Pemindahan ibu kota baru telah menjadi wacana yang disarankan oleh berbagai presiden Indonesia selama beberapa dekade.
Pemindahan ibu kota baru ditetapkan ke Provinsi Kalimantan Timur, tepatnya di sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Panajam Paser Utara.
Hal tersebut diumumkan presiden Joko Widodo pada konferensi pers di Istana Negara, Senin (26/8/2019).
“Lokasi ibu kota baru yang paling ideal adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur," ujarnya Senin (26/8/2019).
Baca: PAN Nilai Belum Saatnya Dilakukan Pemindahan Ibu Kota : Cangkul Saja Masih Impor
Baca: Ibu Kota Pindah Ke Kaltim, Anies: Jakarta Tetap Jadi Pusat Ekonomi dan Macet Tak Bisa Berkurang
Baca: 282 Anggota DPR Menghadiri Pembacaan Surat Pemindahan Ibu Kota Baru
Dalam konferensi pers tersebut juga Presiden Joko Widodo menjelaskan pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur diperlukan lantaran beban Jakarta saat ini sudah sangat berat.
"Lokasinya sangat strategis. Terletak di tengah Indonesia dan dekat dengan area perkotaan," kata Presiden Jokowi dalam pernyataan yang disiarkan televisi nasional.
Banyak media dari luar menyoroti pemindahan ibu kota baru Indonesia ini ke Kalimantan.
Salah satu media Internasional yang menyoroti pemindahan ibu kota baru ialah Agence Frence Presse atau AFP.
Pulau Kalimantan dibagi menjadi tiga bagian negara, sebagian milik Indonesia, sebagian milik Malaysia, dan sebagian lagi milik Brunei.
Baca: Sutiyoso, Ahok dan Djarot Setuju Pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur
Baca: Betulkah Lahan Ibu Kota Baru Milik Prabowo Subianto, Prabowo Sudah Setuju Ibu Kota Pindah sejak 2014
Baca: Gubernur Kaltim Menyatakan Dampak Positif Tidak Hanya Dirasakan Kalimantan Timur
Kalimantan telah menjadi rumah bagi kegiatan pertambangan besar dan juga hutan hujan.
Selain itu, pulau Borneo ini merupakan salah satu dari sedikit tempat di Bumi yang menjadi habitat asli dari orangutan.
Dikutip dari Agence Frence Presse, para pemerhati lingkungan mengungkapkan keprihatinan bahwa langkah ibu kota baru dapat mengancam spesies yang terancam punah.
Salah satu juru kampanye Greenpeace Indonesia, Jasmine Putri, mengatakan pada afp.com bahwa pemerintah harus memastikan lokasi ibu kota baru tidak di bangun di lahan konservasi.
“Pemerintah harus memastikan bahwa ibukota baru itu tidak dibangun di kawasan konservasi atau dilindungi," kata juru kampanye Greenpeace Indonesia Jasmine Putri dikutip dari AFP (26/8/2019).
Baca: Reaksi Ketua Komisi II DPR Terhadap Pemindahan Ibu Kota Baru, Zainudin Amali: Presiden Berani
Baca: Ibu Kota Baru, Ini Perbandingan Luas Penajam Paser Utara/Kutai Kartanegara dengan Jakarta
Baca: Obyek Wisata yang Wajib Dikunjungi Saat Liburan ke Ibu Kota Baru Penajam Paser Utara
Selain itu, Kalimantan menjadi langganan kebakaran tahunan sehingga terkadang wilayah ini juga diselimuti oleh kabut asap dari kebakaran lahan itu.
Dikutip dari Kompas.com, pakar tata kota Nirwono Joga menilai, kondisi tersebuti membuat Kalimantan belum fit menjadi kandidat ibu kota baru.
"Selain itu, pemindahan tersebut juga belum tentu bakal menyelamatkan Jakarta secara penuh dari masalah seperti banjir, kemacetan, hingga urbanisasi," kata Nirwono.
Mei lalu, Manager Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Dwi Sawung memperingatkan sebagian besar kawasan itu adalah tanah gambut.
Yaitu sejenis lahan basar kaya karbon yang terdiri dari sebagian vegetasi mata yang dikeringkan dan dibakar untuk membuat jalan bagi perkebunan kelapa sawit.
Baca: Soal Ibu Kota Baru RI di Kalimantan Timur, Prabowo Setuju, Sandiaga Uno Pertanyakan Urgensi
Baca: Liburan ke Ibu Kota Baru Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, Ini Ragam Wisata yang Patut Dicoba
Baca: Belum Sepenuhnya Aman, Ini Potensi Bencana di Ibu Kota Baru, Sesar Gempa Aktif hingga Banjir