Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.
Baca: Resmi, Ibu Kota Baru di Sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kaltim
Baca: Sutiyoso, Ahok dan Djarot Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Meskipun telah ditetapkan demikian, namun Partai Gerindra tetap berharap bila ibu kota Indonesia berada di Jonggol, Bogor, Jawa Barat.
Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon.
Fadli mengungkapkan alasan memilih Jonggol sebagai ibu kota karena pemindahan relatif lebih mudah.
Lokasi Jonggol tidaklah terlalu jauh dengan DKI Jakarta.
"Kalau Jonggol itu split capital, lebih mudah. Infrastrukturnya tidak terlalu sulit, jalan sudah ada, lahan masih ada. Nah kalau split capital itu lebih mudah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/7/2019).
Fadli lalu mencontohkan Malaysia yang memindahkan ibu kota dari Kuala Lumpur ke Putra Jaya yang jaraknya kurang lebih hanya 25 kilometer.
Selain itu, menurutnya negara yang memindahkan ibu kotanya terlalu jauh, cenderung gagal.
"Brazilia jauh, makanya gagal kan. Memang Brazilia berhasil? saya sudah datang ke Brazilia City itu enggak ada apa apa di situ. Itu ibu kota yang gagal menurut saya," imbuhnya.
Oleh karenanya menurut Fadli pemindahan ibu kota harus dikaji dengan matang, mulai dari lokasi hingga biaya.
Menurutnya, Jonggol merupakan pilihan logis dari segi lokasi dan biaya pemindahan.
"Infrastrukturnya sudah ada dan bisa digapai dengan mudah, tidak memerlukan biaya yang besar. Itu saya kira masuk akal dan itu pun bisa bertahap, ibaratnya sambil jalan. Tapi kalau ke luar pulau itu memerlukan biaya yang besar, memerlukan perencanaan yang lebih matang lagi. Memerlukan suatu kondisi ekonomi yang baik, pertumbuhan yang baik, rakyat juga mempunyai daya," jelas Fadli.
Baca: Ibu Kota Indonesia Dipindah Ke Kalimantan Timur, Fadli Zon : Seperti Esemka, Diomongin Gak Jadi
Baca: 5 Fakta Ibu Kota Baru di Kalimantan: Jokowi Bantah Menterinya hingga Reaksi Anies dan Fadli Zon
Sebelumnya Fadli Zon juga mengkritik keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.
Menurut Fadli, rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut tidak pada waktu yang tepat.
"Menurut saya sih secara pribadi, saya tidak melihat ada timing yang tepat sekarang ini untuk memindahkan Ibu kota," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (28/8/2019).
Fadli menjelaskan, pemindahan ibu kota dilaksanakan saat masalah dasar di Indonesia masih belum tuntas.
Permasalahan dasar tersebut seperti masalah BPJS, kebutuhan pokok dan pangan serta masalah energi.
"Kok kita mau nambah buat persoalan gitu. Jadi ya tidak tepat timingnya," katanya.
Fadli menilai pemindahan ibu kota bisa dilakukan bila pertumbuhan ekonomi Indonesia di atas 8 persen.
Pembangunan ibu kota baru dilakukan saat fundamental ekonomi Indonesia kuat.
Fadli juga menyebut bahwa rencana pemindahan ibu kota ini bakal mirip dengan mobil Esemka yang dulu sempat direncanakan Presiden Jokowi.
Rencana mobil Esemka yang tidak ada kabarnya hingga kini, dinilai akan mirip dengan pemindahan ibu kota ini oleh Fadli Zon.
Baca: Prabowo Subianto Siap Berikan Lahan Miliknya di Penajam Panser Utara untuk Bangun Ibu Kota Baru
Baca: Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, Anies: Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi dan Macet Tak Bisa Berkurang
"Tapi sekarang kita masih terseok-seok dan apalagi di situasi ekonomi global seperti sekarang, menurut saya ini nanti nih presiden nanti ujungnya cuma jadi angan-angan aja gitu loh. Seperti Esemka, diomongin gak jadi. Mobil esemka saja engga jadi apalagi pemindahan ibukota nanti 2020-2024," ungkapnya.
Menurut Fadli, seharusnya kajian pemindahan ibu kota itu dilakukan selama 10 hingga 15 tahun, bukan dalam waktu singkat.
Hal tersebut agar pemindahan ibu kota tidak menimbulkan banyak masalah baru.