Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro memastikan di tahap awal pemerintah tak akan membangun bandara dan pelabuhan komersial di area ibu kota baru.
"Kita enggak bangun bandara maupun pelabuhan (baru)," kata Bambang, dikutip dari Kompas.com, Rabu (28/8/2019).
Bambang juga menambahkan bahwa akses transportasi akan ditopang oleh dua wilayah yang berdekatan dengan ibu kota baru yaitu Samarinda dan Balikpapan.
Baca: Aspek Pemerintahan - Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
"Untuk bandara ada Sepinggan di Balikpapan dan di Samarinda," ungkap Bambang.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengumumkan lokasi ibu kota baru pada Senin (26/8/2019) siang.
Jokowi menyampaikan pengumuman tersebut di Istana Negara pada pukul 13.00 WIB.
Melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Jokowi mengumumkan bahwa lokasi ibu kota baru berada di Kalimantan Timur.
Wilayah tersebut meliputi sebagian wilayah Penajam Paser Utara dan sebagian wilayah Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur.
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi.
Baca: Ibu Kota Indonesia Dipindah Ke Kalimantan Timur, Fadli Zon : Seperti Esemka, Diomongin Gak Jadi
Selain itu Presiden Joko Widodo juga memberikan alasan terkait pemilihan Kalimantan Timur sebagai ibu kota baru.
Menurut Jokowi, wilayah tersebut memiliki resiko bencana yang minim, seperti bencana banjir, gempa bumi, tsunami, kebakaran hutan, gunung berapi dan tanah longsor.
Selain itu Kalimantan Timur berada di wilayah strategis dan berdekatan dengan wilayah yang telah berkembang yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan alasan bahwa wilayah tersebut telah memiliki infrastruktur yang lengkap dan terdapat lahan yang telah dikuasai oleh pemerintah sebanyak 180 ribu hektar.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah meninjau sebagian wilayah yang menjadi calon ibu kota baru.
Wilayah tersebut ialah Bukit Soeharto di Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur, Kawasan Segitiga Kalimantan Tengah, dan kawasan yang berada di Palangkaraya.
Dikutip dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo juga telah melampirkan hasil kajian mengenai calon ibu kota baru.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pada 2020 fase persiapan dimulai.
Sumber pendanaan pembangunan ibu kota baru di Provinsi Kalimantan Timur berasal dari APBN sebesar 19 persen.
Baca: Ibu Kota Baru Indonesia di Kalimantan Timur Bukan Wilayah Otonom dan Tidak Akan Ada Pilkada
"Perlu kami sampaikan, total kebutuhan untuk ibu kota baru kurang lebih Rp 466 triliun," ungkap Jokowi dikutip dari Kompas.com.
"Namun berasal dari skema kerja sama pengelolaan aset yang ada nanti di ibu kota baru dengan yang ada di Jakarta," jelas Jokowi.
"(Kebutuhan anggaran) sisanya, berasal dari kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau KPBU dan investasi langsung swasta dan BUMN," tambahnya.
Jangan lupa subscribe official Youtube channel TribunnewsWiki di TribunnewsWiki Official