Istilah G30S/PKI sendiri sangat erat hubungannya dengan era Orde Baru.
Namun setelah reformasi, istilah tersebut diubah menjadi G30S saja tanpa ada tambahan PKI di belakangnya.
Dikutip dari WartakotaLive.com, Asvi Warman Adam dalam bukunya yang berjudul ‘Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa’ bahkan mengatakan tidak ada ungkapan dalam bidang pendidikan Indonesia yang seheboh istilah G30S.
“Rasanya tidak ada ungkapan dalam bidang bidang pendidikan Indonesia yang seheboh istilah G30S," tulis Asvi Warman Adam.
Baca: Jadi Pesakitan KPK, Bupati Bengkayang Akhirnya Tulis Surat Pengunduran Diri
Flashback ke penghujung September 1965, saat itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal yang dilakukan oleh pasukan tentara melalui komando Gerakan 30 September.
Selang 40 hari, Departemen Pertahanan kemudian mengeluarkan buku berjudul 40 Hari Kegagalan “G-30-S”.
Saat itu, belum muncul kata PKI dalam istilah tersebut.
Meski sejak hari pertama percobaan kudeta, para pembantu Mayjen Soeharto seperti Yoga Sugama dan Soedharmono yakin bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh PKI.
Selain G30S, sebenarnya ada beberapa istilah lain.
Misalnya, ‘Gestok’, yang merupakan akronim dari Gerakan Satu Oktober oleh Presiden Soekarno.
Soekarno beranggapan bahwa peristiwa berdarah itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.
Ada juga istilah ‘Gestapu’ atau Gerakan September Tiga Puluh dari pers militer.
Namun sejak 1966, rezim Orde Baru kemudian menggunakan istilah ‘G30S/PKI’.
Buku-buku lain yang diketahui memuat istilah yang berbeda harus rela direvisi atau dilarang terbit.
Penyebutan istilah tersebut tentu sangat tergantung pada pihak yang menamakannya.
“Yang paling obyektif tentu saja menamakan peristiwa sebagaimana pelaku gerakan itu menyebut diri mereka yaitu Gerakan 30 September,” tutur Asvi yang juga Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI.
Istilah itu tertulis secara nyata dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Letkol Untung pada 1 Oktober 1965 tentang "Pembentukan Dewan Revolusi" serta "Penurunan dan Penaikan Pangkat".
Baca: Fakta Banyuwangi dan Bondowoso Dua Desa yang Dikabarkan Sebagai Lokasi KKN Desa Penari
Setelah reformasi, buku-buku yang pada Orde Baru dilarang terbit mulai bermunculan.
Termasuk buku sejarah tentang Gerakan 30 September.
Maka tidak heran pada kurikulum 2004, peristiwa itu disebut G30S, termasuk juga materi tentang beberapa versi dari peristiwa tersebut.
Namun, pada kurikulum 2006, ditetapkan kembali istilah G30S/PKI.
Kemudian Kejaksaan Agung mulai mempertanyakan terbitnya buku yang tidak menggunakan istilah G30S/PKI.
Bahkan menteri pendidikan nasional meminta para penerbit menarik buku-buku mereka yang menggunakan istilah lain selain G30S/PKI.
Asvi menganggap peraturan tersebut akan membingungkan masyarakat, terutama guru dan siswa.
“Kebijakan ini semakin menjauh dari tujuan 'mencerdaskan kehidupan bangsa',” tulis Asvi.
Baca: Tanggapan Komnas HAM saat Paspor Veronica Koman akan Dicabut: Itu Pelanggaran Hukum
Sementara itu, Andreas Harsono, seorang penulis sekaligus peneliti Human Rights Watch di Indonesia mengatakan dari buku-buku yang dia baca, menurutnya istilah yang paling tepat dipakai adalag G30S atau Peristiwa Gerakan 30 September 1965.
Hal itu karena sampai sekarang belum ada pihak yang benar-benar terbukti bersalah di depan pengadilan atas tragedi 30 September 1965 silam.
“Dari bacaan-bacaan itu, saya memutuskan bila menulis untuk audiens Indonesia memakai frasa "G30S" (bukan "G30S/PKI"). PKI belum pernah dibuktikan di depan pengadilan terlibat dalam G30S walau beberapa pemimpin mereka (termasuk D.N. Aidit) tahu rencana Letnan Kolonel Untung menculik para jenderal,” tulis Andreas.
Di samping itu, Andreas juga menyuguhkan beberapa logika untuk memperkuat argumennya.
Misalnya, tidak pernah ada istilah G30S/Soeharto, meski diketahui pada 30 September 1965 Soeharto juga bertemu dengan Kol. Latief sehingga kemungkinan besar dia tahu rencana itu.
“Tapi kita toh tidak menulis G30S/Soeharto? Paralel dengan argumentasi G30S/PKI ini, kita tak menulis PRRI/PSI atau PRRI/Masjumi walau Soemitro Djojohadikoesoemo (tokoh PSI) terlibat PRRI atau Muh. Natsir (tokoh Masjumi) juga terlibat PRRI? Atau lebih parah lagi, kalau kita menganggap Orde Baru adalah orde fasis militeristis yang bikin Indonesia bangkrut, kita toh tak menulis Orde Baru/Golkar atau Orde Baru/ABRI bukan?” tulisnya.