun ke depan.
Ketua PKB, Cak Imin menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait kandidat menteri kepada Presiden Jokowi.