Kabut semakin menyebar ke wilayah perbatasan Kalimantan Barat dan Serawak, Malaysia pada Kamis (12/9/2019).
Dikutip dari Kompas.com, Jumat (13/9/2019) kabut asap pekat kembali mengepung kota Pekanbaru, Riau.
Hingga artikel ini ditulis jarak pandang semakin menurun dan udara sudah tidak sehat hingga berbahaya.
Pemprov Riau menganjurkan masyarakat untuk tidak beraktivitas di luar rumah atau gedung.
Hal tersebut ditanggapi oleh juru kampanye hutan Indonesia, Greenpeace Indonesia, Rusmadya Mahardduin.
Rusmadya menilai imbauan dari Pemerintah Provinsi Riau tidak efektif untuk mengatasi dampak kabut asap.
"Meski masyarakat diminta untuk diam di dalam ruangan atau rumah, kabut masih bisa terhirup apalagi jika rumah atau ruangan tempat mereka tinggal tidak dilengkapi penyaring udara yang bagus," kata Rusmadya, dikutip dari Kompas.com.
Menurutnya, cara efektif untuk menghentikan semakin luasnya kabut asap ini adalah dengan melakukan penegakan hukum.
"Kejadian kebakaran hutan dan lahan ini sudah terjadi berulang, hampir setiap tahun. Hanya kuantitasnya saja yang berbeda-beda," tandasnya.
Rusmadya juga mengatakan bahwa kejadian ini merupakan bentuk kegagalan dari pemerintah.
Baca: Riau Kabut Asap, Pemerintah Buat 4 Acuan untuk Atasi Dampak Buruk dari Kebakaran Tersebut
Baca: Singapura Keluhkan Kualitas Udara Terancam Akibat Kabut Asap Kebakaran Hutan di Indonesia
"Ini merupakan bentuk kegagalan pemerintah, terutama dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait kasus kebakaran hutan dan lahan," ujar Rusmadya.
Menurutnya, penegakan hukum yang transparan, konsisten dan serius untuk mengatasi kasus karhutla ini karena akan menimbulkan efek jera bagi para pelaku.
"Kebakaran ini yang menyebabkan adalah manusia itu sendiri. Dan ini kaitannya dengan perilaku. Jadi, untuk mengatasi perilaku yang merugikan ini caranya dengan penegakan hukum," ungkap Rusmadya.
Rusmadya menilai upaya pemerintah dalam mengatasi dampak kebakaran hutan ini dirasa kurang maksimal karena tidak pernah menemui titik akhir.
"Pada akhirnya, yah, masih mengharapkan hujan turun agar bisa menghentikan karhutla. Buktinya, ya itu, dilakukan shalat istisqa untuk meminta hujan," tambahnya.
Selain itu ia menilai aparat negara seperti TNI dan polisi yang ikut serta memadamkan kebakaran perlu diapresiasi.
Baca: Asap Kebakaran Hutan Tutupi Jalanan di Kalimantan Selatan, Setiap Hari Titik Api Bermunculan
"Kita apresiasi kontribusi aparat yang ikut membantu dalam mengatasi kebakaran ini. Tapi sesungguhnya, kapasitas mereka bukan untuk hal ini. Bisa jadi mereka tidak dibekali kemampuan dan peralatan yang standar untuk menghentikan kebakaran," jelas Rusmadya.
Sejumlah warga mengeluhkan sesak napas akibat kabut asap yang semakin pekat.
Berdasarkan data yang diterima Kompas.com dari Dinas Kesehatan Riau per 1-11 September 2019, jumlah warga terserang ISPA sebanyak 9.931 orang.
Berikut rinciannya:
1. Pekanbaru : 2.135 orang
2. Siak : 1.446 orang
3. Pelalawan : 562 orang
4. Kampar : 1.667 orang
5. Dumai : 1.718 orang
6. Kuantan Singingi : 163 orang
7. Rokan Hilir : 278 orang
8. Rokan Hulu : 807 orang
9. Indragiri Hulu : 211 orang
10. Indragiri Hilir : 521 orang
11. Kepulauan Meranti : 242
12. Bengkalis : 181 orang
Kondisi ini membuat kegiatan masyarakat tidak dapat berjalan dengan lancar.
Beberapa siswa sekolah di Pekanbaru terpaksa harus mengimbau siswanya untuk belajar di rumah.
Baca: Begini Tanggapan Menteri Lingkungan Malaysia Terkait Klaim Menteri Siti Nurbaya Soal Kabut Asap
Sejumlah warga mengeluhkan sesak napas akibat kabut asap yang semakin pekat.
"Sesak napas ada. Batuk dan filek juga. Saya sudah tiga hari demam akibat dampak kabut asap ini," kata Indria, dikutip dari Kompas.com.
Selain itu, kondisi ini juga mengganggu aktivitas penerbangan pesawat.
Jangan lupa subscribe official Youtube channel TribunnewsWiki di TribunnewsWiki Official