Aksi tersebut bertepatan dengan hari pelantikan anggota DPR RI terpilih untuk periode 2019-2024.
Hal tersebut diungkapkan oleh Koordinator Media BEM SI dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI (STEI SEBI) Ghoziy Basir Amirulloh.
"BEM SI turun tanggal 1 Oktober 2019," ujar Ghoziy Basir Amirulloh, dikutip dari Tribunnews.com, Senin (30/9/2019).
Sementara itu, Ketua BEM UNJ Muhammad Abdul Basit juga mengatakan BEM SI saat ini masih berpegangan pada pernyataan dari Ketua DPR Bambang Soesatyo di mana tidak akan ada pengesahan RUU hingga pelantikan anggota DPR periode selanjutnya.
"Melihat dengan kondisi saat ini, di mana masih ada kawan-kawan kita mahasiswa yang masih ditahan dan dirawat di rumah sakit, jadi kita fokus untuk mengadvokasi dan mendampingi kawan-kawan tersebut," kata Basit.
Berbeda dengan pernyataan Presiden Mahasiswa Trisakti, Dinno Ardiansyah yang mengatakan akan melanjutkan aksi demo di depan Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (30/9/2019).
"Memang, ini lagi proses konsolidasi untuk kawan-kawan BEM aliansi mahasiswa seluruh Indonesia kita lagi proses konsolidasi untuk tanggal 30 akan seperti apa, apakah turun aksi ke DPR atau ada cara lainnya," kata Dinno Ardiansyah, saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (28/9/2019).
Dinno Ardiansyah mengatakan tuntutan aksi mahasiswa masih sama yaitu menolak RKUHP dan menolak UU KPK yang telah disahkan.
Baca: Hari Ini BEM Seluruh Indonesia Kembali Lakukan Aksi Demo Tolak Revisi UU KPK
Baca: #GejayanMemanggil Jilid 2 Digelar Hari Ini, Sejumlah Elemen Masyarakat Dipastikan Ikut
"Tuntutan kami sama kayak kemarin iya, kita menolak RUU bermasalah dan kita tetap menolak UU KPK yang telah disahkan," ujar Dinno.
Selain itu, Dinno juga berharap bahwa aksi mahasiswa dapat memberikan tekanan psikologi bagi pemerintah dan DPR agar segera mengambil keputusan Perppu untuk mencabut UU KPK.
"Mungkin dengan kita turun ke jalan lagi itu akan menjadi suatu tekanan psikologi untuk pemerintah untuk segera mengambil keputusan apakah Perppu akan segera diputuskan atau tidak," jelas Dinno.
Dikutip dari Kompas.com, guna mengantisipasi aksi unjuk rasa, Senin (30/9/2019) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menerapkan rekayasa lalu lintas di sekitar Kompleks Parlemen Senayan.
Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Muhammad Nasir mengatakan, polisi menurunkan 232 polisi lalu lintas untuk mengatur arus lalu lintas.
Selain itu, polisi telah menutup akses jalan menuju gedung DPR RI.
Dilansir Kompas.com, berikut rekayasa lalu lintas yang diterapkan Ditlantas Polda Metro Jaya:
1. Jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Slipi ditutup di bawah fly over Ladokgi, diarahkan ke Gerbang Pemuda.
2. Jalan Gerbang pemuda yang arah ke kiri ke Jalan Gatot Subroto ditutup, diputar balik ke Gerbang Pemuda di kolong Ladokgi atau lurus ke Jalan Gatot Subroto arah timur atau ke Bendungan Hilir.
3. Jalan Gerbang Pemuda yang arah ke kiri ditutup, dibelokkan ke kiri ke arah Jalan Asia Afrika ke Jalan Senayan dan Jalan Pakubuono.
Baca: Siap-Siap Aksi Mahasiswa Lanjutan, Polisi Siapkan Rekayasa Lalin di Depan Gedung DPR
Baca: 4 Kontroversi Yasonna Laoly, Sebut Dian Sastro Bodoh hingga Tuding Aksi Mahasiswa Ditunggangi
4. Jalan Asia Afrika ke barat bisa lurus ke Jalan Tentara Pelajar atau ke arah Jalan Gerbang Pemuda lalu putar balik di bawah Ladokgi.
5. Jalan Tentara Pelajar dari arah Manggala Wanabakti di Traffic Light Palmerah diluruskan ke Permata Hijau dan Kebayoran Lama dan belok kiri ditutup.
6. Jalan Tentara Pelajar pojok Manggala Wanabakti, Jalan Gatot Subroto ditutup untuk mencegah lawan arus dan putar balik kendaraan.
Mengantisipasi adanya demonstrasi di depan Gedung DPR RI, beton dan kawat duri pembatas telah dipasang kembali di sekitar jalan menuju Gedung DPR.
Pantauan Tribunnews.com, beton dan kawat duri di pasang dipasang dua lapis di sekitar jalan Gatot Subroto sampai ke gedung DPR/MPR RI, arus lalu lintas yang mengarah ke jalan Gatot Subroto akan dialihkan menuju jalan Gerbang Pemuda.
Sejumlah petugas kepolisian terlihat berjaga di sejumlah titik.