Benny Wenda menyampaikan pernyataan saat diwawancarai sebuah media berbasis di Australia, SBS News.
Dilansir SBS News, Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua, meminta Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, untuk bertindak.
Namun harapan Benny Wenda adalah PM Australia mengutuk tindakan keras Indonesia terhadap demonstran prokemerdekaaan.
Baca: Benny Wenda Minta PBB & Australia Terlibat di Papua, Wiranto: Tidak Ada Kemungkinan Referendum
Baca: Deretan Fakta Kerusuhan Papua, Ada 46 Tersangka, Benny Wenda Disebut Menghasut, PLN Rugi 1,9 Miliar
Jika diteruskan, Benny Wenda melanjutkan, Papua dan Papua Barat akan menjadi "Timor Timur berikutnya".
Dari Oxford, Inggris, Benny Wenda mengatakan kepada SBS News bahwa ia sempat melarikan diri pada 2003 silam.
Benny Wenda melarikan diri setelah lolos dari hukuman penjara 25 tahun karena keterlibatannya dalam protes.
Benny Wenda juga mengungkapkan, situasi di Papua Barat "sangat mirip" dengan perjuangan untuk merdeka yang pernah terjadi di Timor Leste, 20 tahun yang lalu.
"Itulah sebabnya saya menyerukan intervensi PBB karena saya tidak ingin ini berakhir seperti Timor Timur," kata Benny Wenda.
Benny Wenda juga berharap, PM Australia ikut bertindak sebagai respons atas situasi yang tengah terjadi di Indonesia.
"Saya berharap, Perdana Menteri Australia akan membuat pernyataan tentang situasi saat ini. Kita perlu Australia untuk keluar dan membuat pernyataan publik tentang krisis kemanusiaan di Papua Barat," ungkap Bennya Wenda.
Sementara itu, Benny Wenda juga mendesak para pengunjuk rasa di Papua Barat agar tetap menjaga diri atas kerusuhan yang terjadi.
Indonesia Tolak Referendum Papua dan Papua Barat
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Wiranto, menggelar konferensi pers terkait Papua, Selasa (3/9/2019), lalu.
Dalam konferensi pers tersebut, Wiranto menyatakan, tidak ada referendum untuk Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Wiranto juga berharap agar masyarakat tidak terkecoh dengan berita yang disampaikan tokoh separatis Papua yang diduga sebagai dalang kerusuhan di Papua, Benny Wenda.
Melalui siaran langsung Breaking News Kompas TV, Wiranto mengklarifikasi tuduhan pihak-pihak yang menganggap pemerintah telah bersikap tidak adil terhadap Papua dan Papua Barat.
Selain itu, Wiranto juga mengklarifikasi wacana referendum Papua dan Papua Barat yang beberapa waktu ini digaungkan oleh warga Papua.
Wiranto menyebut, banyak informasi dan tuntutan tentang referendum atau keinginan untuk memisahkan diri dan merdeka dari Indonesia.
Menko Polhukam itu mengatakan, pihak-pihak yang menuntut referendum sebenarnya tidak menyadari apa yang terjadi selama ini.
"Kalau kita berbicara referendum, sebenarnya hukum internasional sudah tidak ada lagi tempat untuk Papua dan Papua Barat disuarakan referendum," kata Wiranto.