Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).
Baca: Betulkah Lahan Ibu Kota Baru Milik Prabowo Subianto, Prabowo Sudah Setuju Ibu Kota Pindah sejak 2014
Baca: Soal Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Prabowo Setuju, Sandiaga Uno Pertanyakan Urgensi
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.
Keputusan penetapan lokasi ibu kota tersebut sudah melalui kajian intensif selama tiga tahun terakhir.
"Pemerintah telah melakukan kajian mendalam dan intensifkan studinya selama tiga tahun terakhir," ungkap Jokowi.
Dilansir oleh Kompas.com, menanggapi hal tersebut tiga mantan gubernur DKI Jakarta turut mengomentari rencana pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur tersebut.
Tiga mantan gubernur Jakarta tersebut adalah Sutiyoso, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
Baca: Soal Anggaran Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, Sri Mulyani : Sedang Dibahas dengan DPR
Baca: Belum Sepenuhnya Aman, Ini Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir
Sutiyoso mengatakan bahwa dirinya mendukung rencana pemerintahan ibu kota negara dari Jakarta ke tempat lain.
Dia menyampaikan, pemindahan ibu kota negara akan mengurangi beban Jakarta.
Menurut Gubernur DKI Jakarta tahun 1997-2007 tersebut, Jakarta tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga pusat pariwisata, perdagangan, ekonomi, budaya, dan pendidikan.
Dengan beban itu mengakibatkan banyak orang yang datang ke Jakarta.
"(Ini) juga meninggalkan masalah-masalah yang sulit, kemacetan, kekumuhan, kriminalitas. Jadi, beban berkurang."
"Paling tidak kan akan mengurangi beban Jakarta," kata Sutiyoso yang akrab disapa Bang Yos.
Menurut Sutiyoso, pemindahan ibu kota negara sebenarnya merupakan rencana lama yang tak dieksekusi karena persoalan biaya.
Dia menilai pemerintah kini sudah memiliki biaya untuk memindahkan ibu kota negara sehingga rencana itu bisa dieksekusi.
Ahok mengungkapkan bahwa rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta merupakan rencana lama.
Meskipun tak mau berkomentar banyak saat ditanya tanggapannya soal pemindahan ibu kota negara tersebut namun ia tetap mendukung keputusan pemerintah pusat.
Ia mengatakan, bahwa keputusan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan kewenangan pemerintah pusat.
"Saya kira itu keputusan lama sebetulnya," ungkap Ahok di Gedung DPRD DKI.
Baca: Telan Rp 466 Triliun, Ini Sumber Pendanaan Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim Menurut Jokowi
Baca: 5 Fakta Ibu Kota Baru di Kalimantan: Jokowi Bantah Menterinya hingga Reaksi Anies dan Fadli Zon
Djarot juga mendukung rencana pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.
Menurut dia, pemindahan ibu kota justru berdampak baik bagi Jakarta.
Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan, kata Djarot, bisa mengurangi permasalahan di Jakarta yang sudah terlalu kompleks.
"Otomatis lebih longgar kan. Semuanya kemacetan, polusi berkurang. Kemudian banjir berkurang, iya dong. Betul enggak? Kemudian permukiman-permukiman kumuh berkurang, sampah berkurang," kata Djarot.
Menurut Djarot, dengan memindahkan ibu kota, kepadatan penduduk di Jakarta perlahan akan berkurang.