Informasi Awal
TRIBUNNEWSWIKI.COM - Tragedi kemanusiaan peristiwa Gerakan 30 September 1965 / G30S 1965 menyisakan luka yang mendalam bagi mereka yang terlibat baik sebagai pelaku maupun korban.
Gerakan 30 September 1965 adalah peristiwa penculikan 6 Jenderal dan 1 Perwira yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebut diri mereka "Gerakan 30 September" pada dini hari 1 Oktober 1965.
Kronologi peristiwa G30S tersebut melibatkan banyak tokoh, baik sebagai pelaku maupun korban, seperti beberapa di antaranya: anggota Partai Komunis Indonesia (PKI), internal anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), dan sebagainya.
Peristiwa Gerakan 30 September merupakan serangkaian kejadian yang komprehensif, di mana kejadian baru dilakukan pada tanggal 1 Oktober 1965 dini hari.
Serangkaian peristiwa yang terjadi pada tanggal 1 Oktober 1965 adalah suatu kronik sejarah yang perlu dituliskan dalam kajian pengetahuan.
Kronologi peristiwa yang terjadi tanggal 1 Oktober 1965 oleh beberapa sumber (baik arsip dan pustaka) telah dihimpun menjadi suatu narasi yang menyumbangkan sebagian fakta sejarah Gerakan 30 September 1965.
Serangkaian kejadian yang terjadi pada 1 Oktober 1965, Tribunnewswiki.com himpun dari berbagai sumber arsip dan pustaka yang diterbitkan dalam Kronik '65 karya Kuncoro Hadi, dkk.
Penulisan ini adalah bagian dari kajian data yang dimaksudkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
Tidak ada niatan untuk membuka aib atau menyudutkan orang-orang atau organisasi yang terlibat.
Sampai tulisan ini diterbitkan, Tribunnewswiki.com masih terus melakukan validasi data.
Tribunnewswiki.com tidak mengubah kata dan atau melakukan interpretasi untuk menjaga otentisitas sumber.
Berikut adalah surat pertama Presiden Sukarno yang disampaikan kepada R. E. Martadinata.
Kronologi & Isi
Beberapa pejabat penting dipanggil Presiden Sukarno saat ia mendengar ada kabar penculikan.
Presiden Sukarno memimpin rapat ini yang dihadiri oleh J. Leimena, Laksamana Madya Laut RE Martadinata, Laksamana Madya Udara Omar Dhani, Inspektur Jenderal Polisi Soetjipto Joedodihardjo, Brigjen Soetardhio, Brgadir Jenderal Saboer dan Brigadir Jenderal Soepardjo.
Ada beberapa nama yang diusulkan antara lain Mayjen Moersjid, Mayjen Basoeki Rahmat, Mayjen Soeharto dan Mayjen Rukman.
Pranoto dan Rukman adalah usulan Jenderal Soepardjo.
Presiden lalu memberi penilaiannya, “Moersjid itu pemarah!”, “…Soeharto itu koppig keras kepala.
Aku butuh orang yang rustig, tenang”, “…Basuki Rachmat itu kalua ada problem suka gampang sakit”.
Dengan berbagai pertimbangan, Sukarno lalu memutuskan untuk sementara jabatan Pimpinan Angkatan Darat akan dia rangkap, sementara Mayor Jenderal Pranoto ditunjuk sebagai caretaker Menteri/Panglima Angkatan Darat untuk melakukan tugas sehari-hari.
Pada 1 Oktober 1965 pukul 15.00 WIB, Presiden Sukarno bersama dengan beberapa pejabat yang mendampinginya di kompleks Halim Perdanakusuma, di antaranya J. Leimena, Brigjen Soetardhio dan yang lainnya berkumpul di ruang makan.
Presiden Sukarno meminta kepada yang hadir untuk menyusun pernyataan tertulis yang berisi:
(1) Bung Karno dalam keadaan sehat di Halim Perdanakusuma,
(2) Semua pihak diperintahkan untuk menghentikan tembak-menembak dan jangan ada lagi pertumpahan darah
(3) Tunggu penyelesaian politik oleh presiden
Menjelang Maghrib, R.E. Martadinata kembali ke Markas Besar Angkatan Laut.
Dia juga diminta membawa pernyataan tertulis presiden untuk dibawa ke stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) pusat.
Isi pernyataan tertulis itu adalah:
(1) Kami Presiden/Panglima Tertinggi ABRI/Pemimpin Besar Revolusi dengan ini mengumumkan: bahwa kami berada dalam keadaan sehat walafiat dan tetap memegang pimpinan negara dan revolusi, bahwa pimpinan Angkatan Darat Republik Indonesia sementara berada langsung dalam tangan presiden/Panglima Tertinggi ABRI, bahwa untuk melaksanakan tugas sehari-hari dalam Angkatan Darat ditunjuk untuk sementara: Mayor Jenderal TNI Pranoto Reksosamodra, Ass II Men/Pangad
(2) Kepada seluruh Angkatan Bersenjata saya perintahkan untuk mempertinggi kesiapsiagaan, kembali dan tinggal tetap di pos masing-masing dan hanya bergerak atas perintah.
(3) Diperintahkan kepada seluruh rakyat untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan dan memelihara kesatuan dan persatuan nasional sekompak-kompaknya.
Pernyataan ini diantarkan ke markas Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) untuk diserahkan kepada Jenderal Soeharto dan selekasnya disiarkan.
Namun demikian, surat perintah dari Presiden Sukarno baru sampai pukul 23.55 WIB saat Mayjen Soeharto telah mengumumkan terlebih dahulu di RRI tentang langkah-langkah yang harus diambil dan persoalan pimpinan Angkatan Darat.
Berikut adalah siaran Mayjen Soeharto di RRI:
Jenderal Soeharto juga menyatakan kembali pengumuman pimpinan Angkatan Darat Nomor 002/Peng/Pus/65 yang berisi:
(1) Telah ada kerjasama dan kebulatan penuh antara Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Kepolisian (AK) untuk menumpas G30S;
(2) Orang-orang G30S adalah Kontrarevolusioner;
(3) G30S telah mengambil alih kekuasaan negara dari presiden;
(4) G30S telah melakukan penculikan terhadap beberapa perwira tinggi dan,
(5) Masyarakat diharapkan tenang dan waspada
--
Referensi:
Benedict Anderson dan Ruth McVey, A Preliminary Analysis of the October 1, 1965, Coup in Indonesia, a.b. Galuh HE Akoso dan Yeri Ekomunajat, Kudeta 1 Oktober 1965: Sebuah Analisis Awal, Yogyakarta: LKPSM, 2001, hlm. 59
"Daftar Kegiatan-kegiatan/Kekedjaman/Pengatjau2an G30S", Inventaris Arsip KOTI No. 63, Arsip Nasional Republik Indonesia.
"Tjatatan Kronologis Disekitar Peristiwa Gerakan 30 September", hlm. 7-8. Inventaris Arsip KOTI Tahun 1963-1967, No. 53. Arsip Nasional Republik Indonesia.
Julius Pour, G30S Fakta atau Rekayasa, Jakarta: Kata Hasta Pustaka, 2013, hlm.11
Julius Pour, Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan, dan Petualang, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2011.
Peter Kasenda, Sarwo Edhie dan Tragedi 1965, Jakarta: Kompas, 2015, dan sebagainya.
(Sumber dan arsip diterbitkan dalam Kuncoro Hadi, dkk, Kronik'65 (Yogyakarta: Media Pressindo, 2017))
--
Tribunnewswiki.com terbuka dengan data baru dan usulan perubahan untuk menambah informasi.
--