Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menyebut media terlalu berlebihan beritakan tingkat keparahan kebakaran hutan dan lahan ( karhutla) yang terjadi di Riau.
Wiranto menyampaikan hal itu usai meninjau karhutla di Riau bersama Presiden Joko Widodo, Senin (18/9/2019).
Menurutnya, fakta yang terjadi di lapangan sangat berbeda.
"Di sana ketika saya melihat dengan Presiden antara realitas dengan yang dikabarkan dengan yang ada itu sangat berbeda.
Ternyata kemarin waktu kami di Riau tidak separah yang diberitakan," ujar Wiranto di Gedung Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (18/9/2019), dikutip dari Kompas.com.
"Jarak pandang masih bisa, pesawat masih bisa mendarat.
Masyarakat banyak yang belum pakai masker.
Kami pun tidak pakai masker.
Jarak pandang pada saat siang masih jelas.
Awan-awan terlihat," lanjut dia.
Ia meminta semua pihak tak saling menyalahkan dalam kasus karhutla.
Wiranto menambahkan, pemerintah telah bekerja optimal mengatasi karhutla di Riau dan sebagian wilayah di Kalimantan.
Ia juga memastikan pembakar hutan dan lahan akan dihukum seberat mungkin.
Presiden, kata Wiranto, telah menginstruksikan seluruh aparat penegak hukum menangkap para pembakar hutan baik dari perorangan maupun perusahaan.
"Kita tak perlu saling menyalahkan.
Ini satu hal yang harus kita hadapi bersama.
Tugas kita bersama agar titik-titik api semakin tahun semakin berkurang," papar Wiranto.
"Kemarin secara penegakan hukum kami sudah mengancam kepada para pembakar apakah korporasi atau perorangan akan diberi satu hukuman yang setimpal dan tegas karena merusak alam," lanjut mantan Panglima ABRI itu.
Diketahui, hingga Selasa (17/9/2019), polisi telah menetapkan 218 orang dan 5 perusahaan sebagai tersangka karhutla di Sumatera dan Kalimantan.
Jumlah tersebut bertambah dari total 185 tersangka individu dan 4 perusahaan pada Senin (16/9/2019).
Terhambatnya penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Barat tak terlepas dari masih lemahnya komunikasi dan koordinasi antar pejabat dan instansi terkait di daerah.
Bahkan, menurut Gubernur Kalbar Sutarmidji, ada oknum-oknum pejabat dinas di kabupaten yang terkesan melindungi korporasi yang lahannya telah terbakar.
"Ada oknum dinas di kabupaten, yang takut atau melindungi perusahaan yang lahannya terbakar," kata Sutarmidji, Rabu (18/9/2019).
Sutarmidji mencontohkan, ketika aparat kepolisian ingin meninjau titik kebakaran, dinas banyak memberikan alasan, misalnya saja jarak tempuh yang jauh sehingga menyulitkan untuk ke lokasi.
"Saat akan ditinjau Kapolda, mereka bilang ini lah, itu lah, jauh lah.
Padahal 15 menit sampai.
Sekali ditindak, baru terbuka semuanya," ucapnya.
Maka dari itu, Midji setuju jika Kapolda Kalbar melakukan pemeriksaan terhadap oknum-oknum dinas tersebut.
"Maka saya minta ini berakhir.
Benahi dari hulu.
Dari pemberi izin lahan konsesi," ujarnya.
Midji menegaskan, dia tidak pandang bulu terhadap pelaku karhutla.
Namun demikian, untuk penyelesaian masalah karhutla ini harus dilakukan secara komprehensif.
Dan penyelesaiannya berada di tingkat pusat.
Menurut dia, ke depan harus ada sinergi, Badan Restorasi Gambut, BNPB dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hatus duduk satu meja menyelesaikan masalah ini.
"Jangan ketika sudah ditegur Presiden baru kalang kabut," tutupnya.
Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan membuat penerbangan domestik maskapai Garuda Indonesia terganggu.
Vice President Corporate Secretary Garuda Indonesia M Ikhsan Rosan mengatakan, sempat terjadi delay penerbangan domestik Garuda Indonesia ke Pontianak pada Selasa (17/9/2019).
Keterlambatan itu terjadi karena menunggu asap membaik di langit Kalimantan.
"Kemarin (Selasa) tidak ada pembatalan, hanya delay ke Pontianak sekitar 6 jam menunggu jarak pandang membaik," kata Ikhsan kepada Kompas.com, Rabu (18/9/2019).
Masih kata Ikhsan, pada Rabu ini dirinya belum memastikan apakah ada keterlambatan atau delay lagi dalam penerbangan menuju Kalimantan.
"Hari ini belum ada," ucapnya.
Seperti diketahui sebelumnya, akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, pihak Garuda Indonesia membatalkan 12 penerbangan pada Minggu (15/9/2019).
Berikut daftar penerbangan yang batal pada Minggu kemarin:
01.GA580/581- Rute Jakarta - Samarinda - Jakarta.
02.GA582/583 - Rute Jakarta - Samarinda - Jakarta.
03.GA512/513 - Rute Jakarta - Pontianak - Jakarta.
04.GA502/505 - Rute Jakarta - Pontianak - Jakarta.
05.GA504/507 - Rute Jakarta - Pontianak - Jakarta.
06.GA552/553 - Rute Jakarta - Palangkaraya - Jakarta.
Putusan pembatalan penerbangan sudah melalui pertimbangan aspek keselamatan dan keamanan penerbangan, khususnya dengan jarak pandang penerbangan yang terbatas yang berisiko terhadap keberlangsungan operasional penerbangan.
"Berbagai antisipasi tersebut turut berdampak terhadap sejumlah rotasi penerbangan. Untuk itu kami mengimbau penumpang untuk melakukan pengecekan secara berkala jadwal penerbangan mereka," kata Ikhsan.
Tidak lupa pihak Garuda Indonesia juga telah mempersiapkan penanganan penumpang berupa refund tiket.
"Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga telah mempersiapkan upaya mitigasi untuk penanganan penerbangan yang terdampak termasuk penanganan penumpang," kata Ikhsan.
"Penumpang Garuda Indonesia yang terdampak pembatalan jadwal penerbangan Garuda Indonesia diberikan pilihan untuk mengubah jadwal penerbangan (reschedule)."
Selain itu, penumpang juga diberikan pilihan untuk melakukan reroute atau melakukan refund sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Ikhsan.