Hal tersebut ditegaskan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), tidak ada permintaan dari presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) untuk memajukan hari pelantikan.
"Tidak ada," kata Komisioner KPU Hasyim kepada Kompas.com, Senin (30/9/2019).
Komisioner KPU, Viryan Azis juga memastikan, pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tetap digelar seperti tanggal yang telah ditentukan.
"Pelantikan tetap 20 Oktober," kata Viryan, dikutip dari Kompas.com.
Viryan mengatakan, waktu pelantikan itu ditentukan sesuai dengan akhir masa jabatan (AMJ) Presiden dan Wakil Presiden.
Hal tersebut juga berlaku sejak pemilu periode sebelumnya.
Oleh karena itu, mengikuti AMJ yang berlaku, pelantikan tetap digelar pada 20 Oktober 2019.
"UUD menyebut masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden 5 tahun," ujar Viryan.
Aturan yang dimaksud Viryan tertuang dalam Pasal 7 UUD 1945.
Pasal tersebut menyebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun.
Sesudahnya mereka dapat dipilih dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
Baca: Tiga Politisi Ini Minta Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK, dari Fahri Hamzah hingga Maman Imanulhaq
Baca: Jokowi Dikabarkan Minta Hari Pelantikan Dimajukan, Ketua Projo Klaim Jutaan Pendukung Siap Hadir
Dikutip dari Kompas.com, Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa Jokowi mengusulkan dan meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019.
"Presiden Jokowi sudah mengusulkan. Meminta tanggal pelantikan dimajukan sehari menjadi Sabtu, 19 Oktober 2019," ungkap Budi, Sabtu (28/9/2019).
Budi Arie juga mengatakan bahwa telah dilakukan sejumlah persiapan.
"Teknisnya sedang diatur. Tapi antusiasme tinggi. Jutaan pendukung Jokowi siap hadir," kata Budi.
Jutaan Pendukung Siap Hadir
Seluruh pendukung Presiden Joko Widodo dari berbagai elemen siap menggelar acara menyambut pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024.
Budi Arie mengatakan dalam acara dipastikan tidak akan ada acara hura-hura di sejumlah daerah.
Namun, kemenangan mandat rakyat harus disyukuri dan dijaga.
Namun, Budi mengaku khawatir lantaran adanya aksi unjuk rasa yang diduga terdapat penumpang gelap demokrasi.
Budi Arie menyatakan, pelantikan bukan hanya persoalan Jokowi-Ma'ruf, melainkan lebih pada menghormati agenda kenegaraan hasil penyerahan mandat rakyat melalui Pemilu 2019.
Baca: Jokowi Pastikan Keluarga Korban Meninggal karena Gempa Ambon Bakal dapat Santunan
Baca: Aksi Represif Aparat atas Demonstran jadi Sorotan, Tuai Kritik dan Abaikan Instruksi Jokowi
"Setiap manusia memiliki batas kesabaran. Mari kita sambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan penuh sukacita dan harapan yang positif," kata Budi.
Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo melunak soal tuntutan mahasiswa dan masyarakat untuk mencabut Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi hasil revisi.
"Berkaitan dengan UU KPK yang sudah disahkan oleh DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita, utamanya masukan itu berupa perppu," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
"Tentu saja ini kami hitung, kalkulasi dan nanti setelah itu akan kami putuskan dan sampaikan kepada senior-senior yang hadir pada sore hari ini," ujar Joko Widodo.
Baca: Ditentang PDI-P, Jokowi Berada di Pilihan Sulit jika Ingin Terbitkan Perppu untuk Batalkan UU KPK
Baca: Mundurnya Yasonna Laoly Dikatakan Bedampak pada Perppu KPK? Begini Tanggapan Istana Kepresidenan
Hal tersebut disampaikan oleh Jokowi usai bertemu puluhan tokoh di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (26/9/2019).
Namun, Jokowi belum memberikan kepastikan terkait kapan ia akan mengambil keputusan penerbitan Perppu.
"Secepat-cepatnya dalam waktu sesingkat-singkatnya," kata Jokowi.
Dikutip dari Kompas.com, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade tak percaya sejumlah mahasiswa yang demo di depan gedung DPR terkait penolakan RKUHP dan UU KPK ditunggangi pihak tertentu.
"Saya yakin tidak ada yang menunggangi (aksi demo mahasiswa) isu mahasiswa ditunggangi itu adalah isu lama," kata Andre dalam acara Kompas TV "Gerakan Gen Z, Wajah Baru Demokrasi", Sabtu (28/9/2019).
Andre mengatakan, sejumlah mahasiswa yang berdemo tentu dikoordinir oleh Presiden Mahasiswa (Presma) sesuai universitas masing-masing.
Baca: Aksi Mahasiswa Dinilai Ditunggangi, BEM Jakarta: Gerakan Mahasiswa Murni dari Keresahan Bersama
"Saya percaya bahwa mahasiswa yang berdemonstrasi sekarang mereka adalah dipimpinan presiden mahasiswa, adalah dari dari badan formal dari BEM, bukan badan informal," ujarnya.
Andre juga mengatakan, mahasiswa tidak perlu takut dituduh ditunggangi oleh pihak tertentu,
"Saya rasa teman-teman terus saja berjuang sesuai koridor teman-teman, yang diyakini percayalah mahasiswa kalau murni gerakan nya pasti didukung rakyat," ujarnya.