Istilah G30S/PKI sendiri sangat erat hubungannya dengan era Orde Baru.
Namun setelah reformasi, istilah tersebut diubah menjadi G30S saja tanpa ada tambahan PKI di belakangnya.
Dikutip dari WartakotaLive.com, Asvi Warman Adam dalam bukunya yang berjudul ‘Membongkar Manipulasi Sejarah: Kontroversi Pelaku dan Peristiwa’ bahkan mengatakan tidak ada ungkapan dalam bidang pendidikan Indonesia yang seheboh istilah G30S.
“Rasanya tidak ada ungkapan dalam bidang bidang pendidikan Indonesia yang seheboh istilah G30S," tulis Asvi Warman Adam.
Baca: Jadi Pesakitan KPK, Bupati Bengkayang Akhirnya Tulis Surat Pengunduran Diri
Flashback ke penghujung September 1965, saat itu terjadi peristiwa penculikan dan pembunuhan terhadap enam jenderal yang dilakukan oleh pasukan tentara melalui komando Gerakan 30 September.
Selang 40 hari, Departemen Pertahanan kemudian mengeluarkan buku berjudul 40 Hari Kegagalan “G-30-S”.
Saat itu, belum muncul kata PKI dalam istilah tersebut.
Meski sejak hari pertama percobaan kudeta, para pembantu Mayjen Soeharto seperti Yoga Sugama dan Soedharmono yakin bahwa peristiwa tersebut didalangi oleh PKI.
Selain G30S, sebenarnya ada beberapa istilah lain.
Misalnya, ‘Gestok’, yang merupakan akronim dari Gerakan Satu Oktober oleh Presiden Soekarno.
Soekarno beranggapan bahwa peristiwa berdarah itu terjadi pada dini hari tanggal 1 Oktober 1965.
Ada juga istilah ‘Gestapu’ atau Gerakan September Tiga Puluh dari pers militer.
Namun sejak 1966, rezim Orde Baru kemudian menggunakan istilah ‘G30S/PKI’.
Buku-buku lain yang diketahui memuat istilah yang berbeda harus rela direvisi atau dilarang terbit.
Penyebutan istilah tersebut tentu sangat tergantung pada pihak yang menamakannya.
“Yang paling obyektif tentu saja menamakan peristiwa sebagaimana pelaku gerakan itu menyebut diri mereka yaitu Gerakan 30 September,” tutur Asvi yang juga Ahli Peneliti Utama pada Pusat Penelitian Politik LIPI.
Istilah itu tertulis secara nyata dalam beberapa dokumen yang dikeluarkan oleh Letkol Untung pada 1 Oktober 1965 tentang "Pembentukan Dewan Revolusi" serta "Penurunan dan Penaikan Pangkat".
Baca: Fakta Banyuwangi dan Bondowoso Dua Desa yang Dikabarkan Sebagai Lokasi KKN Desa Penari
Setelah reformasi, buku-buku yang pada Orde Baru dilarang terbit mulai bermunculan.
Termasuk buku sejarah tentang Gerakan 30 September.