Hal itu terjadi ketika Uu mewakili Ridwan Kamil menghadiri acara salah satu pabrik kaca milik pengusaha Tiongkok.
Dikutip dari Kompas.com, Minggu (8/9/2019), dalam pertemuan itu Uu bertanya pekerja di pabrik itu berasal dari daerah mana.
Kemudian, pengusaha tersebut menjawab jika kebanyakan pekerja mereka berasal dari luar Jawa Barat.
Hal itu karena orang Jabar dinilai sedikit malas, tidak disiplin dan kerjanya kurang bagus.
“Kami keberatan, kok jawabannya seperti itu. Apakah orang Sunda pemalas? Tidak disiplin? Kan tidak. Buktinya 100 persen pegawai Kraft orang Jawa Barat,” ujar Uu dalam Festival Kuliner Kraft di Bandung, Sabtu (7/9/2019).
Baca: PB Djarum Pamit, Tahun Depan Tak Ada Lagi Audisi Umum Beasiswa Bulutangkis
Ketika mendengar penilaian tersebut, Uu bahkan mengaku menyesal datang ke acara itu.
Kendati demikian, ia harus datang untuk mewakili Ridwan Kamil yang tidak dapat hadir.
Uu juga mengatakan bahwa penilaian negatif tersebut harus dijadikan cambuk untuk berbenah dan memperbaiki kualitas SDM masyarakat Jawa Barat.
“Tapi penilaian tersebut, harus dijadikan cambuk. Saya sampaikan semuanya ke Kang Emil. Ini pelajaran dan pecut untuk (orang Sunda) dalam dunia angkatan kerja,” tuturnya.
Meski penilaian atau stigma tersebut belum tentu benar, namun masyarakat Jabar menurut Uu harus tetap instropeksi diri.
Menurutnya, orang Jabar harus memiliki kemampuan dan integritas di masa depan.
Persoalan SDM ini juga yang menajdi target pemerintahan Ridwan Kamil dan UU Ruzhanul Ulum.
Selama setahun kepemimpinan mereka di Jawa Barat, Uu mengklaim bisa menekan angka pengangguran.
“IPM (Indeks Pembangunan Manusia) meningkat, ekonomi tumbuh baik, pembangunan infrastruktur pun memperlihatkan progress,” tuturnya.
Baca: DPRD Jabar Kritik Setahun Pemerintahan Ridwan Kamil-Uu: Gembar-gembor Program, Serapan Minim
Salah satu yang didorong untuk meningkatkan SDM sambung Uu, yakni dengan melibatkan perusahaan.
Misalnya, Kraft akan memberikan pelatihan pembuatan kue di desa terpencil.
“Mereka bantu penyediaan peralatan dan pelatihan pembuatan kue hingga pelatihan untuk peternak,” ungkapnya.
Pemerintah sendiri hanya menunjuk desa mana yang akan mendapatkan pelatihan.
Dari model ini, tidak menutup kemungkinan ada penandatangan MoU yang lain.