Informasi awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Gedung MPR/DPR/DPD atau Kompleks Parlemen adalah tempat pertemuan anggota MPR, DPR, dan DPD Republik Indonesia.
Gedung MPR/DPR/DPD berlokasi di Jalan Gatot Subroto Nomor 1, RT 1/RW 3, Senayan, Tanahabang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10270.
Bangunan yang terkenal di kompleks ini adalah Gedung Nusantara atau Gedung Kura-kura karena berbentuk seperti tempurung kura-kura.
Gedung ini terkenal menjadi tempat demonstrasi mahasiswa pada 1998. [1]
Sejarah
Gedung MPR/DPR/DPD dibangun atas perintah Presiden Soekarno untuk menyelenggarakan Conference of New Emerging Forces atau Conefo.
Conefo adalah wadah semua New Emerging Forces atau kekuatan-kekuatan baru yang muncul, yakni negara-negara Asia, Afrika, Amerika latin, negara-negara sosialis-komunis.
Soekarno menugaskan Soeprajogi menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga (PUT).
Soeprajogi kemudian menerbitkan Peraturan Menteri PUT No. 6/PRT/1965 tentang Komando Pembangunan Proyek Conefo.
Pembangunan gedung ini mendapat kritik dari berbagai kalangan karena seakan-akan tidak mempedulikan krisis 1960-an.
Tiang pertama pembangunan kompleks ini dipancangkan pada 19 April 1965, bertepatan dengan Perayaan Dasa Warsa Konferensi Asia-Afrika.
Rancangannya dibuat oleh Soejoedi Wirjoatmodjo dan disahkan Sukarno pada 22 Februari 1965.[2]
Proyek pembagunan ditarget selesai pada 1966.
Namun pembangunan tertunda setelah peristiwa G30S terjadi pada 1 Oktober 1965 dan Conefo tidak jadi diadakan.
Soeharto yang saat itu menjabat sebagai Presidium Kabinet Ampera kemudian memberi instruksi untuk melanjutkan kembali pembangunan gedung, namun diubah penggunaannya untuk MPR/DPR.
Pembangunan selesai pada 1983.[3]
Penamaan
Pada awalnya penamaan ruang gedung mayoritas menggunakan bahasa Inggris, misalnya Main Conference Building, Secretariat Building dan Gedung Balai Kesehatan, Auditorium Building, dan Banquet Building.
Nama-nama tersebut kemudian diubah menjadi bahasa Sanskerta, yakni Grahatama, Lokawirabasha Tama, Pustakaloka, Grahakarana, dan Samania Sasanagraha.
Namun, penamaan ini justru menyulitkan, bahkan untuk orang Jawa.
Nama-nama ruangan ini juga sering salah diucapkan.
Pada 1998, setelah Orde Baru berakhir, ada usulan perubahan nama agar lebih sederhana.
Salim Said, Badan Pekerja MPR, membuat dan mengedarkan petisi perubahan nama.
Salim Said mendapat hampir 300 tanda tangan anggota parlemen dan menyerahkan petisi tersebut ke Afif Ma’roef, Sekretaris Jenderal DPR/MPR pada September 1998.
Rapat pimpinan DPR pada 18 November 1998 memutuskan membentuk Tim Penggantian Nama-nama Gedung MPR/DPR RI.
Rapat terakhir pada 14 Desember 1998 memutuskan menyetujui penggantian nama.
Nama-nama gedung berbahasa Sanskerta diubah, Grahatama menjadi Gedung Nusantara, Lokawirasabha Tama menjadi Gedung Nusantara I, Ganagraha menjadi Gedung Nusantara II, Lokawirasabha menjadi Gedung Nusantara III, Pustakaloka menjadi Gedung Nusantara IV, Grahakarana menjadi Gedung Nusantara V, Samania Sasanagraha menjadi Gedung Sekretariat Jenderal DPR RI dan Mekanik Graha menjadi Gedung Mekanik. [4]
Gedung
Komplek Parlemen terdiri dari Gedung Nusantara yang berbentuk kubah (tempurung kura-kura), terdiri dari Nusantara I setinggi 100 meter dan berlantai 24 lantai, Nusantara II, Nusantara III, Nusantara IV, dan Nusantara V.
Di tengah halaman terdapat air mancur dan "Elemen Elektrik".
Terdapat juga Gedung Sekretariat Jenderal dan sebuah masjid.
Setelah ada amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), gedung Dewan Perwakilan Daerah (DPD) turut dibangun di kompleks tersebut.[5]