Ibu kota negara baru tersebut akan berlokasi di sebagian Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.
Hal tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi saat konferensi pers terkait pemindahan ibu kota Indonesia yang baru, Senin (26/8/2019).
"Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur," kata Presiden Jokowi.
Baca: Sutiyoso, Ahok dan Djarot Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Baca: Betulkah Lahan Ibu Kota Baru Milik Prabowo Subianto, Prabowo Sudah Setuju Ibu Kota Pindah sejak 2014
Baca: 282 Anggota DPR Menghadiri Pembacaan Surat Pemindahan Ibu Kota Baru
Dilansir Kompas.com pada Selasa (27/8/2019) meskipun ibu kota akan dipindah dari Jakarta namun menurut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, pemindahan tersebut hanyalah terkait administrasi.
Untuk perekonomian, pusatnya masih akan tetap berada di Jakarta.
"Kegiatan perekonomian di Jakarta, Insya Allah akan jalan terus. Karena yang sedang dalam proses kan administrasi pemerintahan. Tapi untuk kegiatan perekonomian akan tetap di Jakarta," ucap Anies di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).
Sebelumnya Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa Jakarta tidak akan dilupakan begitu saja.
"Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global," kata Presiden Jokowi.
Baca: Ibu Kota Pindah Jadi Trending Topic di Media Sosial: Ada Meme Monas Terbang ke Kaltim
Baca: Ibu Kota Baru, Ini Perbandingan Luas Penajam Paser Utara/Kutai Kartanegara dengan Jakarta
Menurut Presiden, sudah direncanakan alokasi anggaran sebesar Rp 571 triliun untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan program urban regeneration.
Jokowi menegaskan, rencana itu tetap terus dijalankan.
Dengan demikian, Anies Baswedan juga mengatakan bahwa pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur ini tidak begitu saja bisa mengurangi kemacetan di Jakarta.
Hal tersebut karena sebagian besar kendaraan di Jakarta memang berasal dari kendaraan warga DKI.
"Saya tidak yakin kalau dari sisi jumlah, karena kontribusi kemacetan terbesar itu kegiatan transportasi rumah tangga, yang kedua adalah kegiatan transportasi keluarga," kata Anies di Balairung, Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (27/8/2019).
Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tersebut, kemacetan di Jakarta hanya sebagian kecil yang disebabkan oleh kendaraan pegawai pemerintahan.
"Bisnis tetap di jakarta, keluarga tetap di jakarta pemerintah itu kontribusi kemacetannya itu sangat kecil sekali," ungkap pria asal Yogyakarta itu.
Karena itu, meski ibu kota negera berpindah Pemprov DKI berjanji akan memperbaiki dan memperbanyak transportasi umum.
"Jadi kalau dilihat dari sisi itu tetap kami harus memperbaiki transportasi umum supaya rumah tangga dan dunia usaha gunakan transportasi umum," kata Anies.